Enam Langkah Menjaga Stok dan Distribusi Bahan Pokok di Jakarta
Enam langkah terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga inflasi. Langkah ini khususnya terhadap komponen pangan bergejolak (”volatile food”) dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusinya.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan enam langkah agar ketersediaan stok kebutuhan pokok aman dan distribusinya lancar. Apalagi, ada potensi defisit beras pada Januari-Februari 2024.
Awal tahun ini, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta merilis inflasi tahunan per Desember 2023. Inflasi di Jakarta sebesar 2,28 persen. Nilainya masih di bawah inflasi nasional sebesar 2,61 persen. Beras, cabai merah, cabai rawit, rokok kretek filter, dan emas perhiasan jadi penyumbang utama angka inflasi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, enam upaya terus dilakukan untuk menjaga inflasi. Langkah-langkah itu khususnya terhadap komponen pangan bergejolak (volatile food) dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
”Kami terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan secara rutin sebagai bentuk early warning system (peringatan dini) yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator terhadap gangguan pasokan dan kelancaran distribusi pangan,” ucap Eliawati di Jakarta, pada Rabu (3/1/2024).
Langkah selanjutnya adalah menggulirkan kegiatan penyediaan dan pendistribusian pangan bersubsidi bagi warga tertentu. Pangan bersubsidi ini adalah beras, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, susu ultra-high temperature atau UHT, dan ikan kembung.
Pada saat yang sama, pemprov terus mendorong kerja sama antardaerah dalam bentuk business to business (b to b) oleh badan usaha pangan milik daerah, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Ketiga perusahaan ini langsung bertemu produsen, baik petani maupun peternak untuk mengamankan stok pangan hingga distribusi.
Ketiga badan usaha pangan tersebut juga menjalankan Gerakan Pangan Murah Keliling. Lokasinya merupakan area yang mudah dijangkau oleh warga, yaitu kantor kelurahan, kecamatan dan wali kota, serta rusun, dan RPTRA.
”Kami melakukan gerakan menanam tanaman cepat panen di lingkungan warga. Lahan kosong, lahan tidur, fasilitas umum dan sosial, sekolah, dan lahan yang ada dimaksimalkan agar produktif,” kata Eliawati.
Kami terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga pangan secara rutin sebagai bentuk early warning system (peringatan dini) yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator terhadap gangguan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Langkah terakhir melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan satgas pangan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan di Jakarta. Salah satunya Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko itu diketahui bahwa Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024.
Defisit berpotensi menyebabkan kembali naiknya harga beras. Pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasinya di saat Indonesia mengalami tiga kondisi cuaca yang berbeda pada awal tahun ini.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, Indonesia masih mengalami surplus beras sebanyak 270.000 ton pada Januari-Desember 2023 di tengah dampak La Nina dan El Nino. Akan tetapi, perlu diwaspadai defisit beras pada Januari-Februari 2024.
Defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan sebanyak 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton. Defisit perlu diantisipasi agar harga beras tetap terkendali atau tidak naik kembali.