UMP - Kompas.id

UMP

Bagikan

Kenaikan UMP Jakarta di Bawah Inflasi, Buruh Gugat ke PTUN Tahun Depan

Serikat buruh berencana menggugat penetapan upah minimum tahun 2023. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal, Kamis (29/12/2022), mengatakan, pada awal tahun 2023 akan melayangkan gugatan ke PTUN.

Mewaspadai Gelombang PHK 2023

Sektor manufaktur padat karya berorientasi ekspor menjadi andalan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan devisa.

Apindo Menolak Penetapan UMP Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, Permenaker No 18/2022 melanggar sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi. Regulasi itu juga dinilai menimbulkan ketidakpastian.

Upah Minimum Kaltara Tahun 2023 Naik di Atas 7 Persen, Warga Minta Pengawasan Diperketat

Upah di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi di Kalimantan Utara naik di atas 7 persen pada 2023. Kendati demikian, masih ada warga yang memperoleh upah di bawah upah minimum di tahun sebelumnya.

Jaga Inflasi agar Kenaikan Upah Tetap Berharga

Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 yang mencapai 7,5 persen dinilai sudah mampu menjaga daya beli pekerja. Syaratnya, pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga inflasi agar tidak kian melambung.

Iklan

Kemelut Upah Minimum 2023

Idealnya, penetapan upah tak hanya melihat situasi riil sekarang, tetapi juga kepentingan jangka lebih panjang, termasuk upah harus mencerminkan produktivitas pekerja.

Sebanyak 33 Provinsi Tetapkan UMP 2023

Sampai Selasa (29/11/2022), sebanyak 33 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023. Kenaikannya berkisar 4-9,15 persen dibandingkan upah minimum tahun ini.

Pengusaha Uji Materi Aturan Upah

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi meminta Mahkamah Agung membatalkan regulasi tentang upah minimum 2023 karena dinilai melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pengumuman UMP Sumsel Dinilai Kontroversial

Pengusaha menolak dan menilai penetapan UMP Sumsel cacat hukum, sementara buruh tidak sepenuhnya menerima karena angkanya jauh dari harapan mereka, yakni kenaikan sebesar 13 persen.

UMP DIY Ditetapkan Naik 7,65 Persen

UMP DIY naik 7,65 persen. Pemerintah Provinsi DIY menganggap kenaikan sudah signifikan, tetapi kalangan pekerja tetap menuntut ada revisi.

Iklan