Jakarta Selatan Sah Menjadi Kota Lengkap

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Sertifikat tanah warga Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta menyerahkan 703 sertifikat tanah milik warga dan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan ini bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota lengkap, perluasan layanan sertifikasi elektronik, dan kepastian hukum bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Penyerahan 3 sertifikat tanah warga dan 700 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan nilai aset Rp 9 triliun ini berlangsung di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4/2024). Selain penyerahan sertifikat, Jakarta Selatan dinyatakan berstatus kota lengkap dan sudah melayani sertifikasi daring, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Sebuah kota dapat menjadi kota lengkap jika setiap kelurahannya memiliki data peta bidang tanah yang sudah terdaftar seluruhnya. Peta itu berfungsi untuk melihat ataupun mengetahui mana saja wilayah yang sudah tercatat dan terdaftar serta mana saja wilayah yang belum tercatat dan belum terdaftar.

Baca juga: Warga Pegangsaan Dua Lega Mendapatkan Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah elektronik diluncurkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023). Sertifikat tanah elektronik ini membuat seluruh data tercatat dan masuk dalam blok data tanah sehingga masyarakat bisa mengecek tanah miliknya, baik luas, batas, maupun nama pemilik dari aplikasi Sentuh Tanahku.

KOMPAS/NINA SUSILO

Warga menunjukkan sertifikat yang baru dibagikan. Lebih dari 2,5 juta sertifikat dibagikan dalam penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik secara daring dan luring di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Alen Saputra mengatakan, upaya menjadikan Jakarta sebagai kota lengkap dan adanya layanan sertifikasi elektronik bergulir sejak tahun 2023. Jakarta Timur sedang dalam proses dan secepatnya akan menyusul empat wilayah administratif lain.

”Dari target 1,9 juta bidang tanah, sudah tersertifikasi 1,7 juta bidang. Setiap hari akan bertambah,” ujar Alen.

Sampai Desember 2023, sudah 109 juta bidang tanah bersertifikat di Tanah Air. Jumlahnya melampaui 46 juta bidang tanah bersertifikat dari keseluruhan 126 juta bidang tanah pada tahun 2015. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 120 juta bidang tanah bersertifikat.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan pemegang sertifikat elektronik agar menjaga nama pengguna dan kata kunci atau akses sertifikat elektronik sebaik-baiknya. Hal serupa berlaku bagi pejabat berwenang atas aset Pemprov DKI Jakarta.

”Pegang dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar Heru.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Sertifikasi tanah ini juga penting bagi Jakarta yang masih jadi gula bagi pendatang dari penjuru negeri. Adanya kepastian hak atas tanah memudahkan pemerintah menggulirkan program perumahan rakyat, termasuk bedah rumah yang terus berjalan.

Baca juga: Sertifikat Elektronik Diluncurkan, Pemerintah Jamin Lebih Aman

Kamis (28/3/2024), misalnya, Heru menyerahkan 10 kunci rumah program Bebenah Kampung kepada warga RW 004, Kamal Muara, Jakarta Utara. Bebenah Kampung bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Secara keseluruhan ada 35 rumah yang dibedah.

”Perpindahan penduduk ke Jakarta sangat tinggi, maka butuh lahan. Dengan sertifikasi ini, kami bisa jalankan konsolidasi lahan dan mengentaskan RW kumuh,” ucap Heru.

Dari target 1,9 juta bidang tanah, sudah tersertifikasi 1,7 juta bidang.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Berantas mafia

Kota lengkap dan layanan sertifikasi elektronik juga untuk kemudahan layanan dan memberantas pungli ataupun mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bahwa sedang berjalan alih media konvensional ke elektronik serta gerakan nasional menghadirkan 104 kota/kabupaten lengkap se-Indonesia.

Hal ini bukan hanya terobosan semata, melainkan juga bagian efisiensi layanan, penataan wilayah dan kebijakan, kejelasan atau kepastian hukum atas tanah masyarakat dan negara, menarik minat investor, serta semangat meminimalkan peluang pungli atau mafia tanah.

”Semua kota atau area tanah dapat terpetakan sehingga bisa mengatasi tumpang tindih tanah satu dan lainnya serta melibatkan semua pihak memberantas mafia tanah yang ada di mana-mana,” kata Agus.