Pemerintah diminta segera mencari solusi untuk menengahi polemik terkait regulasi upah minimum provinsi.

Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 yang mencapai 7,5 persen dinilai sudah mampu menjaga daya beli pekerja. Syaratnya, pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga inflasi agar tidak kian melambung.

Idealnya, penetapan upah tak hanya melihat situasi riil sekarang, tetapi juga kepentingan jangka lebih panjang, termasuk upah harus mencerminkan produktivitas pekerja.

Kalangan buruh dan pelaku usaha di Kepulauan Riau sama-sama tidak puas menanggapi penetapan UMP 2023 yang naik 7,51 persen. Pemerintah mengimbau semua pihak untuk menghargai keputusan itu.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menetapkan UMP Sumbar tahun 2023 sebesar Rp 2,74 juta yang berlaku mulai 1 Januari 2023.

Polemik terkait kenaikan 5,1 persen upah minimum Provinsi DKI Jakarta belum usai. Komisi B DPRD DKI Jakarta siap memfasilitasi pertemuan Apindo, Kepala Disnakertrans, dan buruh.

Senin (27/12/2021), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Jumat (10/12/2021), buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi di kawasan Patung Arjunawiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.