Gubernur Jatim Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik Lebaran
Liburan berpotensi memicu peningkatan sebaran Covid-19. Berkaca pada pengalaman liburan Natal dan Tahun Baru lalu, penambahan kasus baru di masyarakat melonjak tinggi pascalibur panjang.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah kembali melarang mudik Lebaran untuk tahun ini karena wabah Covid-19 belum teratasi meski jumlah kasusnya mulai bergerak menurun. Masyarakat Jawa Timur diminta mematuhi larangan tersebut dengan hati yang lapang demi menjaga keselamatan bersama.
Seperti halnya Idul Fitri tahun lalu, kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi secara langsung dengan sanak keluarga harus ditunda. Sebagai gantinya, silaturahmi bisa dilakukan secara daring tanpa mengurangi substansi atau makna saling memafkan dan merayakan kebersamaan.
”Pemerintah masih melarang mudik. Masyarakat harus longgar hati demi menjaga keselamatan bersama. Tolong dipatuhi aturan ini,” ujar Khofifah, Rabu (7/4/2021).
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 mulai mereda meski belum teratasi sepenuhnya. Hal itu tidak lepas dari beragam upaya pemerintah, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro sejak awal tahun dan terus diperpanjang hingga sekarang.
Vaksinasi Covid-19 juga terus diupayakan percepatan realisasinya dan perluasan cakupannya demi segera terbangun kekebalan komunitas sebagai benteng penahan laju sebaran Covid-19. Masyarakat juga terus diimbau menerapkan protokol kesehatan secara ketat terutama dalam setiap aktivitasnya di luar rumah.
Meski secara umum pandemi Covid-19 mulai melandai yang ditandai dengan penambahan kasus baru yang cenderung menurun, pemerintah tetap memilih jalan menerapkan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, aktivitas mudik saat libur Lebaran tetap dilarang.
Alasannya, liburan itu berpotensi memicu peningkatan sebaran Covid-19. Berkaca pada pengalaman liburan Natal dan Tahun Baru lalu, penambahan kasus baru di masyarakat melonjak tinggi pascalibur panjang. Pengalaman yang tak kalah signifikan juga terjadi di beberapa negara yang terpaksa kembali menerapkan karantina.
Pemerintah masih melarang mudik. Masyarakat harus longgar hati demi menjaga keselamatan bersama.
Negara yang dimaksud, antara lain, Filipina, Bangladesh, dan India yang saat ini memasuki fase gelombang ketiga serangan Covid-19. Indonesia tentu berharap bisa menjaga situasi pandemi yang telah melandai dengan kewaspadaan tinggi dan antisipasi kegiatan yang berpotensi memicu lonjakan kasus.
Sebelumnya, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo saat di Ponorogo meminta ASN mematuhi larangan mudik Lebaran. ASN diharapkan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati larangan tersebut agar tujuan mencegah sebaran Covid-19 bisa tercapai. Pengendalian pandemi penting agar sektor ekonomi bisa segera bangkit dari keterpurukan.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Jatim Makhyan Jibril mengatakan, saat ini program vaksinasi Covid-19 terus berjalan di 38 kabupaten dan kota. Jatim menerima 45.000 vial atau 450.000 dosis vaksin AstraZeneca pada Maret lalu. Selain itu, juga 50.000 vial atau 500.000 dosis vaksin Sinovac.
Percepatan vaksinasi juga terus dilakukan salah satunya melalui program vaksinasi massal dengan prioritas pada lansia di Grand City yang merupakan kerja sama dengan Kementerian BUMN. Setiap hari ditargetkan 5.000 orang divaksin. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Surabaya, melainkan juga daerah di sekitarnya, seperti Sidoarjo dan Gresik.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 230 orang pada Senin (5/4/2021). Penambahan kasus baru harian itu menjadikan jumlah kasus secara kumulatif di Jatim mencapai 140.782 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 128.862 orang atau 91,53 persen sembuh dan sebanyak 10.044 orang atau 7,13 persen meninggal. Jumlah orang yang dirawat saat ini sebanyak 1.876 orang atau 1,34 persen. Tidak ada lagi daerah zona merah atau risiko sebaran Covid-19 tinggi di Jatim.
Hingga saat ini, Jatim sudah menggelar pengetesan Covid-19 kepada masyarakat dengan jumlah total 3.351.668 orang. Dari jumlah tersebut, tes dengan metode reaksi berantai polimerase atau PCR telah menyasar sebanyak 1.467.874 orang. Adapun jumlah tes cepat telah mencapai 1.883.794 orang.
Menanggapi larangan mudik tersebut, Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan kepada ASN dan semua pegawai di lingkungan pemda. Pihaknya akan meminta pegawai mematuhinya.
Pemkab Sidoarjo akan menerapkan pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Tentunya akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar sesuai dengan ketentuan perundangan. Selain itu, sosialiasi juga akan dilakukan kepada masyarakat luas.