Wamenhan Kunjungi Lokasi Penanaman Singkong di Lahan 1,4 Juta Hektar

Kunjungan Wamenhan Sakti Wahyu ke Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, menandakan dimulainya program cadangan pangan untuk komoditas singkong. Rencananya, pemerintah bakal menyiapkan 1,4 juta hektar untuk ditanami singkong.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemerintah pusat bakal membuka setidaknya 1,4 juta hektar lahan di luar kawasan gambut untuk komoditas singkong di Kalimantan Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono melihat langsung lokasi budidaya singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, itu.

Sakti tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, Kalteng, Senin (23/11/2020) sekitar pukul 10.00 WIB. Ia disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri dan Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, juga beberapa pejabat daerah.

Begitu tiba di bandara tersebut, Sakti langsung menuju lokasi menggunakan helikopter. Perjalanan ke lokasi membutuhkan waktu setidaknya 30 menit dari yang biasanya ditempuh selama empat jam menggunakan kendaraan roda empat.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV KALTENG

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono diterima pejabat Provinsi Kalteng, Senin (23/11/2020).

”Pemerintah daerah terlihat sangat mendukung program ini untuk cadangan logistik dan ketahanan pangan nasional. Ini lahannya bagus-bagus,” kata Sakti begitu pulang dari lokasi yang ditinjau.

Sakti menambahkan, program cadangan logistik itu merupakan program pendukung lumbung pangan nasional atau yang kerap disebut food estate. Menurut dia, program tersebut akan menjadi tonggak sejarah di kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk membangun cadangan pangan nasional.

Baca juga : Kawasan Hutan Diberikan untuk Pangan, Bencana Dinilai Bakal Berulang

”Saat ini sudah ada 50 hektar lebih yang di-land clearing dan dipersiapkan infrastruktur. Mudah-mudahan akhir Desember ini sudah 70 persen,” kata Sakti.

Kunjungan Sakti itu merupakan lanjutan dari pertemuan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa bulan lalu. Tujuannya adalah membuka lahan 1,4 juta hektar untuk mengembangkan komoditas singkong (Kompas, 29/8/2020).

Saat ini sudah ada 50 hektar lebih yang di-land clearing dan dipersiapkan infrastruktur. Mudah-mudahan akhir Desember ini sudah 70 persen. (Sakti Wahyu Trenggono)

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebelumnya mengikuti rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rapat tersebut membahas kawasan cadangan pangan nasional di luar kawasan gambut. Menurut rencana, bakal dibuka satu juta hektar lahan di Kalteng untuk singkong dan komoditas lainnya.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV KALTENG

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono datang ke Gunung Mas, Kalteng, untuk meninjau lokasi penanaman singkong pada Senin (23/11/2020).

Sugianto mengungkapkan, lahan di Kalteng sudah sangat siap untuk melaksanakan program tersebut. Kawasan yang digunakan bukan di lahan gambut atau kawasan proyek Pengembangan Lahan Gambut tahun 1995. Kawasan yang dipakai adalah tanah mineral di luar gambut.

Baca juga : Food Estate Ancam Kawasan Kubah Gambut di Kalteng

Menurut rencana, Kabupaten Gunung Mas bakal dipilih untuk mengembangkan komoditas singkong untuk tahap awal dengan luas lebih kurang 30.000 hektar atau setengah dari luas DKI Jakarta. Kabupaten Gunung Mas dipilih karena memang tidak ada kawasan gambut dalam di wilayah tersebut.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu traktor yang digunakan anggota TNI dalam membajak sawah sempat tersendat lumpur dan harus ditarik traktor lainnya di Desa Gadabung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (10/10/2020). TNI Korem 102 Panju Panjung membantu persiapan sawah di lokasi lumbung pangan (food estate).

Berbagai varietas singkong yang akan dikembangkan antara lain kristal merah, Iding, Carvita 25, Revita R1, Malang 4, Litbang UK2, Darul Hidayah, UJ 5, dan Adira 4. Macam-macam varietas singkong yang akan ditanam berdasarkan kesesuaian lahan dan tujuan akhir pengembangan bahan baku pangan dan industri.

”Targetnya Desember 2020 akan dimulai operasi dan langsung dilakukan penanaman,” ujar Sugianto.

Lumbung pangan

Kalimantan Tengah saat ini menjadi sasaran beragam program pangan. Tak hanya singkong, pemerintah pusat sudah beberapa kali mendatangi Kalteng untuk meninjau persiapan lumbung pangan atau food estate. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah dua kali mendatangi beberapa desa tujuan lumbung pangan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden Joko Widodo tiba di Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Ia bersama rombongan menteri memantau persiapan program lumbung pangan (food estate).

Proyek lumbung pangan tersebut diklaim sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan dengan memanfaatkan lahan persawahan yang sudah ada maupun yang selama ini terbengkalai. Pemerintah pun mulai memperbaiki saluran irigasi atau kanal yang sudah puluhan tahun dibuat dan menjadi sumber banjir.

Baca juga : Lokasi Lumbung Pangan Mulai Ditanami Padi walau Masih Minim Air

Lokasi yang digunakan berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Rinciannya, seluas 10.160 hektar berada di Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kapuas. Wilayahnya meliputi 13 kecamatan di dua kabupaten tersebut.

”Di tahap awal ini memang khusus padi dulu. Namun, ke depan, dengan luasan yang akan ditambah, komoditasnya juga beragam,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjalan melintasi kanal di lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi lumbung pangan di Dadahup, Kabupaten Kapuas, 9 Juli 2020.

Fahrizal mengungkapkan, pihaknya tak hanya akan menggunakan saluran irigasi dengan pintu air, tetapi juga menggunakan pompa air untuk wilayah yang tidak memiliki kanal.

Melihat hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono mengungkapkan, seharusnya pemerintah lebih dulu menyelesaikan masalah konflik agraria di Kalteng. Masih banyak petani dan peladang yang belum bisa mengelola lahannya sendiri lantaran beragam konflik, mulai dari perampasan lahan untuk perusahaan hingga larangan membakar.

”Daripada membuat megaproyek yang belum jelas dampaknya ke masyarakat dan bahkan berpotensi merusak lingkungan,” ujar Dimas.