Lahan Hunian Sementara Penyintas Erupsi Semeru Mulai Dikerjakan
Penyiapan infrastruktur untuk relokasi permukiman warga menjadi salah satu fokus kegiatan yang akan dilakukan pada masa perpanjangan tanggap darurat bencana awan panas guguran Semeru yang berlangsung hingga 23 Desember.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
LUMAJANG, KOMPAS — Pemerintah mulai mengerjakan lahan untuk pembangunan hunian sementara penyintas erupsi Gunung Semeru. Penyiapan infrastruktur untuk relokasi menjadi salah satu fokus kegiatan yang dilakukan pada masa perpanjangan masa tanggap darurat yang berlangsung hingga 23 Desember 2021.
Lahan yang direncanakan untuk merelokasi penyintas Semeru berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dua lokasi itu dipilih setelah beberapa kali survei dilakukan serta memenuhi syarat dari sisi kelayakan, ketersediaan lahan, dan keamanan dari potensi bencana. Selain itu, juga mempertimbangkan ketersediaan air dan jaringan listrik.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD, Jumat (17/12/2021), melihat langsung lokasi relokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, dan menandai dimulainya pekerjaan penyiapan lahan dengan mencangkuli area tersebut. Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
”Pemerintah perlu segera memindahkan pengungsi ke tempat lebih baik dan nyaman dengan berbagai fasilitas yang layak dan memenuhi standar kesehatan,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani seluas 81 hektar untuk pembangunan hunian sementara. Di lahan tersebut akan didirikan sekitar 2.000 rumah yang akan ditinggali keluarga pengungsi agar kehidupan mereka menjadi lebih layak.
Lokasi relokasi di Desa Sumbermujur berada di dalam kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani. Hutan tersebut memiliki komoditas utama berupa tanaman cengkeh. Namun, lahan di bawah tegakan pohon cengkeh digarap oleh masyarakat setempat. Mereka menanaminya dengan tanaman tumpangsari seperti tebu, kopi, jagung, dan ketela.
Pada Kamis (16/12/2021) malam, seluruh petani penggarap lahan di bawah tanaman tegakan tersebut telah dikumpulkan dan diberitahu, pemerintah akan menggunakan lahan tersebut untuk pembangunan hunian sementara.
Pembangunan fasilitas kamar mandi komunal tidak akan dilakukan karena rawan memicu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan alat berat akan segera masuk ke kawasan hutan produksi tersebut untuk mengolah lahan, membersihkan tanaman yang masih ada, serta membangun infrastruktur seperti jaringan jalan. Setelah penyiapan lahan selesai, pembangunan unit hunian sementara akan dimulai.
Hunian sementara yang akan dibangun ini memiliki tipe 6 meter x 4,8 meter dengan fasilitas kamar mandi pada setiap unit rumah. Anggaran untuk setiap unit hunian sementara disiapkan Rp 9,8 juta. Pembangunan fasilitas kamar mandi komunal tidak akan dilakukan karena rawan memicu pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.
”Terkait dengan desain bangunannya, pemda masih mencari desain yang paling baik, bagus, dan bisa dikerjakan dengan cepat. Sangat diharapkan usulan konkret desain bangunan beserta spesifikasi bahan, lama pengerjaan, kebutuhan tenaga, serta biaya yang diperlukan,” kata Thoriqul.
Pemkab Lumajang terus menyerap masukan dari berbagai pihak dalam pembangunan hunian sementara ini. Misalnya, perlunya standarisasi bangunan hunian sementara agar warga merasa nyaman dan aman. Selain itu, pemilihan bahan bangunan juga harus diperhatikan terutama dari sisi ketahananya terhadap potensi bencana.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendata jumlah warga atau keluarga yang akan direlokasi karena rumahnya rusak dan berada di kawasan rawan bencana. Targetnya, pendataan selesai dalam rentang waktu tiga hari kedepan.
Pendataan itu harus dilakukan secara akurat, berbasis nama, alamat tinggal sebelumnya, dan nomor induk kependudukan. Nantinya, setiap keluarga berhak mendapatkan satu unit hunian sementara. Artinya, apabila sebelumnya ada satu rumah yang dihuni oleh dua keluarga, nantinya, keluarga tersebut akan mendapat masing-masing satu unit hunian sementara.
Mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan hunian sementara, Pemkab Lumajang telah menyiapkan dana yang bersumber dari donasi para dermawan. Selain itu sudah banyak pihak yang menyatakan kesanggupannya membantu pembangunan hunian sementara untuk korban Semeru.
Adapun jumlah pengungsi, hingga saat ini dilaporkan sebanyak 10.565 jiwa yang tersebar di 151 lokasi pengungsian. Jumlah pengungsi terbanyak di Kecamatan Candipuro yakni 4.563 orang, kemudian Pasirian sebanyak 1.518 orang, dan Pronojiwo sebanyak 1.056 orang. Diluar Kabupaten Lumajang, terdapat 14 lokasi pengungsian yang tersebar di Kabupaten Malang, Probolinggo, Blitar, dan Jember.
Kondisi pengungsi dilaporkan baik dan tercukupi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tidur. Namun, para pengungsi mulai tidak nyaman karena telah tinggal di tempat pengungsian selama dua pekan atau 14 hari. Mereka berharap segera mendapat hunian sementara.