Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sumatera Utara meresmikan sejumlah infrastruktur, mulai jalan, pelabuhan, hingga penataan kawasan pantai. Kesemuanya itu turut mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·5 menit baca
TOBA, KOMPAS — Konektivitas demi melancarkan mobilitas warga serta dukungan terhadap destinasi pariwisata superprioritas Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara menjadi perhatian pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui peresmian pembangunan jalan bypass Balige, penataan kawasan Pantai Bebas Parapat, pembangunan tujuh pelabuhan penyeberangan, serta empat kapal motor penumpang di kawasan Danau Toba.
Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022), Presiden Joko Widodo meresmikan jalan bypass Balige di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan prasasti menandai peresmian jalan yang dibangun bertahap sejak lima tahun lalu dan menelan biaya Rp 176 miliar itu.
Peresmian tersebut dihadiri, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Toba Poltak Sitorus.
”Jadi, ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di Balige. Jadi, sifatnya lingkar bypass sehingga traffic-traffic yang sifatnya go through, tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian dalam keterangannya.
Jalan sepanjang 9,8 kilometer tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatnya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar Kota Balige. ”(Jalan bypass Balige) Ini akan memperbaiki, meningkatkan aksesibilitas untuk kawasan-kawasan di sekitar Balige. Jadi, ini juga akan membentuk ruang pengembangan Kota Balige ke depan,” kata Hedy.
Seorang warga, Rohana Simanjuntak, menuturkan bahwa kehadiran jalan tersebut dapat mempersingkat waktu tempuhnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. ”Sebelumnya, saya harus melalui kota, makan waktu terus karena kepadatan, juga di sana cenderung macet. Jadi, karena sudah ada jalan bypass, ini sangat membantu kira-kira 15 menitlah waktu saya sangat tertolong,” kata Rohana.
Apresiasi disampaikan Rohana kepada Presiden Jokowi atas kehadiran Jalan Bypass Balige. Dia juga berharap jalan bypass tersebut dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
”Terima kasih buat Pak Jokowi buat programnya ada jalan bypass di sini. Saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar sini juga sangat tertolong, banyak manfaatnya. Harapannya ke depan, jalanan ini terawat dengan baik, tidak langsung rusak, jadi manfaatnya bisa berkelanjutan, pemeliharaannya berkelanjutan, jadi manfaatnya bisa maksimal,” ujar Rohana.
Kementerian PUPR menginformasikan, jalan bypass tersebut merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari atau menuju Silangit-Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige. Hal ini dapat melancarkan lalu lintas, lebih mengawetkan kondisi jalan dalam kota karena tidak dilintasi kendaraan besar, dan sekaligus dapat menekan angka kecelakaan. Di samping itu, Jalan ”Bypass” Balige juga mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan ditingkatkan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan perjalanan pengendara. Semakin baiknya akses jalan pun akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar yang semakin berkembang dengan kebangkitan sektor pariwisata.
”Dengan dibangunnya Jalan Silangit-Balige-Parapat atau sebaliknya akan semakin lancar. Jalan bypass ini akan memicu perkembangan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Cepat atau lambat di sepanjang jalan ini akan berkembang penggunaan lahannya, baik itu kawasan permukimannya atau kegiatan perekonomian. Jadi, tolong agar dikendalikan perkembangan wilayahnya supaya tidak merusak lingkungan sekitar. Pengaturannya harus sesuai tata ruang kota,” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya, Presiden Jokowi pun meninjau sekaligus meresmikan penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun. Presiden tiba di Kawasan Pantai Bebas Parapat sekitar pukul 12.06 WIB dan langsung disambut masyarakat dengan riuh. Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga turut mendampingi Presiden Jokowi pada kunjungan ini.
Pada kunjungan di Pantai Bebas Parapat tersebut, Presiden diberikan hio atu suri-suri yang diselempangkan pada pundak kanannya dan gotong yang dikenakan sebagai penutup kepala. Kehadiran Kepala Negara kali ini juga dalam rangka melihat revitalisasi, perbaikan-perbaikan, dan potensi di kawasan Danau Toba.
”Dan, saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi, rebranding, diferensiasi, sehingga ada pembeda Danau Toba dengan kawasan destinasi wisata yang lain. Saya melihat potensi besar yang ada di Kawasan Danau Toba ini,” kata Kepala Negara dalam keterangannya selepas peninjauan di kawasan Pantai Bebas Parapat.
Saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi, rebranding, diferensiasi, sehingga ada pembeda Danau Toba dengan kawasan destinasi wisata yang lain. Saya melihat potensi besar yang ada di Kawasan Danau Toba ini.
Presiden Jokowi juga menjelaskan hingga saat ini di kawasan Pantai Bebas Parapat sudah dibangun beberapa fasilitas untuk menyajikan pertunjukan seni budaya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung ke Danau Toba. ”Dulunya tidak ada (fasilitas) untuk menyajikan pertunjukan seni budaya, sekarang sudah ada amfiteaternya, sudah ada kawasan yang bisa dipakai masyarakat untuk memandang Danau Toba,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, penataan ruang terbuka publik (RTP) Pantai Pantai Bebas Parapat yang memiliki daya tarik keindahan pemandangan Danau Toba ini dikerjakan di atas lahan seluas sekitar 10.000 meter persegi. Biaya pembangunan bersumber APBN Rp 84,6 miliar.
Pembangunan meliputi penataan kawasan Pantai Bebas, penataan RTP Parapat, pembangunan DPSP arah Medan, serta pembangunan gerbang DPSP arah Silangit. Kawasan RTP Pantai Bebas Parapat dilengkapi dengan wahana bermain dan olahraga seperti skateboard, area jogging, dan spot swafoto dengan paduan pemandangan Danau Toba.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti berharap penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat dapat meningkatkan daya tarik bagi turis domestik maupun internasional. Dengan demikian, mereka menikmati keindahan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata superprioritas. ”Mudah-mudahan dengan hal tersebut, bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Simalungun dan di sekitar kawasan Danau Toba,” ujar Diana.
Berikutnya, Presiden Jokowi juga meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Kawasan Dermaga Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba. Ketujuh pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tiga Ras di Kabupaten Simalungun, dan Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir.
Berikutnya adalah Pelabuhan Marbun Toruan/Baktiraja di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, dan Pelabuhan Tongging di Kabupaten Karo. Adapun empat kapal motor penumpang (KMP) yang diresmikan yakni KMP Pora-Pora, KMP Kaldera Toba, Bus Air KMP Asa-asa, dan Bus Air KMP Jurung-Jurung.
Presiden berharap, beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Operasional pelabuhan dan kapal-kapal tersebut diharapkan lebih mempermudah, mempercepat, dan melancarkan akses ke berbagai tempat di Danau Toba.