Jalan Rusak Tahunan di Konawe Selatan, Pemprov Sultra Janjikan Perbaikan

Aksi warga memblokade jalan dan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai protes kerusakan jalan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya mendapat perhatian pemprov.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seorang pedagang keliling melintasi jalan provinsi di Kelurahan Ngapaha, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang diblokade warga pada Senin (5/4/2021).

KENDARI, KOMPAS — Aksi warga memblokade jalan dan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai protes kerusakan jalan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penimbunan jalan dijanjikan untuk sementara sembari menunggu pengaspalan yang diupayakan tahun depan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Abdul Rahim, Kamis (8/4/2021), menyampaikan, pihaknya telah turun ke lapangan dan bertemu masyarakat di Kecamatan Tinanggea. Sejumlah keluhan dan permintaan masyarakat diterima serta segera dilakukan penanganan.

”Kami langsung turunkan alat di lokasi. Penanganan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Kami telah meminta anggaran ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) karena anggaran terbatas,” kata Rahim.

Untuk tahap awal, ujar Rahim, penanganan dilakukan dengan penimbunan sejumlah titik jalan yang rusak. Anggaran Rp 100 juta dialokasikan untuk penanganan awal ini. Hal itu agar kondisi jalan bisa lebih layak daripada sebelumnya.

JUSMANI UNTUK KOMPAS

Alat berat mengangkut batu yang memblokade jalan di Kelurahan Ngapaha, Kecamatan Tinanggea, Konawe Selatan, Sultra, Kamis (8/4/2021).

Untuk pengaspalan, Rahim melanjutkan, belum bisa dilakukan saat ini. Sebab, anggaran pemerintah sangat terbatas dengan alokasi yang telah diporsikan sesuai dengan prioritas di banyak dinas. Oleh karena itu, pengaspalan jalan akan diusulkan pada 2022.

Menurut Rahim, pihaknya bukan tidak ingin memperbaiki jalan di daerah tersebut. Hanya saja, pihaknya juga memiliki banyak tanggung jawab di daerah lain, yang tidak kalah penting. Salah satunya juga ada pengerjaan jalan wisata Kendari-Toronipa yang menelan anggaran Rp 1,1 triliun.

Baca juga: Tahunan Tanpa Perbaikan, Warga Konawe Selatan Tanam Pisang dan Blokade Jalan

”Saya kira jalan wisata Kendari-Toronipa ini tidak untuk dibandingkan dengan penanganan jalan rusak di daerah lain. Sebab, jalan ini merupakan program prioritas Pemprov Sultra untuk meningkatkan berbagai aspek ekonomi. Yang jelas, kami segera upayakan penanganan di jalan rusak lainnya, termasuk di Konawe Selatan,” tutur Rahim.

Sebelumnya, sejak Minggu (4/4/2021), warga sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Palangga dan Tinanggea menanam pohon pisang di tengah jalan. Hal itu sebagai bentuk protes atas jalan rusak yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Puluhan pohon pisang berderet di tengah jalan.

”Bersama warga lainnya, kami sengaja tanam pohon pisang di tengah jalan karena sudah bertahun-tahun begini terus jalannya. Berlubang parah dan tidak pernah diperbaiki total,” kata Supri (48), warga Desa Watumerembe, Palangga, Senin (5/4/2021).

Kondisi jalan ini, ujar Supri, membuat warga kesulitan beraktivitas. Saat terik, jalan berdebu dan pengendara harus antre melintas. Saat hujan, jalan menjadi kubangan lumpur yang semakin menyulitkan warga saat berkendara. Belum lagi kecelakaan yang terjadi hampir setiap hari.

Kecelakaan rutin terjadi, baik dialami pelintas maupun warga sekitar. Warga memutuskan untuk mengambil pohon pisang di kebun, lalu menanamnya di jalan. Sedikitnya ada 13 pohon pisang ditanam di jalan sepanjang sekitar 1 kilometer.

