Covid-19 Meluas, Gubernur Jawa Tengah Melarang Perjalanan Dinas

Gubernur Jateng melarang pegawai melakukan perjalanan dinas dan aktivitas sejenis kecuali bagi pegawai yang bertugas dalam penanganan Covid-19. Penularan terjadi di sejumlah OPD di bawah Pemprov Jateng.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas memberikan lembar kartu vaksin sebagai bukti telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan kedua di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (8/3/2021).

SEMARANG, KOMPAS — Penularan Covid-19 di Jawa Tengah meluas dan membuat sejumlah pegawai di lingkungan pemerintah provinsi terpapar. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melarang pelaksanaan perjalanan dan pertemuan secara langsung bagi semua organisasi perangkat daerah di bawah pemerintah provinsi.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 965/1658 bertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah Jateng Prasetyo Aribowo atas nama Gubernur Jateng. Adapun ketentuan tersebut berlaku pada 24 Juni 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Covid-19.

Dalam SE itu disebutkan, dengan memperhatikan situasi dan perkembangan kasus aktif Covid-19 di Jateng, Gubernur Jateng mengarahkan pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dan aktivitas sejenis, baik di dalam maupun luar daerah. Terkecuali bagi pegawai yang bertugas dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Tenaga medis memeriksa kesehatan salah satu pegawai Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum mendapatkan vaksin Covid-19 di Gedung Gradhika, Kota Semarang, Senin (22/2/2021). Kesiapan kesehatan fisik menjadi salah satu syarat sebelum proses pemberian vaksin.

Baca juga: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Positif Covid-19

Pegawai juga dilarang menerima kunjungan dinas atau tamu dari dalam dan luar daerah. ”Dalam bentuk  kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta unit kerja bawahan,” seperti tertulis dalam SE itu. Pegawai pun diminta memaksimalkan teknologi informasi dalam bertugas.

Prasetyo, Kamis (24/6/2021), menuturkan, sepekan terakhir, sejumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jateng terkonfirmasi positif Covid-19. ”Di antaranya (pada) dinas perhubungan, dinas kelautan dan perikanan, Sekretariat DPRD, serta tiga biro di setda, yaitu biro hukum, biro perekonomian, dan biro kesra,” ujar Prasetyo.

Ketika ditanya jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif, Prasetyo hanya menjawab berkisar 3-6 orang per OPD dan porsinya tergolong kecil jika dibandingkan dengan total pegawai. Sebagian merupakan kluster keluarga setelah dilakukan pelacakan. Para pegawai tersebut melakukan isolasi terpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jateng, Srondol, Kota Semarang.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Indikator tekanan darah dan jantung saat pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti vaksinansi Covid-19 di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (22/2/2021).

”(Dengan situasi dan kondisi tersebut), maka Pak Gubernur langsung keluarkan perintah (larangan perjalanan dinas dan pertemuan langsung) di atas,” ucap Prasetyo.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Wisnu Zaroh membenarkan bahwa kantornya sedang lockdown atau ditutup sementara karena ditemukan kasus Covid-19 sejak pekan lalu. ”Betul karena (pegawai) terpapar Covid-19 sudah 24 PNS. Hari ini (Kamis 24/6) akan dilakukan tes usap lagi terhadap ASN yang kemarin belum dites. Semoga (yang positif) tidak tambah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen juga terkonfirmasi positif Covid-19 sejak Minggu (20/6/2021). Sempat dirawat di RSUP Dr Kariadi Semarang, ia mulai isolasi mandiri di rumah dinasnya mulai Rabu (23/6/2021). Kondisinya kini sudah lebih baik meski sebelumnya sempat demam dan sakit kepala. Adapun semua anggota keluarganya sudah dites dan negatif.

Baca juga: Kasus Positif Masih Tinggi, Serapan Anggaran Covid-19 Jawa Tengah Bakal Melonjak

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan persiapan pos penjagaan untuk mengantisipasi larangan mudik yang akan diberlakukan mulai 6 Mei di Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/5/2021). Larangan mudik tersebut akan diberlakukan pada 6-17 Mei 2021 dengan penjagaan di wilayah perbatasan antarprovinsi dan kabupaten.

Disiplin

Ganjar Pranowo berpesan kepada masyarakat, khususnya para pejabat publik, untuk benar-benar disiplin dalam protokol kesehatan. ”Pejabat publik itu memang berada pada risiko tinggi. Maka, semua harus disiplin protokol kesehatan. Itulah kenapa (pejabat publik) harus divaksin terlebih dahulu. Rasanya ada varian Covid-19 yang sangat mudah menular, maka 5M harus dijalankan oleh semua,” katanya.

Berdasarkan data corona.jatengprov.go.id yang dimutakhirkan Rabu (23/6/2021), terdapat 237.479 kasus positif Covid-19 kumulatif di Jateng dengan rincian 19.431 orang dirawat/isolasi (kasus aktif), 202.821 orang sembuh, dan 15.227 orang meninggal.

Pejabat publik itu memang berada pada risiko tinggi. Maka, semua harus disiplin protokol kesehatan. (Ganjar Pranowo)

Selain itu, tercatat penambahan 2.251 kasus dalam 24 jam terakhir. Jumlah kasus aktif itu melonjak mendekati tiga kali lipat dalam sebulan terakhir. Pada 24 Mei, terpantau sekitar 6.800 kasus aktif.

Awal lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran terjadi di Kabupaten Kudus. Dari hasil pemeriksaan 72 sampel warga Kudus yang terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 62 orang terkonfirmasi varian Delta, yang menular lebih cepat. Kasus Covid-19 di daerah lain, seperti Kabupaten Jepara, Pati, Demak, Grobogan, dan Kota Semarang, juga terus meningkat.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas membawa jenazah warga yang meninggal akibat Covid-19 untuk dibawa ke pemakaman dari RSUD Dr Loekmono Hadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (6/6/2021). Merebak dan meningkatnya kembali kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus terjadi pada pertengahan Mei, sepekan pasca-Lebaran.