25 Persen Jalan Provinsi Rusak, Pemprov Sumut Siapkan Anggaran Rp 2,7 Triliun
Pemprov Sumut menyiapkan Rp 2,7 triliun untuk memperbaiki 450 kilometer jalan provinsi yang rusak. Perbaikan mulai tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2023. Sebanyak 25 persen jalan provinsi di Sumut rusak.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran tahun jamak Rp 2,7 triliun untuk memperbaiki 450 kilometer jalan provinsi yang rusak. Perbaikan mulai dilakukan awal tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2023. Dalam beberapa tahun ini, jalan provinsi di Sumut rusak parah dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
”Percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan kami lakukan melalui skema tahun jamak. Pembangunan ini untuk mendukung konektivitas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata, sentra produksi, akses perkotaan, dan daerah tertinggal,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede di Medan, Rabu (12/1/2021).
Bambang mengatakan, panjang jalan provinsi di Sumut 3.005 kilometer dengan 880 jembatan. Kondisi jalan 19,92 persen rusak berat dan 5,07 persen rusak ringan. Kemantapan jalan provinsi mencapai 74,67 persen. Ada sekitar 25 persen atau 750 kilometer yang tidak mantap.
Menurut Bambang, pandemi Covid-19 membuat rencana pembangunan terhambat. Jalan pun semakin rusak dengan penurunan kondisi jalan 2,5 persen per tahun. Pencapaian target pembangunan infrastruktur pada visi dan misi gubernur menjadi terkendala.
Ruas jalan yang akan mulai diperbaiki pada 2022 ini, kata Bambang, adalah jalan Kuala-Simpang Marike di Langkat, Jalan Tanjung Balai-Pasar I-batas Labura di Kabupaten Asahan, Jalan Gonting-Janji Raja di Samosir, serta Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba.
Selain itu, juga akan diperbaiki ruas Jalan Sibuluan-Aek Horsik di Tapanuli Tengah, Jalan Sipenger-Marancar-Sipirok di Tapanuli Selatan, Jalan Aek Godang-Sihaporas di Padang Lawas, dan Jalan Pematangsiantar-Pematang Raya di Simalungun.
Selain jalan, ada 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang akan dibangun. Jembatan yang akan dibangun antara lain yang dijanjikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada masyarakat untuk dibangun yakni Jembatan Idano Oyo di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo di Langkat.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumut Mulyono mengatakan, skema pendanaan tahun jamak memiliki manfaat yang lebih besar. Pemprov Sumut pun memberikan kesempatan yang luas untuk para penyedia barang dan jasa.
Pantauan Kompas pada akhir tahun lalu, sejumlah ruas jalan provinsi di Sumut yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat rusak parah. Salah satu ruas jalan provinsi yang rusak yakni Jalan Saribu Dolok yang menghubungkan Kota Pematang Siantar dengan Pematang Raya di Kabupaten Simalungun.
Sudah sangat sering truk pengangkut hasil bumi oleng dan terjatuh di jalan ini. Kalau sepeda motor bahkan setiap hari pasti ada yang jatuh.
Di beberapa tempat, jalan berlubang, longsor, dan hampir tidak menyisakan aspal. Beberapa jembatan rusak dan dibiarkan hanya jembatan darurat selama berbulan-bulan. Padahal, jalan itu merupakan jalan penghubung sentra pertanian di Simalungun, Karo, dan Dairi dengan Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, dan daerah lainnya.
Kerusakan paling parah pun ditemui di Kelurahan Panei Tonga. Kendaraan mengantre untuk melewati jalan sepanjang sekitar 200 meter yang rusak parah. Hampir tidak ada aspal yang tersisa. Hanya ada batu-batu padas yang ditimbun warga untuk menutupi lubang-lubang yang semakin menganga.
Kendaraan yang membawa hasil pertanian, seperti sawit, sayur-sayuran, jeruk, dan jagung, tampak harus melaju sangat pelan agar tidak oleng. Beberapa kali kernet harus turun mengambil sawit yang jatuh dari bak truk.
”Sudah sangat sering truk pengangkut hasil bumi oleng dan terjatuh di jalan ini. Kalau sepeda motor bahkan setiap hari pasti ada yang jatuh,” kata Marudut Damanik (45), warga Panei.
Menurut Marudut, paling tidak sudah tiga tahun jalan itu tidak pernah diaspal. Sebelumnya, jalan itu relatif lebih baik dan masih layak untuk dilalui. Ia yang juga merupakan petani mengatakan, para petani harus menambah sekitar Rp 100.000 agar sopir truk mau masuk dan mengangkut hasil pertanian dari daerah mereka. Mereka pun berharap jalan itu segera diperbaiki.