Safari Virtual Jawa-Bali, Sorotan Kritis Wapres di Masa Krisis
Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di rumah sakit, Wapres Amin, dalam sejumlah pertemuan virtual, intensif berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah, menggambarkan kompleksnya persoalan yang dihadapi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 provinsi, kabupaten, dan kota di Bali melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Aneka persoalan berkelindan di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencari solusi terbaik, Wakil Presiden Ma’ruf Amin intensif menggelar rapat koordinasi dengan satuan tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 bersama pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Safari virtual penanganan pandemi ini menjadi kebutuhan mendesak apalagi angka kematian pada Juli yang memecahkan rekor tertinggi sejak awal pandemi.
Tiap provinsi memiliki problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan kritis dari Wapres Amin. Safari secara virtual menjadi pilihan terbijak di tengah masih tingginya lonjakan kasus Covid-19. Dari sejak awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang kemudian berlanjut dengan PPKM berdasarkan level daerah, Wapres Amin yang sudah sepuh dan kini berusia 78 tahun memutuskan tidak melakukan kunjungan kerja secara fisik.
Melalui pertemuan virtual, daya jangkau pemantauan Wapres pun menjadi semakin luas dan beliau sekaligus memberi teladan bagi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Melalui pertemuan virtual, daya jangkau pemantauan Wapres pun menjadi semakin luas dan beliau sekaligus memberi teladan bagi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kunjungan panjang virtual Wapres Amin dimulai dari Banten pada Rabu (14/7/2021). Safari virtual ini kemudian berlanjut ke Jawa Timur pada Rabu (21/7/2021), Jawa Barat pada Kamis (22/7/2021), Jawa Tengah pada Jumat (23/7/2021), DI Yogyakarta pada Rabu (28/7/2021), dan Bali pada Kamis (29/7/2021).
Di setiap provinsi, Wapres menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan. Evaluasi tersebut terutama terkait empat aspek, yaitu penerapan PPKM darurat; testing, tracing, dan treatment (3T); vaksinasi; dan distribusi bantuan sosial.
Wapres Amin juga menyoroti penyerapan anggaran dan koordinasi antargubernur, bupati/wali kota, TNI/Polri, serta pemerintah pusat. ”Penting dicatat, Wapres tidak hanya melakukan sorotan kritis, tetapi juga memberi apresiasi dan motivasi pada capaian kemajuan di daerah,” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi.
Baca juga : Batasi Pergerakan Warga, Semua Kendaraan Dihentikan dan Diperiksa di Pintu Kota Kupang
Rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jawa dan Bali menjadi sesuatu yang mendesak. Apalagi, angka kematian pasien Covid-19 dalam hitungan dua pekan terakhir cukup mengkhawatirkan, meskipun dalam masa PPKM darurat yang dilanjutkan PPKM level 1-4. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut bahwa angka kematian pada Juli menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi.
Hingga Rabu (28/7/2021), angka kematian tercatat sudah mencapai 30.168 dengan rata-rata melebihi 1.000 kasus per hari dan tertinggi terjadi pada Selasa (27/7/2021) sebanyak 2.069 kasus per hari. Angka kematian pada Juli ini meningkat drastis dibandingkan dengan bulan Juni 2021, yaitu 7.913 kematian.
Secara rinci, ada 10 provinsi dengan kenaikan angka tertinggi minggu ini, yaitu Jawa Tengah (naik 825), Jawa Timur (naik 586), DKI Jakarta (naik 510), Kalimantan Timur (naik 189), DI Yogyakarta (naik 136), Riau (naik 136), Bali (naik 53), Sulawesi Selatan (naik 48), Kalimantan Selatan (naik 44) dan Sumatera Selatan (naik 43).
Alarm pemerintah daerah
”Hal ini seharusnya menjadi alarm, bagi pemerintah daerah karena sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tidak menjalankan PPKM Level 4,” ujar Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (29/7/2021), yang juga disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Untuk menekan angka kematian dan mengantisipasi kenaikan kasus, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur, dan tenaga kesehatan yang bertugas. Karena angka kematian masih terus meningkat, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah strategis.
