Banyak Pengusaha Terpuruk, UMP Sumsel 2021 Tidak Naik

Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumsel tahun 2021 sebesar Rp 3.043.111 per bulan atau sama dengan UMP tahun lalu, Alasannya, sejumlah badan usaha terpuruk akibat pandemi Covid-19.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumatera Selatan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta Kerja  tidak disahkan.

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan upah minimum provinsi tahun 2021 sebesar Rp 3.043.111 per bulan atau sama dengan UMP tahun sebelumnya. Keputusan itu dilakukan karena banyak badan usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, para buruh menolaknya karena dinilai tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Selasa (3/11/2020), di Palembang, mengemukakan,  tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP) Sumsel karena pandemi telah memukul sejumlah sektor usaha di Sumsel  sejak delapan bulan terakhir. ”Banyak badan usaha yang terpuruk akibat pandemi,” ucapnya.

Meskipun demikian, ujar Herman, angka yang dicantumkan itu adalah batas minimum bagi perusahaan dalam mengupah para pekerjanya. ”Angka tersebut adalah batas minimum. Itu berarti, boleh lebih, tetapi tidak boleh kurang,” ucapnya.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 602/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang UMP Sumsel tahun 2021. Surat tersebut ditandatangani pada Senin (2/11/2020). Aturan ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Baca juga : Sumsel Sampaikan Aspirasi Penolakan RUU Cipta Kerja

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumsel berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta  Kerja tidak disahkan.

Herman mengatakan, pandemi Covid-19  memukul sejumlah sektor, tetapi ada juga perusahaan yang mampu bertahan, bahkan berkembang. Untuk itu, melalui surat keputusan ini, dirinya berharap agar pengusaha lebih bijak dalam memberikan upah bagi para pekerjanya. ”Kalau ada keuntungan lebih, ya, kasih lebih bagi pekerja,” ucapnya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumsel Ali Hanafiah menyayangkan keputusan gubernur tersebut. Menurut dia, keputusan itu  bertentangan dengan undang-undang. Kenaikan upah harus berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. ”Apalagi penetapan keputusan ini hanya mengacu pada surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang,” ucapnya.

Seharusnya ada kenaikan upah sekitar 4,72 persen untuk tahun 2021.

Ali mengatakan, berdasarkan perhitungan  laporan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, seharusnya ada kenaikan upah sekitar 4,72 persen untuk tahun 2021. Menurut dia, kenaikan itu jauh lebih rendah daripada kenaikan upah tahun 2020, yakni mencapai 8,6 persen.

Perhitungan kenaikan itu sebenarnya sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan  Sumsel pada 28 Oktober lalu, hanya saja, menurut Ali, yang ditetapkan oleh Gubernur Sumsel adalah usulan dari pihak pengusaha saja tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak buruh.

Sebenarnya, ujar Ali,  Gubernur Sumsel bisa saja memutuskan untuk tetap menaikan UMP. Itu berkaca pada beberapa daerah yang sudah melakukannya lebih dulu, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Melihat kondisi ini, lanjut Ali, pihaknya berencana berdialog dengan pihak terkait, termasuk dengan gubernur, agar mengkaji kembali keputusan tersebut. ”Jangan buruh yang selalu dikorbankan,” kata Ali.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Hotel Santika Palembang yang masih beroperasi walaupun tingkat keterisiannya hanya sekitar 30 persen, Rabu (8/4/2020). Penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid-19.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih mengapresiasi keputusan tersebut. Menurut dia, selama pandemi Covid-19, banyak industri yang terpuruk, seperti bidang perhotelan, akomodasi, dan parisiwata.

Keputusan tidak menaikkan upah buruh itu merupakan langkah tepat untuk membantu pengusaha bangkit dari keterpurukan. ”Dengan bantuan ini, pengusaha bisa memiliki napas lebih panjang untuk melanjutkan usahanya,” ujar Sumarjono.

Meskipun  demikian, ada perusahaan yang justru menunjukan performa baik, seperti usaha di sektor kesehatan, pertanian, dan perkebunan. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog  antara perusahaan dan buruh agar ditemukan kesepakatan bersama. Dirinya meyakini banyak pihak yang menginginkan perekonomian kembali pulih.

Baca juga : Buruh Desak Pemprov Sumsel Tolak ”Omnibus Law”

Sebenarnya, lanjut Sumarjono, ketika pandemi mendera, pemerintah sudah memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Tujuannya untuk mengungkit daya beli dan mendorong perekonomian. Besaran subsidi upah sekitar Rp 2,4 juta. ”Angka bantuan subsidi upah itu tentu sudah menggantikan tidak naiknya UMP tahun depan,” ucapnya.