DPRD Nusa Tenggara Barat Dukung Upaya Pencabutan RUU Cipta Kerja

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat diwarnai pelemparan batu dan perusakan oleh demonstran. Tetapi mereka juga berhasil mendesak pimpinan DPRD NTB mendukung pencabutan UU Cipta Kerja.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Mataram, Kamis (8/10/2020). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden membatalkan dan mencabut omnibus law.

MATARAM, KOMPAS – Demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di berbagai daerah di tanah air, Kamis (8/10/2020). Di Mataram, aksi dilakukan Aliansi Masyarakat NTB Menggugat yang dipusatkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam demonstrasi itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyatakan mendukung pencabutan UU Cipta Kerja.

Pantauan Kompas, Aliansi Masyarakat NTB Menggugat yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan buruh mulai berdatangan di depan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, sekitar pukul 10.00 WITA. Ada yang datang dalam rombongan kecil hingga rombongan besar.

Tidak seluruhnya langsung menuju titik aksi yakni di depan pintu gerbang utama DPRD NTB. Sebagian besar berkumpul tak jauh dari gerbang itu untuk menunggu massa yang lain.

Setelah berkumpul dalam jumlah yang banyak, mereka berjalan kaki sambil berpegangan tangan dan menyanyikan lagu perjuangan. Mereka juga membawa spanduk dan poster bertuliskan sejumlah tuntutan.

Baca juga : Hak Istirahat dan Cuti Pekerja Masih Rentan Dilanggar

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Mataram, Kamis (8/10/2020). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden membatalkan dan mencabut UU omnibus law.

Banyaknya mahasiswa membuat Jalan Udayana yang merupakan salah satu jalur utama di Kota Mataram tidak bisa diakses. Polisi harus mengalihkan arus lalu lintas ke jalur-jalur lain.

Begitu sampai di titik kumpul, mahasiswa mulai berorasi dengan tuntutan menolak dan meminta RUU Cipta Kerja dicabut. Selain itu, massa juga mendesak agar pimpinan DPRD NTB keluar dan menemui mereka.

Tidak mendapat respon langsung membuat massa mendesak masuk ke dalam area DPRD NTB. Hanya saja, kuatnya pintu gerbang ditambah penjagaan ketat dari kepolisian termasuk TNI sulit ditembus.

Baca juga : Aksi Tolak "Omnibus Law" di Balikpapan Diwarnai Kericuhan

Sekitar 30 menit setelah demonstrasi berjalan, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda keluar. Ia langsung bertemu massa. Isvie mengatakan, siap menerima semua tuntutan mahasiswa. "Kami juga akan meneruskan tuntutan teman-teman mahasiswa ke DPR RI," kata Isvie.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Mataram, Kamis (8/10/2020). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden membatalkan dan mencabut omnibus law.

Hanya saja, kehadiran Isvie dan jawab tidak membuat massa puas. Mereka melanjutkan aksi. Hanya saja, semakin banyaknya demonstran ditambah koordinator terpisah, membuatnya sulit terkendali. Mereka terpencar di tiga titik yakni pintu gerbang utara, tengah, dan selatan DPRD NTB.

Tidak hanya orasi, mereka juga memaksa masuk. Mulai ada upaya mendobrak pintu gerbang, terutama oleh demonstran di pintu gerbang utara dan selatan. Selain mendorong pintu dengan paksa, mereka juga mulai menjebol penutup pintu. Upaya itu terus dikawal oleh aparat keamanan dengan terus melakukan pendekatan persuasif.

Semakin siang, demonstran terutama di dua pintu gerbang yakni utara dan selatan terus mendesak masuk. Di bagian selatan, mereka membakar ban. Bahkan, mulai melempar aparat keamanan mulai dengan botol berisi air, bata, hingga batu. Itu sempat membuat aparat keamanan dan lainnya berlindung di dalam kantor DPRD NTB.

Situasi itu sempat terkendali saat azan Zuhur. Tetapi setelah itu, demonstran yang jumlahnya lebih dari seribuan orang itu kembali berkumpul. Mereka kembali berorasi, termasuk mendesak pimpinan DPRD NTB untuk keluar dan menemui mereka kembali.

