”Jeglongan Sewu” Jalan Provinsi di Timur Jawa Tengah
Sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Grobogan dan Blora terpantau rusak, begitu juga nyaris 1.000 kilometer jalan kabupaten di Blora.
Sejumlah ruas di jalan provinsi di Kabupaten Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, rusak berat. Lubang-lubang menganga sedalam 10-15 sentimeter dan membahayakan para pengendara. Di Blora, hampir 1.000 kilometer jalan kabupaten rusak. Ini menjadi tantangan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kamis (27/5/2021) siang, di tepi jalan Cepu-Randublatung, Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Warih (33) menggoyang-goyangkan gerobak bakso di atas sepeda motornya. Ia juga mengecek beberapa komponen di sepeda motornya hingga akhirnya sejumlah pembeli datang memesan bakso.
”Mengecek saja. Maklum Mas, habis lewat jalan rusak parah. Sebenarnya sudah jalan pelan-pelan, tapi kadang ada saja jeglug karena lubang tak kelihatan,” kata Warih, warga Jepon, penjual bakso gerobak motor di Kedungtuban. Setiap hari, ia menempuh perjalanan sekitar 28 kilometer (km) dari Jepon ke Kedungtuban, melewati ruas-ruas jalan berlubang, setelah melewati Cepu.
Menurut dia, Jalan Raya Cepu-Randublatung, yang merupakan jalan provinsi, sudah lama rusak dan bergelombang, terutama di wilayah Kedungtuban. Saking banyaknya lubang, jalur tersebut sering kali disebut ”jeglongan sewu” yang berarti ’seribu lubang’.
Baca juga: Hampir 1.000 Kilometer Ruas Jalan di Blora Rusak
Novia Fatmawati (37), warga Randublatung, juga merasakan keresahan serupa. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ruas jalan tersebut sepenuhnya mulus. Sebab, memang ada pembuatan jalan cor beton, tetapi bertahap dan baru sebagian yang tertangani. Sementara sisanya (jalan aspal yang rusak) masih berlubang dan berpasir.
”Yang jelas, sejak sebelum Covid-19 sudah seperti itu (rusak) dan sekarang malah bertambah parah. Dari arah Randublatung ke Cepu sebenarnya mulai dicor 3-4 tahun lalu, tapi di beberapa titik saja. Sementara yang belum dicor kondisinya tambah parah karena lalu lintas semakin padat, banyak truk melintas,” kata Novia.
Kondisi jalan semakin mengenaskan pada musim hujan atau saat hujan deras. Satu waktu, ia pernah berboncengan sepeda motor dari Randublatung ke sekitar Pasar Kedungtuban, yang berlubang dan licin karena berlumpur. Tak jarang, untuk menuju Cepu, warga Randublatung memilih berputar lewat selatan atau Bojonegoro, terutama saat sedang terburu-buru.
Warga berharap perbaikan jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten, segera terlaksana. ”Dan, perbaikan itu jangan sampai sudah rusak parah baru dikerjakan. Jalan provinsi ataupun kabupaten, semoga ke depan bakal bagus semua,” ujar Novia.
Bukan cuma di jalan provinsi, jalan kabupaten di Blora pun masih banyak yang rusak. Itu, antara lain, di ruas Blora kota hingga Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus. Pesepeda motor beberapa kali melambatkan kendaraan secara mendadak saat melintasi jalan rusak. Lubang-lubang menganga.
”Di Blora, Mas. Sudah biasa. Tapi, kami harap bisa segera teratasi karena khawatir, misalnya sedang buru-buru lalu ada lubang, bagaimana?” keluh Rudi (40), warga Kecamatan Gabus.
Ruas Purwodadi-Blora
Rusaknya ruas jalan Purwodadi (Grobogan)-Blora terpantau pada pekan lalu, Selasa-Kamis (25-27/5/2021). Dari arah Purwodadi ke timur atau arah Blora, jalan rusak parah mulai dari Kecamatan Tawangharjo, Grobogan. Lubang-lubang 10-15 cm menyebar di kedua jalur. Sempat terjadi antrean kendaraan karena truk-truk melambatkan kendaraan saat melewati lubang-lubang.
Di sebelah timur Tawangharjo, yakni di Kecamatan Wirosari, lubang-lubang yang menganga juga banyak ditemukan. Begitu pun selanjutnya. Dari Wirorasi ke timur hingga masuk wilayah Blora, beberapa ruas terpantau rusak. Sementara di jalur selatan, yakni Wirosari-Kradenan-(Grobogan)-Jati-Randublatung (Blora), jalan relatif mulus.