Baca juga : Sulitnya Mendapatkan Vaksin di NTB
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Ff07b6cd7-84b7-42a5-b2a8-3e6f9cf19939_jpg.jpg){kind=logo}
Tabung gas sedang diangkut dari RS Jiwa Naimata Kota Kupang, NTT, ke sejumlah rumah sakit yang membutuhkan di Kupang, Senin (8/2/2021). Ketersediaan tabung oksigen bagi pasien Covid-19 di Kota Kupang saat ini mulai menipis sehingga pemerintah segera menangani masalah ini untuk menghindari kelangkaan total.
Hasil evaluasi yang disampaikan Wapres Amin di setiap daerah berbalas dengan laporan penanganan terkini, kendala yang dihadapi, hingga klarifikasi dari setiap gubernur. Selalu didampingi menteri dan pejabat pusat, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jaksa Agung RI, dan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana, setiap keluhan terkait kekurangan fasilitas dan daya dukung daerah segera berbalas solusi.
Seperti ketika memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jateng dan jajarannya, Jumat (23/07/2021), Wapres mengingatkan bahwa Jateng masih menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus harian positif Covid-19 terbesar di Tanah Air. Per hari ini, Jumat (30/07/2021) tercatat penambahan jumlah kasus baru 4.535 orang dan kasus meninggal 431 orang.
Wapres Amin meminta jajaran Satgas Penanganan Covid-19 di Jateng untuk bekerja ekstrakeras menangani pandemi khususnya di hulu yakni optimalisasi PPKM, penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan program vaksinasi. ”Yang hilir itu adalah akibat dari penanganan hulu yang belum tepat, akibatnya rumah sakit kekurangan tempat, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan ruang isolasi (dan) ICU,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa berapa pun jumlah solusi di hilir seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), obat-obatan, ruang isolasi, dan ICU untuk pasien Covid-19 tidak akan pernah cukup, apabila masalah di hulu tetap terjadi. ”Berapa pun di hilir itu kita sediakan tidak akan bisa (mencukupi), kalau hulu-nya tak tertangani dengan baik,” tegasnya.
Baca juga : Landaikan Kasus Covid-19, Wapres Amin: Butuh Sinergi Pusat dan Daerah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau infrastruktur KRI dr Soeharso-990 milik TNI AL di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Rabu (27/7/2021). Kapal tersebut secara khusus sandar di Semarang untuk membantu pasokan oksigen bagi penanganan Covid-19. KRI dr Soeharso bisa memproduksi oksigen hingga 150.000 liter per hari.
Menanggapi arahan Wapres, Ganjar mengakui penanganan Covid-19 di hulu memang masih menghadapi kendala, seperti rasio tracing di Jawa Tengah yang masih cukup kecil yakni satu banding tiga (1:3). Menurut dia, hal ini akibat keterbatasan petugas dan perlengkapan, serta sulitnya mendapatkan orang-orang yang mau dilacak. ”Kita sedang mendorong untuk tidak 1:3 kalau perlu 1:15,” tambahnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menambahkan sedang mengoordinasikan dan mengoptimalkan kerja Posko PPKM di Jawa Tengah. Posko PPKM ini menurutnya berfungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pemberian bantuan dalam konteks kedisiplinan protokol kesehatan dan penyaluran bantuan.
Masalah di hulu juga mengemuka dalam rapat koordinasi Wapres Amin dengan Satgas Penanganan Covid-19 provinsi, kabupaten, dan kota di Bali, antara lain, menyangkut percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi dinilai perlu agar kekebalan komunal segera tercapai sehingga Bali dapat kembali menarik wisatawan untuk memulihkan industri pariwisatanya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster melaporkan bahwa suntikan dosis pertama vaksinasi telah melebihi 70 persen dari total penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,3 juta orang. ”(Jumlah penduduk) yang sudah divaksin suntik pertama kami laporkan sudah melebihi 3 juta orang, yaitu 3.046.886 orang,” kata Wayan Koster.
Menurut dia, antusiasme masyarakat Bali untuk mengikuti vaksin sangat tinggi. Vaksinasi dinilai dapat dipercepat dan target dapat dicapai karena vaksinasi dilakukan dengan berbasis banjar dan berbasis komunitas.
Baca juga : Tantangan Menghadirkan Keseimbangan di Masa PPKM
Tangkapan layar, Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (28/7/2021), dalam sebuah pertemuan virtual.