Baca juga : Antisipasi Lonjakan Kasus Dalam Demo RUU Cipta Kerja dan Pilkada, Kepri Tambah PCR

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Mataram, Kamis (8/10/2020). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden membatalkan dan mencabut omnibus law.

Isvie kembali keluar. Kali ini, dia didampingi Komandan Rayon Militer 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani. Sekali lagi, jawaban Isvie yang siap menyampaikan tuntutan demonstran tidak berhasil menghentikan aksi.

Pelemparan batu kembali terjadi. Hampir di tiga pintu gerbang. Di pintu utara, massa semakin nekat. Selain melempar batu, mereka juga naik ke atas pintu gerbang sambil berusaha mendobraknya. Hanya saja, usaha itu gagal. Sementara di pintu selatan, gerbang berhasil dirobohkan.

Demonstran juga mencoret tembok dengan berbagai pernyataan. Termasuk merusak tembok papan nama DPRD NTB. Aparat keamanan tetap bertahan. Mereka terus menggunakan pendekatan persuasif meminta massa mundur. Mobil water canon serta senjata gas air mata yang bersiaga, tidak digunakan.

Baca juga : Protes RUU Cipta Kerja Mahasiswa Berunjuk Rasa di Jalan Medan Merdeka

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Polisi berjaga saat demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Nusa Tenggara Barat untuk menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Mataram, Kamis (8/10/2020). Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden membatalkan dan mencabut omnibus law.

Dukung pencabutan

Sekitar pukul 14.30 Wita, massa tetap bertahan. Selain orasi, mereka juga meminta agar pimpinan DPRD NTB keluar dan menyampaikan pernyataan sikap. Tanggapan mereka sebelumnya untuk menyampaikan tuntutan demonstran ke DPR RI dinilai tidak cukup.

Menurut koordinator umum aksi, Irwan, yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Mataram 2020 mengancam, jika tidak ada pernyataan sikap dari pimpinan DPRD NTB, maka mereka akan terus kembali. Bahkan dalam jumlah besar dan mengancam akan menduduki gedung DPRD NTB.

Tak lama kemudian, Isvie kembali menemui massa. Awalnya, ia kembali menyatakan kesiapan untuk menyampaikan tuntutan demonstran. Hanya saja, demonstran tidak puas dan kembali mendesak Isvie untuk menyampaikan pernyataan sikap.

Setelah menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan mahasiswa, kelompok pemuda, dan organisasi buruh, Isvie akhirnya menyampaikan pernyataan sikap untuk mendukung pencabutan RUU Cipta Kerja.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pintu gerbang selatan Kantor DPRD NTB rusak dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Mataram, Kamis (8/10/2020).

“Saya maupun pimpinan DPRD NTB, bersama mahasiswa dan rakyat NTB memperjuangkan pencabutan omnibus law,” kata Isvie yang disambut tepuk tangan massa.

Setelah itu, Isvie membaca tiga poin tuntutan Alinasi Rakyat NTB Menggugat. Tuntutan itu yakni membatalkan dan mencabut omnibus law, menghentikan represifitas terhadap mahasiswa dan rakyat.

“Ketiga, atas nama DPRD NTB dan rakyat NTB menyampaikan bahwa agar Presiden RI mencabut omnibus law,” kata Isvie yang kemudian membubuhkan tandatangan di surat pernyataan sikap itu. Tidak hanya itu, Isvie juga langsung membuat dan mengirim surat elektronik ke Presiden Joko Widodo.

Dalam surat yang ditujukan langsung ke email Sekretariat Negara dengan tembusan ke Ketua DPR RI, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, dan Gubernur NTB itu, Isvie menyampaikan tuntutan demonstran yang meminta pembatalan penetapan UU Cipta Kerja melalui mekanisme Perppu atau mekanisme lain.

“Bahwa dengan disahkannya omnibus law tersebut, telah menimbulkan berbagai gejolak di lapisan masyarakat yang dapat berakibat instabilitas di daerah. Terlebih menjelang pelaksanaan pilkada serentak dan di tengah-tengah upaya kita bersama untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” tulis Isvie.

Setelah pernyataan sikap ketua DPRD NTB itu, sekitar pukul 15.00 Wita, demonstran membubarkan diri. Sebelum meninggalkan tempat demonstrasi, beberapa di antara mereka berkeliling membawa karung kosong untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan di depan gedung DPRD NTB.