Presiden Jokowi: Kepala Otorita IKN Akan Diumumkan Secepatnya

Presiden Jokowi menuturkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim untuk ciptakan pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. Karena itu, jangan dipertentangkan. Soal kepala otorita akan segera diumumkan.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Presiden Joko Widodo pada peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah untuk menciptakan pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. Pemindahan tersebut, menurut Presiden, semestinya tidak dipertentangkan lagi karena undang-undangnya sudah disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun terkait kepala otorita Ibu Kota Nusantara, menurut rencana, akan diumumkan dalam waktu dekat.

”(Peresmian) Kantor baru. Tapi, saya juga ingin bercerita mengenai ibu kota baru. Bang Surya dan Partai Nasdem memiliki kantor baru. Saya juga ada ibu kota baru,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Kepala Negara menuturkan, sebuah transformasi besar, perubahan besar, atau gagasan besar pasti memiliki pro dan kontra. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju. ”(Akan) Tetapi, dalam sistem politik kita, jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi, kalau sudah seperti itu semestinya tidak dipertentangkan lagi. Mestinya,” katanya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Harus Menjadi Milik Publik

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan alasan ibu kota pindah. Indonesia adalah negara besar yang memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. Sebanyak 156 juta jiwa penduduk atau 56 persen populasi Indonesia ada di Jawa. Sebanyak 58 persen PDB (produk domestik bruto) Indonesia pun ada di Pulau Jawa. ”Dan, lebih spesifik lagi, adalah Jakarta. Dengan demikian, magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta,” katanya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Presiden Joko Widodo pada peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut mengakibatkan ketimpangan perputaran ekonomi, ketimpangan antarwilayah, dan ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Perpindahan ibu kota pun sudah digagas sejak lama. Pada 1957, Presiden pertama RI Soekarno pernah memiliki keinginan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun, gagasan tersebut tidak dilanjutkan karena terhambat pergolakan politik.

Baca juga: Ibu Kota Baru, Mimpi Bung Karno sampai Jokowi

”Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat sehingga kajian-kajian mengenai pemindahan ibu kota sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan (ibu kota) ini adalah untuk pemerataan; baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kajian-kajian mengenai pemindahan ibu kota sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan (ibu kota) ini adalah untuk pemerataan; baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal yang digagas di ibu kota baru adalah 70 persen areanya harus menjadi area hijau. Sebanyak 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain didukung oleh transportasi publik. ”Jadi, bukan mobil pribadi. Kemudian juga 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydro power yang ingin kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” katanya.

KOMPAS/SUCIPTO

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menjelaskan sejumlah rencana pembangunan ibu kota baru di calon titik nol IKN Nusantara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022). Hadir pula dalam kunjungan tersebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dan Mendagri Tito Karnavian.

Presiden Jokowi menuturkan, perencana kota memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari satu titik ke titik lain di ibu kota baru nanti adalah 10 menit. Prioritas pertama akan diberikan kepada para pejalan kaki. Prioritas kedua bagi mereka yang naik sepeda. Adapun prioritas ketiga bagi mereka yang menggunakan transportasi umum.

“Yang pertama itu, yang seneng pejalan kaki itu, silakan pindah ke ibu kota baru. Orang yang seneng bersepeda, yang ingin sehat, itu juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang seneng naik mobil, apalagi mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Besar Membangun Transportasi Cerdas IKN

Kepala Negara menuturkan, konsep besar ibu kota baru nanti adalah smart forest city yang memiliki banyak area hijau dan hutan. Sistem transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, ataupun pelayanan publik dikelola dengan teknologi modern.

Terkait anggaran, Presiden Jokowi mengatakan bahwa anggaran untuk kawasan inti yang mencakup Istana dan gedung-gedung pemerintahan semua berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran untuk kawasan inti diperkirakan sebanyak 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. ”Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), baik PPP (public private partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” katanya.

DOK BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi yang akan dijadikan bandar udara baru untuk menunjang IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (21/2/2022).

Presiden Jokowi menuturkan, desain kawasan Ibu Kota Nusantara juga menyesuaikan permukaan yang berbukit-bukit di sana. Area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin. Ekosistem hutan yang ada sekarang ini, ada beberapa yang sudah rusak, akan direhabilitasi atau diperbaiki.

”Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. (Area) Yang kita pakai ini, 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar yang dipakai. Sisanya yang 200.000 (hektar) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. (Hutan) yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, yang akan dibangun pertama di ibu kota baru adalah nursery atau tempat persemaian atau pembibitan pohon dengan produksi sekitar 20 juta bibit atau benih per tahun. ”Nanti yang akan menjelaskan lebih detail adalah Bu Siti Nurbaya yang saat ini sudah, tadi membisikkan saya, ’Pak, nursery-nya hampir selesai.’ Artinya apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan,” katanya.

Kepala otorita IKN

Saat menjawab pertanyaan wartawan seusai peresmian Nasdem Tower, Presiden Jokowi menuturkan bahwa kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diumumkan secepatnya. ”Mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik. Nonpartai,” kata Presiden ketika kemudian ditanya kriteria kepala otorita IKN apakah dari parpol atau nonparpol.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Presiden Joko Widodo pada peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai kepala otorita IKN yang sudah ditentukan Presiden. Pengisian jabatan tersebut merupakan otoritas Presiden. Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan sosok yang layak.

Meski demikian, ia berharap kepala otorita IKN nantinya adalah seorang teknokrat yang mumpuni. ”Punya kemampuan untuk mewujudkan IKN seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang IKN,” kata Saan.

Sementara itu, ketika dimintai pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa semestinya IKN tidak lagi dipertentangkan karena undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada, CEO dan Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa ada mekanisme judicial review.

DICKY INDRATNO

Rencana Aturan Turunan UU IKN

Jumlah orang yang menandatangani petisi berjudul ”Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara” pun sudah mencapai 33.000 orang. Petisi tersebut diinisiasi 45 tokoh, diorganisasikan oleh Narasi Institute, dan digalang melalui situs change.org. ”Ini mengindikasikan ada gap kepercayaan antara formalitas hukum politik dan pilihan publik. Presiden seharusnya memberikan edukasi bahwa ada ruang-ruang hukum yang bisa ditempuh untuk menguji UU tersebut di MK,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ada gap kepercayaan antara formalitas hukum politik dan pilihan publik. Presiden seharusnya memberikan edukasi bahwa ada ruang-ruang hukum yang bisa ditempuh untuk menguji UU tersebut di MK.

Menurut Achmad Nur Hidayat, Presiden terlalu percaya diri. Kondisi ini sama seperti terhadap UU Cipta Kerja yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. ”Presiden jangan menilai bahwa ini final. Namun, menurut kami, ini masih layak diuji ke MK karena melanggar konstitusi,” katanya.