Terkait percepatan vaksinasi, Wayan Koster menuturkan bahwa hal tersebut akan terus dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan batas waktu penyuntikan antara dosis pertama dan dosis kedua. Sejauh ini vaksin Covid-19 yang digunakan di Bali adalah vaksin Sinovac yang memiliki jarak penyuntikan empat minggu dan vaksin AstraZeneca yang berjarak penyuntikan delapan minggu. Bali saat ini masih membutuhkan 1,4 juta dosis vaksis.
Terkait hal ini, Wamenkes Dante Saksono menuturkan bahwa Kemenkes akan memenuhi kekurangan tersebut pada Agustus 2021. ”Untuk vaksin, pada Agustus nanti kita akan mendapat tambahan 6,5 juta sampai 8 juta dosis vaksin. Mudah-mudahan kebutuhan untuk masyarakat Bali yang tinggal sedikit lagi dapat terpenuhi sepenuhnya,” kata Dante.
Dalam safari virtualnya, Wapres Amin juga menyentuh persoalan spesifik, seperti penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) medis Covid-19, ketika rapat dengan Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi DI Yogyakarta.
Sumber penularan baru
Dalam safari virtualnya, Wapres Amin juga menyentuh persoalan spesifik, seperti penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) medis Covid-19, ketika rapat dengan Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi DI Yogyakarta. ”Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru sehingga perlu ditangani dengan serius,” kata Wapres Amin.
Di kesempatan tersebut Wapres menyampaikan bahwa sesuai pembahasan pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan limbah B3 medis Covid-19, diperlukan penanganan serius dan langkah-langkah konkret untuk menanganinya. Pembahasan lebih mendalam untuk menentukan langkah-langkah teknis lebih lanjut saat ini tengah dibahas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Wapres Amin dalam hal ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dapat berperan aktif dalam membuat formulasi langkah-langkah tersebut. Pemprov DIY pun diminta berkoordinasi di tingkat daerah dan dengan pemerintah pusat terkait hal-hal teknis lainnya. ”Mungkin ada semacam BLU (Badan Layanan Umum) atau apa yang menangani. (Oleh) karena itu, saya minta nanti Pak Gubernur (DIY) untuk berkoordinasi. Sebab, masalah limbah ini menjadi masalah sangat penting (yang) harus diatasi. Perlu penyediaan fasilitas pengolahan yang cukup, ya, itu supaya semuanya dicek,” ujar Wapres Amin.
Baca juga : Benahi Komunikasi Publik untuk Atasi Pandemi
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi dengan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Terkait limbah B3 medis Covid-19 tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan belum dapat memantau penanganannya, khususnya bagi pasien isolasi mandiri di rumah. ”Kami punya problem besar itu untuk (limbah) B3 di isoman (isolasi mandiri), Bapak (Wapres). Kalau di rumah sakit dan sebagainya tidak ada masalah,” kata Sri Sultan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menuturkan bahwa sebagai langkah cepat, penanganan limbah B3 medis Covid-19 bagi pasien isoman dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan. Penggunaan alat pelindung diri (APD) juga harus tetap digunakan dalam menangani barang-barang infeksius yang ditemukan.
Dante menuturkan limbah B3 yang berkaitan dengan masalah infeksius memang mesti mendapat perhatian. Disinfektan harus dilakukan secara berkala pada tempat-tempat yang cenderung infeksius. “Fasilitas APD dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah merupakan barang infeksius juga perlu kita selesaikan supaya tidak menjadi salah satu bagian dari proses pencemaran,” kata Dante.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menuturkan bahwa perlu penanganan baik dalam mengelola limbah B3 medis Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut, dia mengimbau seluruh jajaran kejaksaan di Yogyakarta turut aktif mencari jalan keluar dalam mengatasi limbah B3 agar tidak menjadi sumber penyebaran baru.
”Terkait dengan limbah B3 Covid-19 yang masih memiliki potensi infeksius tinggi, agar dicermati, diwaspadai, dan dipastikan terkelola dengan baik sesuai standar kesehatan. (Hal ini) mengingat, berdasarkan data yang ada, fasilitas pengelolaan limbah sangat tidak memadai,” ujar Burhanuddin.
Semua hal yang terekam dalam safari virtual Wapres Amin dengan Satgas Penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali beberapa waktu terakhir ini menggambarkan sedemikian kompleks persoalan yang dihadapi. Kebersamaan seluruh komponen bangsa tak pelak dibutuhkan di tengah perjuangan mengatasi pandemi Covid-19 di negeri ini.
