Unjuk Rasa di Yogyakarta, Sultan HB X Minta Demonstran Tak Anarkistis
Sejumlah elemen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa, Selasa (20/10/2020). Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta peserta aksi tidak berbuat anarkistis.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO/HARIS FIRDAUS
·3 menit baca
SLEMAN, KOMPAS — Sejumlah elemen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa, Selasa (20/10/2020). Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan unjuk rasa digelar tanpa melakukan tindakan anarkistis dan tetap menjaga keamanan.
Aksi unjuk rasa pada Selasa ini dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, DIY. Demonstrasi tersebut diikuti para mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak. Berdasarkan pantauan Kompas, para peserta aksi itu mulai berdatangan sekitar pukul 13.00.
Dalam aksi tersebut, para peserta unjuk rasa menyatakan mosi tidak percaya kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini karena pemerintah dan DPR dinilai telah mengambil keputusan yang merugikan masyarakat, termasuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disahkan.
”Kami melantangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dari pusat hingga daerah. Juga kepada DPR ataupun DPRD, termasuk fraksi yang menolak omnibus law (RUU Cipta Kerja), karena saya rasa itu hanya gimmick politik,” kata Revo dari Humas Aliansi Rakyat Bergerak di sela-sela unjuk rasa.
Dalam aksi itu, para peserta unjuk rasa mendirikan panggung di Bundaran UGM. Di belakang panggung terdapat spanduk putih bertuliskan ”Sidang Dewan Rakyat” dan ”Mosi Tidak Percaya”. Di panggung itu, demonstran bergantian menyampaikan orasi dan menampilkan pertunjukan seni.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, misalnya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, mendorong pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, serta menuntut keadilan sosial di Indonesia.
Harapan saya dengan sangat, adik-adik semua jangan melakukan kekerasan yang sifatnya anarkistis.
Revo menyatakan, Aliansi Rakyat Bergerak menginginkan agar masyarakat bersama-sama membentuk dewan rakyat yang bisa mewadahi kepentingan rakyat banyak. Hal ini karena sistem pemerintahan yang berjalan sekarang dinilai hanya menguntungkan segelintir orang. Kondisi itu, antara lain, dibuktikan dengan kesenjangan sosial yang masih tinggi.
”Perjuangan tidak mengenal kata akhir. Ini akan kami upayakan untuk mengajak setiap individu di bangsa ini bersama-sama mewujudkan hal itu sampai dewan rakyat bisa difungsikan dan dikerjakan bersama-sama. Maka dari itu, kami bersiap untuk melanjutkan aksi-aksi nyata untuk membuat solidaritas horizontal dan memperkuat gagasan dewan rakyat kami,” kata Revo.
Secara terpisah, Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan para mahasiswa dan elemen masyarakat lain untuk melakukan unjuk rasa. ”Saya sampaikan kepada adik-adik semua dan teman-teman semua, khususnya para mahasiswa, yang sekarang sedang berdemo. Silakan saja Anda melakukan demo karena memang itu dimungkinkan asal ada izin dari kepolisian,” ujarnya.
Meski begitu, Sultan HB X juga meminta para peserta unjuk rasa tidak melakukan aksi anarkistis dan kekerasan, misalnya dengan merusak fasilitas umum. Sultan mengingatkan, aksi anarkistis saat demonstrasi di DPRD DIY pada 8 Oktober lalu jangan sampai terulang kembali.
”Harapan saya dengan sangat, adik-adik semua jangan melakukan kekerasan yang sifatnya anarkistis, baik merusak hak para pengguna jalan yang lain maupun melakukan perusakan pada fasilitas umum. Saya kira, jangan terulang kembali untuk itu,” ujar Sultan.
Sultan juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk peserta unjuk rasa, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Yogyakarta. ”Harapan saya, marilah kita sama-sama menjaga suasana bagi seluruh warga masyarakat tetap aman dan nyaman,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta ini.