Mafia tanah masih berkeliaran di Tanah Air dan meresahkan masyarakat. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memberantasnya.

Kementerian Agraria menggratiskan penerbitan sertifikat bagi warga korban gempa Cianjur yang sertifikat lahannya rusak atau hilang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto Marsekal berjanji akan membuat layanan di BPN lebih mudah tak ubahnya mengurus perpanjangan SIM dan STNK.

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Lebak, pegawai honorer, dan calo tanah beserta anaknya terlibat kongkalikong pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp 15 miliar.

Jaringan mafia tanah melibatkan pula orang dalam di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Evaluasi kelembagaan BPN mendesak dilakukan sehingga tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat kelindan jaringan mafia tanah di BPN.

Dipilihnya Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi baru-baru ini membawa angin segar bagi percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Pemerintah akan membagikan 525 sertifikat tanah HGB yang berlaku 30 tahun kepada warga Kampung Mola, Wakatobi. Pemberian sertifikat ini jadi ”pilot project” bagi pengakuan hak atas tanah bagi warga di pesisir.

Pemerintah menyiapkan sertifikasi pulau untuk suku Bajo, termasuk pulau-pulau kecil terluar untuk menegakkan kedaulatan negara. Sehingga tak ada lagi pulau yang diklaim negara tetangga, seperti Pulau Sipadan dan Ligitan.