Hilirisasi SDA dan Pemerataan Pembangunan Masih Jadi Masalah Kaltim

Kalimantan Timur masih memiliki pekerjaan rumah sebelum ibu kota negara benar-benar dipindah, yakni hilirisasi sumber daya alam dan pemerataan pembangunan.

KOMPAS/SUCIPTO

Presiden Joko Widodo menunjukkan lahan hutan industri yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi calon lokasi inti ibu kota baru negara, Selasa (17/12/2019).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Kalimantan Timur masih memiliki pekerjaan rumah sebelum ibu kota negara benar-benar dipindah ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Hilirisasi sumber daya alam dan pemerataan pembangunan perlu diselesaikan perlahan.

Hal itu dibahas dalam webinar yang diselenggarakan Markplus Inc bertajuk ”Kaltim: Pasca Ibu Kota Negara Baru” melalui aplikasi Zoom, Senin (3/8/2020). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, ekonomi Kaltim sejak tahun 2010 didominasi sektor pertambangan. Sektor ini pertumbuhannya fluktuatif mengikuti kuota ekspor dan perkembangan harga internasional.

”Pangsa PDRB (produk domestik regional bruto) tambang batubara tinggi sekitar 45 persen, tetapi penyerapan tenaga kerjanya relatif rendah, yakni 7,9 persen,” kata Tutuk.

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Tetap Sesuai Rencana

Tutuk melanjutkan, hingga saat ini struktur perekonomian Kaltim masih banyak tergantung pada sektor pertambangan, produk teknologi rendah dengan nilai tambah rendah. Kondisi ini rentan terhadap kondisi eksternal, terutama dinamika harga komoditas global.

KOMPAS/SUCIPTO

Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2020). Ibu kota baru negara direncanakan dibangun di sekitar wilayah ini.

Ia mengatakan, perlu transformasi industri untuk memperkuat struktur ekonomi di Kaltim. Pengembangan batubara bisa dilakukan agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini penting dilakukan untuk menyerap banyak tenaga kerja jika ibu kota negara (IKN) resmi dipindah ke Kaltim.

”Berdasarkan analisis dynamic revealed comparative advantage (DRCA), bahan kimia anorganik hasil olahan batubara dan kayu olahan memiliki daya saing yang tinggi di tengah permintaan global yang terus meningkat,” kata Tutuk.

Permasalahan lain di Kaltim adalah belum meratanya pembangunan di seluruh kabupaten dan kota. Jika IKN resmi dipindah ke Kaltim, pembangunan akan banyak dilakukan di sekitar IKN untuk menunjang kebutuhan pusat pemerintahan. Pembangunan akan banyak dilakukan di Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara yang berada di sekitar lokasi calon IKN.

Hal itu berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan mengingat masih banyak wilayah Kaltim yang belum mendapat akses listrik dan internet. Misalnya Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian besar warga di sana mengakses listrik dari genset komunal. Selain itu, keterisolasian daerah itu juga masih tinggi karena minimnya jalur darat di daerah itu.

Baca juga : Presiden Tugaskan Enam BUMN Karya Ikut Membangun

KOMPAS/SUCIPTO

Sebuah perahu cepat bermesin melewati riam atau jeram udang yang ganas Sungai Mahakam di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Jumat (13/12/2019). Transportasi sungai masih menjadi urat nadi mobilitas barang dan orang di wilayah ini karena antardesa belum terhubung jalan yang layak.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, ketertinggalan infrastruktur di Kaltim memang masih menjadi permasalahan yang belum tuntas. Ia mengatakan, permasalahan ini perlu juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

”Kontribusi PDRB Kaltim terhadap produk domestik bruto nasional sekitar 6-8 persen, tetapi uang itu kembali ke daerah sangat susah. Mestinya, ketertinggalan infrastruktur itu juga jadi pertimbangan negara. Saya kira ini menjadi tantangan kita semua,” ujar Isran.

Kontribusi PDRB Kaltim terhadap produk domestik bruto nasional berkisar 6-8 persen, tetapi uang itu kembali ke daerah sangat susah.

Selain daerah yang jauh dari lokasi calon IKN, permasalahan kebutuhan dasar masyarakat juga masih membayangi Balikpapan, calon kota penyangga dan pintu masuk IKN. Balikpapan masih memiliki keterbatasan sumber air baku.

Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan, kebutuhan air baku Balikpapan saat ini 2.100 liter per detik. Namun, dari kebutuhan itu, baru tersedia air baku 1.570 liter per detik atau masih defisit 530 liter per detik.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang warga melihat Bendungan Teritip seluas 94,80 hektar di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (24/2/2020). Bendungan ini menjadi salah satu sumber air bersih warga Balikpapan dengan kapasitas 250 liter per detik.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, Pemkot Balikpapan berencana membangun sumber air baku dengan kapasitas 470 liter per detik. Artinya, dari rencana pembangunan sumber air baku itu, Balikpapan masih kekurangan air baku 60 liter per detik.

”Menurut rencana, kekurangan air baku itu akan disuplai dari (sumber air baku) ibu kota baru nanti,” kata Rizal.

Berdasarkan pemberitaan Kompas pada 16 Juni 2020, pembangunan fisik IKN dan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur sesuai rencana awal, yakni tahun 2021, meski terjadi pandemi Covid-19. Rencana yang mundur hanyalah soft groundbreaking yang sebelumnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini.

”Pandemi Covid-19 ini berdampak pada proses persiapan rencana pemindahan IKN, di mana awalnya pemerintah merencanakan melakukan soft groundbreaking pada akhir 2020 dengan membangun jalan akses dari Balikpapan ke lokasi IKN menjadi mundur di semester I-2021,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Selasa (16/06/2020).

Baca juga : Bangun Kepercayaan Presiden Libatkan Tokoh Dunia