Seorang warga sipil meninggal dan tiga warga lainnya luka berat akibat konflik antara TNI-Polri dan KKB
di Intan Jaya, Papua, dua pekan terakhir.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA / NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
HUMAS POLDA PAPUA
Korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata bernama Ramli dievakuasi dari Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, ke Kabupaten Mimika, Selasa (9/2/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Masih adanya warga sipil yang menjadi korban kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua, menunjukkan kurang efektifnya penanganan keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Pemerintah, TNI, dan Polri perlu kembali mengevaluasi pola penanganan keamanan agar konflik segera berakhir dan tak ada lagi korban, baik dari warga sipil maupun aparat.
Konflik antara aparat TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya belum juga berakhir. Hingga Selasa (9/11/2021), KKB masih terus melepaskan tembakan di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Sekitar 100 personel TNI-Polri dari Satgas Nemangkawi diturunkan untuk memblokade lima jalan menuju Sugapa.
Konflik antara KKB dan aparat kembali menelan korban warga sipil. Seorang ibu bernama Agustina Undou luka berat setelah tertembak saat melintasi Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Selasa lalu.
Informasi dari pimpinan perwakilan gereja Katolik Intan Jaya, Pastor Yustinus Rahangiar, Rabu (10/11/2021), Agustina terkena tembakan di bagian perut saat melintasi jalan yang sering menjadi lokasi kontak tembak antara aparat dan KKB pada Selasa pagi. Ia diduga akan membeli makanan untuk KKB. Padahal, sebenarnya ia akan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari.
HUMAS POLDA PAPUA
Salah satu dari dua tenaga kesehatan korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kedua korban ditembak KKB di Distrik Wandai, Jumat (22/5/2020).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, juga mengaku mendapat informasi bahwa penembakan terhadap Agustina diduga dilakukan oleh anggota TNI. Jika informasi tersebut benar, menurut Yan, hal itu merupakan bukti TNI-Polri belum profesional dalam menangani persoalan keamanan di Papua.
”Saya turut mengecam hal itu. Di mana perlindungan negara dan TNI terhadap rakyat? Kejadian penembakan ini tentu menggambarkan luputnya hal itu. Begitu banyak warga sipil Papua menjadi korban,” ujarnya.
Pemerintah harus pula mengevaluasi penanganan keamanan di Papua. Aparat TNI-Polri perlu mengubah penanganan konflik dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan aspek kemanusiaan.
KKB mulai menembaki aparat TNI-Polri di Sugapa pada 26 Oktober. Dua anak tertembak dan salah satunya tewas. Aksi KKB pada 5 November juga menewaskan satu anggota KKB bernama Oche Belau.
Menurut Yustinus, setidaknya tiga warga sipil mengalami luka berat dan seorang warga lainnya meninggal akibat konflik antara KKB dan aparat keamanan dalam dua pekan terakhir. Korban terdiri dari dua orang dewasa dan dua anak-anak. Konflik berkepanjangan juga menyebabkan ribuan warga memilih mengungsi ke gereja hingga ke Kabupaten Nabire.
Lebih humanis
Tak hanya mengusut tuntas kasus-kasus penembakan, menurut Yan, pemerintah harus pula mengevaluasi penanganan keamanan di Papua. Aparat TNI-Polri perlu mengubah penanganan konflik dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Sebab, pendekatan militeristik yang digunakan selama ini terbukti belum berhasil menghentikan KKB.
”Ini penting supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sependapat, pendekatan militeristik tak akan mampu mengakhiri konflik di Papua. Sebab, selama ini akar masalahnya terletak pada dimensi sosial. Untuk itu, semestinya upaya yang dilakukan adalah terus membuka dialog dengan seluruh elemen masyarakat Papua. ”Pendekatan dialogis ini amat krusial untuk menjadi prioritas,” kata Pangeran.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sekaligus pengusul RUU Kejaksaan saat hadir dalam rapat Badan Legislasi DPR membahas penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021). RUU ini menjadi satu dari 33 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional
Bukan hanya itu, Pangeran juga meminta Polri agar mengusut tuntas jaringan oknum polisi yang malah menjual amunisi kepada KKB. Menurut dia, hal tersebut merupakan wujud pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
Permintaan maaf
Secara terpisah, Komanda Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Taufan Gestoro saat dikonfirmasi mengakui, ada seorang warga yang tertembak di Kampung Mamba. Namun, pelakunya hingga kini belum diketahui. Korban pun telah dievakuasi ke Timika pada Rabu ini.
”Belum diketahui apakah KKB atau anggota kami yang menembak ibu itu. Sebab, lokasi tersebut sering terjadi kontak tembak antara kelompok itu dan aparat keamanan,” kata Taufan.
Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan pun menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya karena dalam kontak tembak dengan KKB sama sekali tidak menargetkan warga sipil. Adapun kondisi Agustina yang dirawat di salah satu rumah sakit di Timika semakin membaik.
DOKUMEN HUMAS POLRES INTAN JAYA
Kapolres Intan Jaya Ajun Komisaris Besar Sandi Sultan saat bertemu dengan seorang anak yang berjualan sayur di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada awal Maret 2021.
Di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menyatakan, pihaknya masih terus menelusuri para pendukung KKB. Jika ada oknum polisi yang terlibat, mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban.
”Kami tidak akan pandang bulu. Apabila ada anggota Polri yang terlibat di dalam aktivitas KKB di Papua, pasti akan ditangani dan akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan,” tutur Rusdi.
