Presiden Jokowi Minta Moda Transportasi Terintegrasi

Presiden Jokowi meminta agar moda transportasi bisa segera saling terintegrasi, termasuk organisasi pengelolaannya, sehingga nyaman bagi penumpang. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar mau memakai transportasi publik.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan pengantar rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai kunci untuk mendorong masyarakat mau menggunakan transportasi publik adalah faktor kemudahan dan kenyamanan. Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta agar segera dilakukan integrasi moda transportasi.

”Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara, (maka) yang harus kita segera selesaikan, (kita) segera eksekusi, adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Yang harus kita segera selesaikan, (kita) segera eksekusi, adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Kepala Negara, dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat sehingga akhirnya mendorong mereka menggunakan transportasi publik. ”(Hal ini) karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Diresmikan, LRT Jabodebek Terintegrasi dengan Moda Transportasi Lain

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja merampungkan pembangunan jembatan penghubung Stasiun LRT Jabodebek Halim dengan Stasiun Halim di Makasar, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2023). Stasiun Halim dengan luas 41.447 meter persegi merupakan titik keberangkatan dan kedatangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Jakarta.

Presiden Jokowi menuturkan beberapa hal yang mesti menjadi perhatian untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung atau jembatan penghubung.

Jembatan itu, misalnya, yang menghubungkan Stasiun LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, stasiun kereta api Manggarai dengan halte Transjakarta, dan Stasiun Tanah Abang. ”Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan,” ujarnya.

Baca juga: Penumpang Butuh Jembatan Penyeberangan dan Halte Transjakarta yang Inklusif

Kedua, adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Presiden Jokowi menilai akan sangat bagus apabila masyarakat cukup satu kali memesan dan kemudian sistem sudah merencanakan dan menyiapkan multimoda transportasi yang harus digunakan.

”(Jadi) semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, (dari) naik kereta (lalu) naik Transjakarta sampai ke titik tujuan sehingga (kendaraan) tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” ujar Presiden Jokowi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memberikan pengantar rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Pembayaran terintegrasi

Ketiga, menurut Kepala Negara, harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi. Sistem ini dengan alat pembayaran yang biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi. ”Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” katanya.

Keempat, Presiden Jokowi meminta segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor. ”(Hal ini) karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin meluas. (Hal) yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi.

Baca juga: Jokowi: Integrasikan Pengelolaan Transportasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan pers seusai rapat mengatakan, Presiden Jokowi meminta untuk mengintegrasikan sistem moda di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. ”Jadi, jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Jadi, bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” ujar Luhut.

Presiden Jokowi memerintahkan agar dalam waktu satu bulan disusun struktur organisasinya. Demikian pula pengaturan agar nanti orang bisa membeli karcis terusan atau karcis bulanan untuk satu angkutan.

”Misalnya, dari Bogor kemudian naik LRT terus nanti mungkin campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya. Atau, dari Bandung naik speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti bus. Jadi, intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman, dengan tentu ongkos yang sangat memadai,” ujar Luhut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan seusai rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Menyiapkan organisasi

Luhut menjelaskan, dalam satu bulan ini Presiden Jokowi memerintahkannya untuk menyiapkan bentuk organisasi, termasuk menyangkut subsidi. ”Jadi, (di rapat yang dipimpin Presiden Jokowi) tadi ada (Penjabat) Gubernur DKI, (Penjabat) Gubernur Jawa Barat, dan (Penjabat) Gubernur Banten, Menteri Perhubungan, BUMN, Keuangan, saya sendiri, dan beberapa menteri lain,” kata Luhut.

Di sesi tanya jawab, Luhut mengatakan bahwa berkaitan dengan karcis, dalam waktu sebulan ini akan dicari bentuknya. ”Kita akan list down semua permasalahannya. Nanti kita tanya pendapat publik juga, bagaimana kira-kira eloknya organisasi ini kita buat. Kita dengarkan pendapat semua orang,” katanya.

Sehubungan dengan skema diskon, hal ini nantinya akan dilihat karena sekarang kerugian negara akibat penggunaan transportasi pribadi berbahan bakar fosil mencapai ratusan triliun rupiah. ”Jadi, (kerugian) karena polusilah, karena apalah. Jadi, kita ingin mengurangi motor-motor pribadi dengan mobil-mobil listrik,” ujar Luhut.

Baca juga: Kendaraan Bermotor Penyumbang Polutan, Perlu Pengembangan Angkutan Umum Berkelanjutan

Selain itu juga dengan menyiapkan mobil-mobil angkutan publik yang bagus. ”Misalnya, bus listrik, kan, harganya lebih mahal dari bus diesel. Kita kasih 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya sehingga cost-nya juga turun. Efisiensi intinya yang kita lakukan,” ucap Luhut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan seusai rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Studi LRT

Berkaitan dengan LRT, menurut Luhut, terhadap moda tersebut juga akan dilakukan studi. ”LRT dari Bogor langsung nyambung ke LRT yang sekarang. Kemudian juga tadi MRT supaya juga di-cross. Kenapa? Karena sekarang ini penggunanya baru setengahnya dari MRT. Kenapa itu perlu? Tadi dilihat karena baru satu jalur. Kita mungkin mau bikin tadi beberapa jalur,” katanya.

Dalam rapat terbatas kali ini Presiden Jokowi juga sudah memutuskan dilakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali, yakni dari lapangan terbang sampai Seminyak. ”Kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu, itu 20 km-an dan nanti kita sedang mempertimbangkan memasukkan harga tiket 1 (dollar AS), 2 dollar AS setiap penumpang, pakai tidak pakai, sehingga dengan ini pembayaran publik juga akan bisa jalan. Termasuk tadi di sini memperbaiki kereta api dari airport yang sampai ke Jakarta,” ujar Luhut.

Presiden Jokowi juga sudah memutuskan dilakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali, yakni dari lapangan terbang sampai Seminyak.

Baca juga: Bali Belajar ke Jakarta Membangun Angkutan Umum Berbasis Rel

Luhut mengatakan, pihaknya berharap peletakan batu pertama LRT di Bali dapat dilakukan pada awal tahun 2024. ”(Hal ini) karena studinya sudah lama dilakukan, tapi terhenti (akibat) Covid-19. Tadi kita hidupkan lagi karena kalau tidak dilakukan, tahun 2026 itu Airport Ngurah Rai akan stuck karena penumpang akan 24 juta pada waktunya,” katanya.

Berkenaan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut menyebutkan Presiden Jokowi kemungkinan akan melakukan soft launching pada 1 Oktober 2023. ”Harganya mungkin akan diumumkan waktu dekat. Dan mungkin, Presiden tadi baru dibicarakan, akan memberikan diskon berapa lama dulu, nanti bertahap. Basically, Presiden ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus, tapi (kereta cepat) ini juga jalan,” katanya.

Presiden memerintahkan Luhut untuk melihat struktur dan membuat organisasi yang lebih efisien. ”Saya nanti akan mengundang beberapa pakar untuk memberikan masukan, sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi, satu struktur saja,” kata Luhut.