logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Ada 80.265 perusahaan di Ibu Kota, tetapi jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 54 orang. Perhitungan idealnya sekitar 550 pengawas.

Memuat data...

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan upah minimum kabupaten/kota 2021. Upah yang akan berlaku mulai tahun depan ada yang nilainya tetap dan ada yang naik dalam kisaran Rp 25.000-Rp 100.000.

Memuat data...

Pemerintah Provinsi Jatim telah menyusun peta jalan pemulihan di masa adaptasi yang diyakini mampu mengaktifkan kembali mesin-mesin penggerak roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Memuat data...

Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumsel tahun 2021 sebesar Rp 3.043.111 per bulan atau sama dengan UMP tahun lalu, Alasannya, sejumlah badan usaha terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Memuat data...

Proses penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur belum menemui titik terang. Buruh ingin upah naik melebihi penetapan provinsi. Sedangkan pengusaha enggan naik karena situasi perekonomian belum pulih.

Memuat data...

Pekerja yang keuangannya terpuruk karena pandemi Covid-19 berharap kenaikan upah minimum tahun depan dapat menyejahterakan mereka. Sebagian pekerja kini dalam kondisi rentan miskin.

Memuat data...

Sebagian pekerja di Jakarta bisa memaklumi apabila gaji tidak naik tahun depan lantaran perusahaan terdampak pandemi. Ada pula yang masih berharap ada kenaikan gaji karena sejumlah rencana sudah disusun tahun mendatang.

Memuat data...

Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021 diputuskan sebesar Rp 1.868.777 atau naik Rp 100.000 (5,65 persen) dari tahun 2020 yang hanya Rp 1,76 juta.

Memuat data...

Untuk upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta tahun 2021, pemerintah provinsi menerapkan kebijakan asimetris, yakni kenaikan UMP hanya berlaku bagi sektor usaha yang tidak terdampak Covid-19.

Memuat data...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum provinsi 2021 sebesar Rp Rp 1.810.351,36 atau sama dengan UMP 2020. Sejumlah buruh kecewa dengan keputusan itu dan berencana mogok kerja di seluruh kabupaten/kota.

Halaman 1