Tak Ada Peringatan Dini, Pemerintah Tak Serius Tangani Polusi Udara

Tidak ada peringatan dini terkait dampak buruk polusi udara menunjukkan pemerintah tidak punya keinginan serius mengingatkan warga dan menyiapkan antisipasi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana lanskap Jakarta yang padat permukiman dan gedung dengan kabut tipis polusi saat terlihat dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Perbaikan kualitas udara Jabodetabek dan kawasan lain bakal efektif jika menggunakan pendekatan kewilayahan, yakni melibatkan seluruh daerah di aglomerasi masing-masing.

Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta dan kota di sekitarnya serta kota lain di Indonesia stabil buruk dalam beberapa hari terakhir. Tren ini terjadi dalam beberapa pekan, bahkan tahunan.

Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada Jumat (11/8/2023) pukul 20.00, urutan pertama kota berpolusi terburuk di Indonesia ialah Tangerang Selatan di Banten. Menyusul kemudian Kota Bandung (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Palembang (Sumatera Selatan), Jakarta, Makassar (Sulawesi Selatan), Terentang (Kalbar), dan Surabaya (Jawa Timur).

Tangerang Selatan tembus angka 165 dengan polutan utama particulate matter 2.5 (PM 2,5) dan nilai konsentrasi 78,6 mikrogram per meter kubik. Angka ini berarti udara tidak sehat. Jakarta pada angka 122 dan nilai konsentrasi 44 mikrogram per meter kubik yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Baca juga: Saat Cari Udara Segar di Jabodetabek Malah Harus Pakai Masker

TANGKAPAN LAYAR IQAIR

Tangkapan layar di situs IQAir.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro mengatakan, pencemaran udara di Jakarta biasanya meningkat saat kemarau pada Juni-Agustus 2023. Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen).

”Secara umum, kebijakan pengendalian polusi udara sudah sesuai. Cuma, masih banyak ruang yang perlu diperbaiki,” kata Sigit, Jumat (11/8/2023), saat konferensi pers, di Jakarta Timur.

Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas udara, yakni dengan menyentuh sektor transportasi dan pengendalian pencemaran di industri. Langkah-langkah yang telah dilakukan di sektor transportasi antara lain pengadaan kendaraan listrik, menyelesaikan beragam peraturan terkait uji emisi, hingga menyusun standar nasional sistem pemantauan kualitas udara.

Kemarin, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan 186 sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas operasional (KDO) di Dinas Perhubungan DKI. Anggarannya mencapai Rp 7 miliar dari ABPD DKI. Ke-186 sepeda motor ini realisasi awal dari rencana distribusi 800 KDO listrik untuk mengganti KDO konvensional dishub di lima kota administrasi.

”Persoalan polusi udara di Jakarta tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu keterlibatan masyarakat untuk mengatasinya. Harapannya, masyarakat bisa pelan-pelan beralih ke kendaraan listrik. Saya rasa harganya juga tidak terlalu mahal,” ujarnya.

Baca juga: Warga Terpaksa Mandiri Lindungi Diri dari Polusi

TANGKAPAN LAYAR IQAIR

Tangkapan layar situs IQAir.

Selain itu, Jakarta memperbanyak penghijauan. Sejak Oktober 2022 hingga Juli 2023, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menanam 10.474 pohon dan terus bertambah. Namun, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta masih kurang dari tuntutan 30 persen luas wilayahnya. Saat ini, data dari jakartasatu.jakarta.go.id, ada 33,3 juta meter persegi RTH atau 5,18 persen dari luas DKI.

Di luar itu, mengacu pada situs National Park Service (nps.gov), pohon memang menyerap polusi berupa gas. Namun, pohon hanya tempat retensi sementara untuk partikulat pencemar udara sebelum masuk ke tanah, air, atau kembali ke udara. Dengan demikian, dibutuhkan solusi lain untuk mengatasi polutan PM 2,5 dari sumber polusinya.

Pendekatan kewilayahan

Sigit mengatakan, dari beragam masukan, pihaknya belajar dan kini tahu kalau pengendalian polusi udara di Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh DKI. "Kami sepakat pendekatan pengendalian kualitas udara di Jakarta itu keseluruhan Jabodetabek, tidak sendiri-sendiri di DKI. Kami juga sudah koordinasi dengan Korlantas Polri untuk uji emisi se-Jabodetabek," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menambahkan, Pemprov DKI menyiapkan tiga strategi dalam bentuk peraturan gubernur yang akan segera terbit. Dalam pergub itu, strategi yang disiapkan antara lain peningkatan tata kelola melalui beragam regulasi dan kebijakan, menggelar uji emisi, serta kerja sama daerah se-Jabodetabek.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dari sisi transportasi, pihaknya menyiapkan strategi jangka mendesak, pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka mendesak, DKI mendorong integrasi layanan angkutan umum.

”Selanjutnya, tentu kami mendorong mobilitas aktif pejalan kaki dengan menyediakan trotoar dan jalur sepeda yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan semua angkutan umum di Jakarta,” katanya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Pemprov DKI juga menerapkan disinsentif tarif parkir di 11 lokasi parkir yang dikelola unit pengelola perparkiran. Artinya, kendaraan tidak lolos uji emisi dikenakan tarif parkir tinggi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, selama 2023, ada kecenderungan peningkatan penyakit ISPA. Dwi menyebut, ini setara dengan tren ISPA pada 2018-2019.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama, dihubungi terpisah, mengatakan, tidak ada kenaikan kasus ISPA yang bermakna selama April-Juli 2023. Setiap bulan, 0,9 persen atau rata-rata 100.000 warga Jakarta terkena ISPA dari 11 juta penduduk.

”Kasus ISPA polanya akan sama dari tahun ke tahun. Akan mulai meningkat pada September lalu puncaknya di Oktober- November. Mulai turun sesudah Maret,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtyas menyebut, selama 2022, provinsi ini masih dalam kategori baik. Namun, beberapa daerah menunjukkan parameter sulfur dioksida melampaui baku mutu. ”Parameter sulfur dioksida di dua titik ini dilatarbelakangi tingginya mobilitas kendaraan bermotor dan kegiatan usaha dari berbagai jenis industri,” kata Prima.

Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Profesor Puji Lestari menyatakan, kebutuhan transportasi massal seperti Bandung Raya menjadi penting mengingat potensi polusi besar dari kendaraan pribadi.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Juru Kampanye Iklim dan Energi dari Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu.

Artinya, KLHK dan dinas lingkungan hidup sudah tahu ketika kemarau panjang, PM 2,5 tinggi. Harusnya ada peringatan kepada warga.

Sistem peringatan dini

Juru Kampanye dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan, tren meningkatnya polusi udara setiap musim kemarau sudah bisa diprediksi. BMKG pada akhir 2022 memperkirakan sebagian besar Indonesia mengalami kemarau panjang pada 2023.

”Artinya, KLHK dan dinas lingkungan hidup sudah tahu, ketika kemarau panjang PM 2,5 tinggi. Harusnya ada peringatan kepada warga,” kata Bondan.

Tidak adanya sistem peringatan dini ini menunjukkan polusi udara belum dianggap sebagai masalah yang darurat.

Menurut Bondan, fokus pemerintah untuk mengendalikan polusi udara melalui uji emisi belum berbasis data empiris dan saintifik. Ia berharap uji emisi massal tak hanya menyasar kendaraan bermotor. Uji emisi perlu dilakukan untuk cerobong asap industri di sekitar Jakarta, seperti di Jawa Barat dan Banten.

Baca juga: Maksimalkan Sistem Peringatan Dini Bahaya Polusi Udara