Adapun dari Randublatung menuju Cepu, jalan dominan berlubang meski ada sejumlah ruas yang dalam kondisi baik atau baru dicor. Tampak sejumlah petugas melakukan pemeliharaan rutin berupa pengaspalan jalan. Namun, itu hanya di sedikit ruas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng AR Hanung Triyono mengakui, sejumlah ruas jalan provinsi di Jateng memang memerlukan penanganan efektif. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Grobogan, Blora, dan Jepara.
Ia menuturkan, ekspektasi masyarakat kini tidak hanya bebas lubang, tetapi juga tidak bergelombang. ”Pemeliharaan rutin saat ini berupaya menutup lubang. Untuk jalan bergelombang, diusulkan dengan penanganan rehabilitasi dan atau peningkatan jalan,” ujar Hanung.
Menurut dia, kerusakan jalan disebabkan keberadaan truk-truk yang melebihi ukuran dan kapasitas (over dimension over load/ODOL) serta kondisi tanah yang tidak stabil. Dengan demikian, dibutuhkan konstruksi yang lebih awet, antara lain dengan perkerasan beton. Biayanya cukup besar, yakni Rp 7,5 miliar per km, dengan lebar standar jalan provinsi 7 meter.
”Diupayakan juga konstruksi overlay (lapisan ulang) untuk permukaan aspal yang sudah tua serta pelebaran beton menjadi 7 meter. Keawetan overlay diperkirakan sekitar tiga tahun pada kondisi seperti itu. Alternatif dengan perbaikan badan jalan dengan cement treated base (CTB), tetapi tidak seawet perkerasan beton,” kata Hanung.
Adapun anggaran Pemprov Jateng untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 2.404,75 km pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 233,2 miliar. Anggaran itu untuk peningkatan jalan berupa perkerasan beton, pelebaran, dan overlay atau pelapisan ulang. Selain itu, tersedia anggaran Rp 263,6 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan rutin.
Sebelumnya, pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 247,4 miliar untuk peningkatan jalan. Selain itu, Rp 105,4 miliar untuk rehabilitasi dan pemeliharaan rutin.
1.000 km di Blora
Sementara di Kabupaten Blora, nyaris 1.000 km jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Selama ini, keterbatasan anggaran, terlebih adanya pandemi Covid-19, membuat penanganan jalan rusak terhambat. Hal tersebut juga yang membuat Bupati Blora Arief Rohman memprioritaskan infrastruktur dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Kondisi jalan di Blora saat ini memprihatinkan dan mengganggu aksesibilitas warga serta menghambat roda perekonomian. ”Hampir 1.000 kilometer rusak. Tahun ini kami anggarkan Rp 106 miliar. Selain dari APBD kabupaten, juga APBD provinsi dan APBN (pemerintah pusat). Ke depan, kami akan dorong hingga lima kali lipat,” kata Arief.
Baca juga: Jalan Grobogan dan Blora Berlubang Sedalam 10 Sentimeter
Sejumlah upaya terus dilakukan, antara lain berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Juga mengupayakan penyediaan sumber-sumber dana lainnya. Menurut dia, infrastruktur menjadi kunci dari pembangunan. Saat infrastruktur lancar dan transportasi baik, perekonomian akan terus tumbuh.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Blora Samgautama Karnajaya menjelaskan, ada 269,93 kilometer (km) jalan dalam kondisi baik, sedangkan 501,5 km dalam kondisi sedang, 412,45 km rusak ringan, dan 27 km rusak berat.
”Kendala pada anggaran. Setiap tahun kami hanya bisa menyelesaikan sekitar 50 km. Jadi, tergantung APBD. Kalau tidak ada anggaran, ya, tidak bisa apa-apa,” ujarnya. Dampak pandemi Covid-19 juga terasa. Pada 2020 saja, kata Samgautama, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Blora terpotong Rp 30 miliar karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Peneliti transportasi yang juga dosen Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, menuturkan,
kerusakan jalan mengganggu kelancaran atau menghambat kelancaran mobilitas orang dan barang. Pada akhirnya, hal tersebut juga akan berpengaruh pada perekonomian dan pembangunan daerah.
Sempat muncul wacana agar Pemkab Blora meminjam dana, khusus untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak. Menurut Djoko, hal tersebut tak masalah asal ada perhitungan yang benar. Selain itu, ada penjamin dan garansinya. Perjanjiannya juga harus jelas.
Dengan keterbatasan anggaran, lanjut Djoko, Pemprov Jateng dapat membantu Blora. Yang jelas, jangan sampai warga menganggap kerusakan jalan menjadi hal biasa di daerahnya. ”(Jika seperti itu), warga akan apatis dan tak percaya pada aparat pemerintahannya. Juga akan berpengaruh pada angka partisipan pilkada, pileg, dan pilpres,” ujarnya.