Kebijakan Pemerintah Kendalikan Polusi Udara Kontraproduktif

Name: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Polusi Udara Kontraproduktif
Uploaded: 2023-08-13T13:27:45Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pengendalian polusi udara di Jabodetabek belum maksimal. Sejumlah kebijakan pemerintah justru kontraproduktif. Pemerintah didesak jalankan putusan hukum yang memenangkan gugatan publik terkait penanganan polusi udara.

Pengendalian polusi udara di Jabodetabek belum maksimal. Sejumlah kebijakan pemerintah justru kontraproduktif. Pemerintah didesak jalankan putusan hukum yang memenangkan gugatan publik terkait penanganan polusi udara.

Oleh

NASRUN KATINGKA

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS – Publik masih mempertanyakan keseriusan dalam menangani polusi udara, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mereka berharap ada solusi yang menyeluruh yang tidak hanya berbasis pada intervensi pada masyarakat. Di sisi lain, sejumlah kebijakan dari pemerintah dianggap masih terkesan kontraproduktif.

Masyarakat sipil melalui Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (Koalisi Ibu Kota) kembali menyoroti upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah polusi udara di Jabodetabek. Selama ini, solusi dengan mengintervensi masyarakat, seakan melupakan komponen lain penyebab polusi.

”Masyarakat diminta berpindah pada transportasi umum serta menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Padahal, polusi tidak hanya dari kendaraan bermotor, tetapi juga pabrik. Tapi cukup jarang sekali ada omongan soal itu (sebagai sumber polusi),” kata Elisa Sutanudjaja, sebagai perwakilan warga penggungat dari Koalisi Ibu Kota dalam konferensi pers, Minggu (13/8/2023).

Dalam beberapa waktu terakhir, kualitas udara di Jabodetabek yang dalam kondisi tidak sehat menjadi sorotan. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir, daerah seperti Jakarta, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan cukup sering memperlihatkan Indeks kualitas udara di atas 150 yang berarti tidak sehat.

Elisa mengungkapkan, dalam sejumlah kesempatan membahas upaya penanganan polusi, pemerintah hanya berorientasi intervensi pada masyarakat. Padahal, selama ini, sektor lain seperti industri apalagi yang berada di kawasan Banten dan Jawa Barat juga menjadi penyumbang besar polusi di langit Jabodetabek dan sekitarnya.

Selama ini, kata Elisa, pemerintah menyoroti masyarakat yang masih menggunakan transportasi pribadi. Masyarakat diminta beralih menggunakan transportasi umum. Layanan transportasi publik di Jabodetabek sendiri belum terpenuhi memadai. Kota di sekitar Jakarta bahkan belum memiliki jaringan transportasi yang baik. Padahal, arus lalu lintas di Jabodetabek sangat cair sehingga banyak yang berlalu lalang lintas wilayah administrasi menggunakan kendaraan pribadi.

Masyarakat diminta berpindah pada transportasi umum serta menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Padahal, polusi tidak hanya dari kendaraan bermotor, tetapi juga pabrik. Tapi cukup jarang sekali ada omongan soal itu (sebagai sumber polusi).

Selain itu, di dalam kota Jakarta sendiri, sejumlah sarana dan prasarana transportasi yang berorientasi ramah lingkungan justru diabaikan. Hal ini membuat masyarakat masih enggan berpindah pada transportasi umum dan kendaraan rendah emisi.

“Jalur sepeda tidak lagi diperhatikan. Bahkan, ada jalur pedestrian yang dibongkar (kawasan Santa, Jakarta Selatan). Kebijakan seperti ini justru tidak berpihak pada transportasi lestari,” ujarnya.

Putusan pengadilan tak dijalankan

Dari sisi regulasi, Koalisi Ibu Kota menyayangkan langkah lambat pemerintah. Pekan lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menyerahkan Peraturan Gubernur mengenai Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) untuk ditandatangani Penjabat Gubernur DKI.

Adapun tiga strategi dalam SPPU ialah meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara, mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber-sumber bergerak seperti transportasi, dan dari sumber yang tidak bergerak seperti industri.

Namun, implementasi dari regulasi dianggap sangat lambat. Padahal, secara hukum, pemerintah seharusnya bergerak lebih cepat, terutama seusai Koalisi Ibu Kota ini memenangkan gugatan warga negara pada 2021. Kemenangan gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021 dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 17 Oktober 2022.

Saat itu pihak tergugat, yakni Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dinyatakan bersalah atas pencemaran udara di Ibu Kota. Akan tetapi, alih-alih menjalankan keputusan pengadilan untuk bertanggung jawab menyelesaikan polusi udara, Presiden serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mengajukan kasasi terhadap putusan itu pada awal Januari 2023.

Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu turut menyayangkan, lambatnya pengesahan SPPU tersebut. Padahal, draf SPPU tersebut telah ada sejak 2021.

Dia menyebut, pascakemenangan gugatan tersebut, pemerintah masih setengah hati dalam mengimplentasikan amanah putusan pengadilan. Pada saat bersamaan, selama dua tahun ini, kualitas udara justru semakin memburuk, dan kian banyak masyarakat yang terdampak.

”Pemerintah sepertinya menunggu viral (polusi udara) baru mau bergerak lagi. Padahal, kalau dilihat selama dua tahun ini ada berapa orang yang menjadi korban dari polusi udara,” tutur Bondan.

Lebih lanjut, Bondan berharap untuk langkah berikutnya, pemerintah lebih mengedepankan rencana strategis dan solusi jangka panjang, seperti inventarisasi emisi secara berkala, pengetatan baku mutu udara ambien, dan sistem peringatan dini.