Siswa dari 1.108 Sekolah Jalani PJJ 100 Persen Selama KTT ASEAN

Selama KTT Ke-43 ASEAN pada 4-7 September 2023, ASN DKI melaksanakan WFH 75 persen. Adapun peserta didik di 1.108 sekolah di sembilan kecamatan menjalankan PJJ 100 persen.

HELENA FRANSISCA NABABAN

Rut Hutahaean (17), siswi kelas XII SMAN 70, Bulungan, Jakarta Selatan, mengikuti belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh 100 persen secara daring, Rabu (6/9/2023), di rumahnya di Karet, Jakarta Pusat. PJJ 100 persen digelar Dinas Pendidikan DKI Jakarta di 1.108 sekolah yang tersebar di sembilan kecamatan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat selama perhelatan KTT Ke-43 ASEAN pada 4-7 September 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta memasuki hari ketiga. Peserta didik yang sekolahnya terletak di dekat lokasi KTT menjalani pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah 100 persen, sementara aparatur sipil negara yang menjalani kerja dari rumah atau work from home sebesar 75 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Rabu (6/9/2023), mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor e-050/SE/2023 tentang pelaksanaan pelayanan pembelajaran pada saat kegiatan KTT Ke-43 ASEAN di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 4-7 September 2023, siswa-siswa yang sekolahnya bersinggungan dengan lokasi dan penginapan delegasi KTT ASEAN melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah 100 persen.

Ada 1.108 sekolah dari berbagai jenjang yang tersebar di sembilan kecamatan di tiga wilayah kota administrasi di Jakarta yang melaksanakan PJJ 100 persen. Untuk PJJ itu, kepala sekolah memastikan pelaksanaan PJJ, sementara para kepala bidang dinas pendidikan, kepala suku dinas pendidikan, ketua satuan pelaksana pendidikan kecamatan, pengawas, dan penilik melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan PJJ.

Baca Juga: KTT ASEAN, Warga Belum Bisa Total Beralih ke Transportasi Umum

Rut Hutahaean (17), siswa kelas XII SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan, mengatakan, ia menikmati belajar di rumah selama KTT ASEAN. Rut juga pernah mengalami PJJ penuh selama pandemi Covid-19. Ketika itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sedang diberlakukan.

Perbedaan dari kedua PJJ itu, kata Rut, lebih ke teknis belajar. ”Kalau pas PJJ pandemi itu benar-benar dari awal sampai akhir Zoom terus. Kalau PJJ ASEAN ini metode belajarnya adalah sinkronus dan asinkronus,” katanya.

Sinkronus ialah pembelajaran mata pelajaran yang terjadwal dengan Zoom. Adapun asinkronus untuk mata pelajaran yang pembelajarannya dilakukan dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut dan tugas diserahkan hari itu.

Di PJJ saat KTT ASEAN, kata Rut, Zoom juga cuma sebentar, sekitar 30 menit, lalu tugas lebih sedikit. ”Jadi, lebih enak PJJ pas KTT ASEAN ini,” kata Rut yang tinggal di Karet, Jakarta Pusat.

Di setiap mata pelajaran, kata Rut, guru mata pelajaran akan mengabsen siswa. Adapun untuk kelas PJJ dimulai pada pukul 06.30 dan berakhir pada pukul 15.00.

”Kalau hari ini, Rut belajar Bahasia Indonesia, Sejarah, Bahasa Perancis, Biologi,” katanya.

Dengan anak yang menjalani PJJ 100 persen, orangtua murid juga mendapat pekerjaan tambahan. Leny, orangtua Rut, mengatakan, karena Rut menjalani PJJ, ia harus mengecek setiap jam.

”Saya harus memastikan Rut betul ikut PJJ dan tidak mengerjakan yang lainnya, sementara saya bekerja di luar rumah,” kata Leny.

Baca Juga: Swasta Juga Diimbau Terapkan Bekerja dari Rumah Saat KTT ASEAN

Sejumlah orangtua yang bergabung dalam grup Whatsapp orangtua murid, ujar Leny, juga menyatakan mereka harus aktif mengecek putra atau putrinya yang ikut PJJ.

Sementara para siswa menjalani PJJ, para ASN Pemprov DKI Jakarta bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Di perkantoran di kompleks Balai Kota Pemprov DKI Jakarta tidak banyak terlihat ASN yang bekerja.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, meski ada WFH 75 persen, untuk dukcapil, layanan administrasi kependudukan tetap berjalan. ”Pada loket-loket dukcapil kita terapkan sistem shifting, di samping dukcapil memberikan pilihan layanan secara daring melalui aplikasi Alpukat Betawi,” ucapnya.

Dukcapil, jelas Budi, sudah terbiasa melayani masyarakat melalui daring sejak pandemi dan WFH full saat itu. ”Bagi masyarakat yang ingin memakai layanan dukcapil, bisa datang langsung ke loket layanan kelurahan, kecamatan, sudin, atau dinas. Atau, jika ada kesibukan karena pekerjaan atau lainnya, bisa secara daring melalui Alpukat Betawi dan pengiriman bisa melalui gojek,” tutur Budi.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang aparatur sipil negara mengikuti rapat melalui Zoom di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN. Penerapan kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta.

Pada saat yang sama, DPRD DKI Jakarta juga memberlakukan kebijakan bagi ASN Dewan dan karyawan tidak boleh membawa kendaraan ke kantor setiap Rabu. Kebijakan terkait dengan upaya penurunan polusi udara itu terlihat dipatuhi. Akan tetapi, di lapangan, karyawan ternyata banyak yang memarkir kendaraan sepeda motor mereka di kantong-kantong parkir yang ada di Jalan Kebon Sirih ataupun di kantong parkir lain di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rianti (30), warga Pejaten, Jakarta Selatan, yang ditemui di Balai Kota DKI menyatakan, dia memilih memarkir sepeda motornya di Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan supaya bisa menyelesaikan urusannya di balai kota. ”Sebelum ke balai kota saya mencari tahu di mana saya bisa parkir, ternyata ada kebijakan tidak bisa bawa kendaraan setiap hari Rabu. Lokasi terdekat yang bisa parkir ada di Perpusnas, saya ke sana,” tuturnya.