Keputusan meniadakan mudik bareng Lebaran tahun ini tidak lain untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mempertahankan capaian penanganan pandemi yang mulai menunjukkan hasil baik.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Seperti halnya tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan meniadakan kegiatan mudik bareng Lebaran. Sosialisasi kebijakan larangan mudik Lebaran mulai dilakukan kepada perusahaan swasta ataupun organisasi kemasyarakatan yang biasanya menyelenggarakan kegiatan serupa.
Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan, keputusan meniadakan mudik bareng Lebaran tahun ini tidak lain untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mempertahankan capaian penanganan pandemi yang mulai menunjukkan hasil baik. Selain itu, ada kebijakan larangan mudik lLebaran yang lebih tegas dari pemerintah pusat.
”Masyarakat diharapkan pengertiannya dengan mematuhi larangan mudik tersebut demi kepentingan bersama. Kunci pengendalian Covid-19 ada pada pembatasan mobilitas masyarakat,” ujar Bahrul Amig, Kamis (8/4/2021).
Amig mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan teknis terkait larangan mudik tersebut dari kementerian terkait. Untuk aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, serta pegawai badan usaha milik negara (BUMN), aturannya sudah jelas disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB.
Sementara itu larangan mudik yang terkait dengan sektor swasta, regulasi teknisnya belum ada. Namun, Amig meyakini, sektor swasta akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran. Oleh karena itulah pihaknya segera menyosialisasikan dan mengomunikasikan kebijakan larangan mudik tersebut agar terbangun kesepahaman dengan sektor swasta.
Pemkab Sidoarjo setiap tahun menyelenggarakan kegiatan mudik bareng untuk memfasilitasi warganya yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan sehingga peserta mudik tidak dipungut biaya atau gratis. Mereka bahkan mendapat fasilitas tambahan berupa makanan ringan untuk menemani perjalanan.
Masyarakat diharapkan pengertiannya dengan mematuhi larangan mudik tersebut demi kepentingan bersama. Kunci pengendalian Covid-19 ada pada pembatasan mobilitas masyarakat.
Program mudik bareng pemda menyediakan ribuan kursi. Sebagai gambaran, pada 2019 ada 1.750 kursi. Kota tujuan mudik juga beragam, yakni Banyuwangi, Madiun, Jember, Bojonegoro, Blitar, Ponorogo, Magetan, dan Trenggalek. Peminat mudik bareng ini luar biasa sehingga kuota selalu habis dalam waktu beberapa hari setelah pendaftaran dibuka.
Kegiatan ini selain membantu meringankan beban masyarakat, juga memudahkan pemudik mendapatkan akomodasi yang berkualitas, aman, dan nyaman. Mereka tidak perlu berdesakan untuk memperebutkan bus di terminal. Kegiatan ini juga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemudik bersepeda motor.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menambahkan, selain mudik bareng yang difasilitasi oleh pemda, di wilayahnya juga banyak kegiatan serupa yang difasilitasi oleh perusahaan swasta dan organisasi sosial masyarakat. Beberapa perusahaan besar rutin memfasilitasi karyawannya, seperti PT Maspion.
Jumlah armada yang sediakan oleh perusahan tersebut tidak sedikit karena jumlah karyawannya mencapai ribuan orang. Sebagai kota industri terbesar di Jatim, Sidoarjo memiliki ribuan pabrik yang berdaya tarik bagi kaum urban dari sejumlah daerah.
Selain itu, banyaknya perumahan di Sidoarjo juga menjadi daya tarik bagi pekerja di sektor nonformal untuk datang mengadu nasib di daerah yang menjadi penyangga Surabaya ini. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya jumlah pemudik dari Sidoarjo setiap Lebaran.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakatnya mematuhi kebijakan larangan mudik dengan hati yang lapang demi menjaga keselamatan bersama. Seperti halnya Idul Fitri tahun lalu, kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi secara langsung dengan sanak keluarga harus ditunda.
Sebagai gantinya, silaturahmi bisa dilakukan secara daring tanpa mengurangi substansi atau makna saling memafkan dan merayakan kebersamaan. ”Pemerintah masih melarang mudik. Masyarakat harus longgar hati demi menjaga keselamatan bersama. Tolong dipatuhi aturan ini,” ujar Khofifah, Rabu (7/4/2021).
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 mulai mereda meski belum teratasi sepenuhnya. Hal itu tidak lepas dari beragam upaya pemerintah, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro sejak awal tahun yang terus diperpanjang hingga sekarang.
Vaksinasi Covid-19 juga terus diupayakan percepatan realisasinya dan perluasan cakupannya demi segera terbangun kekebalan komunitas sebagai benteng penahan laju sebaran Covid-19. Masyarakat juga terus diimbau menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terutama dalam setiap aktivitasnya di luar rumah.
Meski secara umum pandemi Covid-19 mulai melandai yang ditandai dengan penambahan kasus baru yang cenderung menurun, pemerintah tetap memilih jalan menerapkan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah aktivitas mudik saat libur Lebaran tetap dilarang.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif 230 orang pada Senin (5/4/2021). Penambahan kasus baru harian itu menjadikan jumlah kasus secara kumulatif di Jatim mencapai 140.782 orang.
Dari jumlah tersebut, 128.862 orang atau 91,53 persen sembuh dan 10.044 orang atau 7,13 persen meninggal dunia. Jumlah orang yang dirawat saat ini 1.876 orang atau 1,34 persen. Tidak ada lagi daerah zona merah atau risiko sebaran Covid-19 tinggi di Jatim.
Hingga saat ini Jatim sudah menggelar pengetesan Covid-19 kepada masyarakat dengan jumlah total 3.351.668 orang. Dari jumlah tersebut, tes dengan metode reaksi berantai polimerase (PCR) telah menyasar 1.467.874 orang. Adapun jumlah tes cepat telah mencapai 1.883.794 orang.