MALANG, KOMPAS– Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, segera tuntas. Anggota dewan pengganti akan segera dilantik. Fungsi DPRD Kota Malang diharapkan kembali berjalan.
Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang dilakukan setelah 41 dan 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubaahn (APBD-P) tahun 2015. Pemberkasan dilakukan mulai Kamis (6/9/2018) hingga Minggu (9/9/2018).
Pada Jumat (7/9/2018), dari partai dengan kursi di DPRD Kota Malang, sebanyak delapan partai sudah menyerahkan berkas PAW. Delapan partai tersebut adalah PDI Perjuangan (mengganti sembilan nama), Partai Kebangkitan Bangsa (mengganti lima nama), Partai Golkar (mengganti lima nama), Partai Demokrat (mengganti lima nama), Partai Gerindra (mengganti empat nama), Partai Persatuan Pembangunan (mengganti tiga nama), partai Hanura mengganti dua nama), dan Partai Nasdem (mengganti satu nama). Dari jumlah tersebut, maka jumlah anggota DPRD Kota Malang akan menjadi 39 orang (lima orang anggota dewan lama), sehingga sudah dinilai memenuhi kuorum.
“Semuanya sudah hampir tuntas. Tinggal PKS dan menunggu masuknya daftar nama dari PAN. Minggu (9/9/2018) mendatang ditargetkan sudah bisa ditandatangani oleh gubernur dan dilantik pada besok Senin,” kata pelaksana tugas Ketua DPRD Kota Malang Abdurrochman, Jumat di Malang.
Dengan jumlah anggota dewan pengganti tersebut, Abdurrochman mengatakan bahwa jumlah dewan sudah memenuhi kuorum untuk menjalankan fungsinya. “Hari Minggu, gubernur Jatim akan datang untuk menandatangani berkas PAW. Sehingga Senin sudah bisa dilantik, dan bisa segera bekerja menjalankan fungsi dewan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Penandatanganan dan pelantikan anggota dewan baru menurut Abdurrochman tidak akan menanti hingga seluruh anggota partai menyetor nama. “Berkas PAW yang siap akan ditandatangani dan dilantik terlebih dahulu. Nanti lainnya bisa menyusul,” kata Abdurrochman.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang Moreno Soeprapto, Jumat kemaren datang ke gedung DPRD Kota Malang untuk mendaftarkan proses PAW kadernya. Ia mengatakan mengganti empat nama kader Partai Gerindra yang terlibat suap.
“DPC Partai Gerindra Kota Malang sudah menyiapkan nama sejak dua hari lalu. Kami menunggu administrasi dan baru bisa ke gedung dewan hari ini. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat Kota Malang, agar sesegera mungkin roda pemerintahan kembali berjalan. Sebab, sangat disayangkan sekali seandainya terbengkalai lama. Masih banyak pembahasan ke depan untuk membangun Kota Malang,” kata Moreno.
Moreno mengatakan, awalnya partai menunggu agar anggota dewan terlibat suap segera mengajukan pengunduran diri. Namun setelah ditunggu lama, namun pengunduran diri itu tidak juga dilakukan.
“Akhirnya sesuai dengan AD/ART partai dan sesuai pakta integritas yang kami miliki, partai memberhentikan mereka sebagai anggota dewan. Tentu ini sudah kami komunikasikan dengan keluarga masing-masing anggota dengan baik. Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah, namun kami juga harus setia pada aturan partai. Apalagi ini semua dilakukan demi keberlangsungan pemerintahan di Kota Malang,” katanya.
Terkait suap massal DPRD Kota Malang periode 2014-209 tersebut, Moreno berharap tidak kembali terulang pada periode berikutnya. Ia menekankan pada calon anggota dewan pengganti dari Gerindra agar bekerja dengan baik. “Kasus ini sudah mencoreng nama baik parlemen, dan kepercayaan rakyat hilang. Kini saatnya kita semua, fraksi dan partai, bergotong royong bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dengan bekerja baik,” katanya.
Agar kasus suap massal serupa tidak berulang dan tidak terjadi lagi di daerah lain, Moreno berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bimbingan dan arahan pada anggota dewan. Hal itu menurutnya akan dibicarakannya di Komisi III DPR. Komisi III selama ini bermitra dengan KPK.
“Harapannya ada arahan sejak awal mengenai area dan postur anggaran yang baik seperti apa. Sebab selama ini ada area abu-abu di mana ternyata rawan menimbulkan salah penganggaran,” katanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa, PDI Perjuangan sudah menyiapkan kemampuan sembilan calon anggota dewan baru. Harapannya, mereka bisa bekerja dengan baik. “Kami sudah melakukan pembekalan secara terus-menerus, dan menyiapkan agar kader kami agar bisa mengikuti mekanisme kerja dewan dengan baik. Intinya, jangan sampai fungsi dewan terganggu gara-gara ketidaktahuan anggotanya usai dilantik,” katanya.