Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Berjanji Kebut Vaksinasi
Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021). Seusai dilantik, Gibran berjanji akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Solo.
Oleh
HARIS FIRDAUS
·3 menit baca
SOLO, KOMPAS — Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dilantik menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021). Seusai dilantik, Gibran bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa berjanji akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 agar proses pemulihan ekonomi di Kota Solo juga bisa dipercepat.
Gibran-Teguh bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih lain di Jawa Tengah dilantik secara daring oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat pelantikan, Gibran-Teguh berada di Gedung DPRD Solo, sementara Ganjar berada di Semarang.
Seusai dilantik, Gibran dan Teguh mengikuti Rapat Paripurna DPRD Solo. Dalam rapat paripurna tersebut, Gibran menyampaikan pidato pertamanya sebagai wali kota.
Dalam pidatonya, Gibran berjanji akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di Solo. Percepatan vaksinasi itu penting agar pemulihan perekonomian di Solo bisa berlangsung lebih cepat. ”Kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Gibran juga menyebutkan, dirinya dan Teguh akan langsung bekerja sebagai wali kota dan wakil wali kota. Bahkan, lanjutnya, dirinya dan Teguh tidak akan mengambil libur pada hari Sabtu dan Minggu.
”Kami langsung gerak, kami langsung kerja, tidak perlu sampai menunggu hari Senin. Sekali lagi, Sabtu dan Minggu tidak ada libur,” ujarnya.
Gibran memaparkan, pada Sabtu (27/2/2021) besok, akan dilakukan vaksinasi untuk pedagang dua pasar tradisional di Solo, yakni Pasar Klewer dan Pasar Gede. ”Sabtu pukul 8 pagi akan dimulai vaksinasi untuk pedagang Pasar Klewer dan Pasar Gede. Dua pasar ini adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat Solo, tidak boleh ditunda (vaksinasinya) sampai hari Senin,” ucapnya.
Menurut Gibran, sesudah vaksinasi pedagang pasar tradisional selesai, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melanjutkan vaksinasi untuk guru dan pihak-pihak lain. Dia menambahkan, Kota Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang proses vaksinasinya relatif cepat.
Kami langsung gerak, kami langsung kerja, tidak perlu sampai menunggu hari Senin. Sekali lagi, Sabtu dan Minggu tidak ada libur.
Sejumlah program
Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meyakini, Gibran-Teguh bisa bekerja secara lebih baik karena keduanya masih muda sehingga lebih gesit dan energik. ”Wali kota yang baru, kan, lebih muda. Jadi lebih energik, lebih gesit, dan mestinya lebih baik daripada saya,” ujarnya saat menghadiri pelantikan Gibran-Teguh.
Rudyatmo menyebut, ada beberapa program pada masa kepemimpinannya yang belum selesai sehingga diharapkan bisa dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gibran-Teguh. Beberapa program itu, antara lain, pembangunan rel kereta api melayang di simpang Joglo serta pembangunan underpass di wilayah Gilingan yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di wilayah Solo.
Masalah lain yang juga disebut Rudyatmo belum tuntas adalah banyaknya ijazah siswa tidak mampu yang ditahan oleh pihak sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Ia kerap menyebut warga tidak mampu yang ijazahnya ditahan itu dengan istilah warga kecil, lemah, miskin, tertindas (KLMT).
”Yang paling belum selesai itu, ya, KLMT tadi. Masih banyak yang ijazahnya ditahan di sekolahan,” ujar Rudyatmo.
Selama menjabat Wali Kota Solo, Rudyatmo kerap menebus ijazah milik siswa tidak mampu itu dengan uangnya sendiri. Menurut dia, aktivitasnya menebus ijazah siswa tidak mampu itu dilakukannya sejak tahun 2000 atau jauh sebelum dia menjabat wali kota.
”Harus membayar pakai uang saya sendiri. Jadi, sesuai kemampuan saya sendiri,” kata Rudyatmo yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Solo.
Sejak tahun 2000 hingga tahun ini, Rudyatmo mengklaim sudah menebus sekitar 10.000 ijazah siswa tidak mampu. Ia menambahkan, tunggakan biaya yang mesti dilunasi untuk menebus ijazah seorang siswa bisa mencapai jutaan rupiah.
”Kalau 10.000 lebih karena dari tahun 2000 sampai sekarang. Ada yang harus bayar sampai Rp 7 juta. Tetapi dengan lobi-lobi yang saya lakukan, tidak semuanya harus kita bayar 100 persen,” ungkap Rudyatmo.