Atasi Kemiskinan Ekstrem, Produktivitas Warga Lima Daerah di Jateng Dipacu
Lima daerah di Jateng yang jadi proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes. Akan dilakukan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Produktivitas masyarakat di lima kabupaten percontohan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dipacu agar pendapatan keluarga meningkat. Upaya itu menjadi salah satu intervensi pemerintah, selain peningkatan akses layanan dasar dan kepesertaan program pusat.
Lima daerah di Jateng yang menjadi proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes. Rapat terkait penanganan kemiskinan itu digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (7/10/2021), dan dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jateng, pada 2021 jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 4,1 juta jiwa, sedangkan penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,5 juta jiwa. Di Jateng, identifikasi miskin ekstrem dilakukan pada Desil 1 (terendah) sesuai Data Terpadu Kesejahteran Sosial per Oktober 2020.
Guna meningkatkan produktivitas kepala rumah tangga dengan kemiskinan ekstrem, akan dilakukan pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dan padat karya. Selain itu, strategi lain adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan.
Berdasarkan identifikasi, potensi daerah di Kabupaten Brebes antara lain adalah komoditas bawang merah, rumput laut, batik, telur asin, dan agrowisata. Sementara di Pemalang adalah konveksi, makanan olahan, dan pariwisata terpadu. Adapun di Banyumas ialah batik, minyak asiri, kerajinan bambu, dan logam.
”Intervensinya ke sana. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar kepala rumah tangga miskin. Identifikasi dilakukan bersama lima kabupaten (percontohan) tersebut,” ujar Penjabat Sekretaris Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo, Kamis.
Guna meningkatkan produktivitas kepala rumah tangga dengan kemiskinan ekstrem, akan dilakukan pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dan padat karya.
Pendekatan lainnya, kata Prasetyo, ialah peningkatan akses infrastruktur layanan dasar, seperti rumah sehat layak huni, fasilitas jamban, listrik murah, dan penyediaan sumber air minum. Selain itu, dengan pendekatan kepesertaan program pusat, seperti bantuan pangan nontunai, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Penerima Bantuan Iuran.
Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo menuturkan, identifikasi penting agar intervensi tidak disamakan. ”Namun, yang paling utama adalah verifikasi dan validasi data penerima bantuan atau dukungan. Agar mereka yang benar-benar butuh yang menerima. Penekanannya di situ,” kata Harso.
Tidak biasa
Bupati Brebes Idza Priyanti yang juga hadir dalam rapat menuturkan, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada 2020, tingkat kemiskinan di Brebes mencapai 17,03 persen atau meningkat dari 2019 yang 16,22 persen.
Pada 2021, kemiskinan ekstrem makin terlihat. ”Ini bukan kemiskinan biasa. Mereka (warga kategori miskin ekstrem) berpenghasilan Rp 340.000 per bulan atau Rp 11.000 per hari. Ini, kan, tidak layak. Kepada pusat, kami sudah usulkan Rp 68 miliar untuk penyediaan listrik, fasilitas jamban, serta penyediaan sumber air minum bagi 1.488 kepala keluarga prioritas,” kata Idza.
Pada rapat penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng, Kamis, Wapres Ma’ruf Amin meyakini Jateng dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem di lima kabupaten percontohan pada akhir 2021. ”Beberapa kabupaten, yang hari ini dijadikan sasaran kemiskinan, banyak produk-produknya yang sudah bagus, bahkan sudah diekspor. Potensi ini ingin terus dikembangkan sehingga proses kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi,” katanya.
Wapres Amin mengatakan, ada 212 kabupaten di seluruh Indonesia yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan 0 persen pada 2024. Percepatan mulai 2021 dengan target 35 kabupaten di tujuh provinsi.
”Dari pertemuan ini diharapkan ada sinkronisasi penanganan, baik anggaran dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Ditambah lagi mungkin dari CSR dari juga filantropi termasuk Baznas,” katanya.
Adapun rapat yang digelar tertutup itu juga diikuti, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Turut hadir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta jajarannya.