Kami apresiasi adanya perhatian meski menyesalkan kenapa baru turun setelah ada aksi blokade.

Di Kelurahan Ngapaha, Tinanggea, warga bahkan memblokade jembatan dan hanya menyisakan jalan untuk pengendara roda dua. Batu besar tertumpuk di badan jembatan selebar 4 meter tersebut. Pengendara mobil yang melalui jalan penghubung Konawe Selatan-Bombana ini pun harus memutar. Jalur ini mempersingkat jarak sekitar 30 kilometer dari jalur lainnya.

Jusmani, warga Ngapaha yang ikut memblokade jalan, menuturkan, warga telah bertemu dengan perwakilan Pemprov Sultra dan menyampaikan keluh kesah. Warga juga sepakat timbunan batu yang memblokade jalan dibuka seiring adanya janji perbaikan.

”Tadi pagi blokade jalan telah dibuka oleh alat yang diturunkan Dinas Bina Marga. Kami apresiasi adanya perhatian meski menyesalkan kenapa baru turun setelah ada aksi blokade. Seharusnya, kan, ini dilakukan sejak dulu karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah,” katanya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Pengendara harus zig-zag saat melintasi jalan provinsi yang rusak dan ditanami pohon pisang di Desa Watumarembe, Kecamatan Palangga, Konawe Selatan, Sultra, Senin (5/4/2021).

Menurut Jusmani, perbaikan dengan timbunan setidaknya merupakan langkah awal yang baik. Namun, timbunan ini menyisakan dampak yang tidak sedikit bagi warga. Saat musim kemarau, jalanan akan berdebu dan saat musim hujan, jalanan akan berlumpur.

Pengaspalan jalan, terang Jusmani, merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemprov Sultra untuk menyelesaikan persoalan secara permanen. Terlebih lagi, jalan ini menjadi jalur utama sejumlah kendaraan berat milik perusahaan tambang dan tebu di daerah itu.

Baca juga: Jalan Rusak yang Ditanami Pisang hingga Blokade di Konawe Selatan

”Kalau alasannya tidak ada anggaran, itu proyek-proyek yang ratusan miliar, bahkan triliunan, ditunda dulu. Perbaiki dululah yang penting bagi masyarakat,” ucapnya.

Andi Awaluddin, pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Kendari, menilai aksi tanam pohon masyarakat hingga memblokade jalan merupakan langkah wajar untuk menarik perhatian Pemprov Sultra. Sebab, selama puluhan tahun, jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu terabaikan dan tidak mendapat penanganan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Pengendara melintasi jalan provinsi yang rusak dan ditanami pohon pisang di Desa Lalonggasu, Konawe Selatan, Senin (5/4/2021).

”Jalan itu infrastruktur utama, tapi kenapa diabaikan. Jalan ini penghubung kabupaten dan sudah selayaknya diperbaiki. Bukan malah membuat proyek mercusuar dengan anggaran triliunan rupiah,” tuturnya.

Berbagai proyek mercusuar tersebut di antaranya jalan wisata Kendari-Toronipa senilai Rp 1,1 triliun, Rumah Sakit Jantung Rp 426 miliar, dan perpustakaan modern senilai Rp 100 miliar. Sejumlah pihak menilai proyek-proyek ini tidak menyentuh langsung masyarakat, menghabiskan anggaran, dan rawan menjadi bancakan. Terlebih lagi, anggaran yang digunakan merupakan pinjaman.

Selama tiga tahun terakhir, kata Awaluddin, ia melihat kebijakan Pemprov Sultra tidak berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal itu secara sederhana terlihat dari kebijakan infrastruktur jalan yang tidak melihat urgensi dan manfaat secara luas. Akibatnya, masyarakat di daerah seperti tidak mendapat perhatian dari Pemprov Sultra yang memiliki tanggung jawab terhadap jalan dan infrastruktur lainnya.