Ulang Tahun Ke-496, Ikhtiar Jakarta Tumbuh Menjadi Kota Global
Jelang melepas status Ibu Kota Indonesia, Jakarta terus berbenah agar tetap dapat tumbuh secara mandiri. Penataan kembali perkotaan dengan pendekatan pembangunan berorientasi transit menjadi salah satu fokus utama.
Hari ini, Kamis (22/6/2023), Jakarta merayakan Ulang Tahun Ke-496. Di usia hampir lima abad, diusung tema Jakarta Jadi Karya untuk Nusantara. Tema tersebut tidak hanya menjiwai seluruh rangkaian perayaan hari jadinya, tetapi juga selaras dengan pembangunan menyongsong ditanggalkannya status ibu kota.
Lalu, seperti apa upaya menjaga Jakarta tumbuh dan menjadi pusat kota bisnis global setelah tidak menjadi ibu kota Indonesia? Berikut petikan wawancara Kompas bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
Ulang Tahun Ke-496 Kota Jakarta tahun ini sedikit berbeda karena bisa menjadi perayaan terakhir menyandang status Ibu Kota Indonesia. Bagaimana persiapan Jakarta jelang pemindahan ibu kota ke Kalimantan?
Kita mengetahui, Ibu Kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan. Semua proses sedang berjalan, baik di Jakarta maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN, proses pembangunan fasilitas pemerintahan sedang berjalan. Di Jakarta, fasilitas umum yang sedang dibangun. Pembangunan terus berjalan terlepas apabila Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota. Harapannya, kekhususan dari Jakarta tetap ada.
Pembangunan infrastruktur contohnya, Jakarta memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Di sini terdapat banyak transportasi publik, seperti lintas raya terpadu (LRT) yang kini sedang dibangun pusat dan provinsi, ada mass rapid transit (MRT), dan nantinya ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Fasilitas lain, seperti jalan layang (fly over) dan jalan lintas bawah (underpass), juga ada. Semua lengkap. Hal-hal tersebut perlu dijaga dan terus dikembangkan ke depannya.
Sumber daya yang kita punya diarahkan untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas itu agar Jakarta bisa semakin mandiri pascapemindahan ibu kota. Gedung-gedung pemerintahan yang dimiliki pusat juga bisa dimanfaatkan agar memberi nilai ekonomi bagi Jakarta.
Tujuan dari pengembangan fasilitas ini supaya Jakarta semakin nyaman sehingga investasi bisa masuk dan misi menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis global terwujud. Tidak hanya nyaman secara bisnis, tetapi warganya juga bahagia, kotanya semakin tertata. Tidak hanya untuk menarik investasi, pariwisata pun bisa tumbuh. Upaya menjaga Jakarta tetap tumbuh perlu terus dilakukan.
Mempercepet pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus utama Jakarta kini?
Iya, karena ini berbicara soal membuat kota menjadi semakin nyaman. Jakarta memang diarahkan menjadi kota berbasis transit. Tidak hanya soal kenyamanan bertransportasi, tetapi juga kenyamanan hidup. Rasa aman bebas dari banjir, terjangan rob, ataupun limpasan air dari hulu perlu diwujudkan. Ini butuh perencanaan jangka panjang.
Yang tidak boleh dilupakan juga memastikan sumber air bersih. Hak-hak dasar warga Jakarta harus terus dipenuhi. Membangun permukiman yang layak juga menjadi fokus kami. Ada program bedah RW kumuh dan semacamnya. Ini membutuhkan bantuan pemerintah pusat lewat dana bagi hasil (DBH) dan lainnya.
Adanya infrastruktur ini membuat tingkat pertumbuhan ekonomi di Jakarta tetap terjaga karena kontribusinya paling besar kepada negara. Perekonomian Jakarta yang meningkat juga membuat penerimaan pemerintah pusat juga naik dan seterusnya.
Saat ini, Jakarta sedang membangun MRT Fase 2, kemudian sebentar lagi ada LRT fase 1 B dari Manggarai ke Velodrome. Apa lagi rencana pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan di Jakarta?
Pembangunan MRT East-West Line yang menghubungkan Balaraja-Jakarta-Cikarang sedang dijajaki oleh kita dan pemerintah pusat. Namun, ini, kan, rutenya sangat panjang, jadi harus dimulai segera. Untuk rute LRT juga akan diperluas, dari Kelapa Gading sampai Manggarai, juga akan diteruskan hingga Bogor. Bersama dengan Kementerian Perhubungan, Stasiun Manggarai juga sedang dikembangkan menjadi kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD). LRT yang dibangun juga sampai ke Dukuh Atas.
Kita juga sedang jajaki Transjakarta bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah rapat dengan Angkasa Pura II, menurut rencana akan diuji coba dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB dulu. Konektivitas ini agar semua masyarakat bisa terlayani. Simbiosis mutualisme, kita saling mendukung antara Jakarta dan pemerintah daerah sekitar, dan pemerintah pusat.
Membangun jalur-jalur ini karena Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat sekitarnya untuk bekerja.
Beberapa waktu lalu Transjakarta kembali mencatatkan 1 juta pelanggan per harinya, tetapi masih banyak keluhan dari warga terkait jarak antarbus (headway) yang masih lama. Bagaimana dengan peningkatan kualitas transportasi publik?
Kekurangan itu masih ada, saya mengakui. Keluhan dari masyarakat jadi masukan bagi kami. Headway memang harus didekatkan, waktu perjalanan harus disiplin. Ini berkaitan juga dengan Jakarta yang kembali macet setelah Covid-19 mereda. Positifnya, ekonomi kembali tumbuh, tetapi di sisi lainnya Jakarta Kembali macet. Menyelesaikan masalah ini memang tidak mudah. Di tahun ini kami coba tingkatkan layanan dengan pengoperasian 100 armada bus listrik.
Pertama, kita harus menyadarkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Tetapi, di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah daerah yang berdekatan dengan kita juga harus mempersiapkan transportasi umum.
Contoh, bus pengumpan (feeder) yang masih belum menyentuh kawasan-kawasan permukiman di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Apakah jumlahnya masih kurang? Saya akui masih kurang. Untuk mencapai itu, DKI Jakarta menggunakan anggarannya untuk membuat transportasi publik semakin nyaman.
Sinergi dengan daerah penyangga menjadi salah satu hal penting dalam membangun Jakarta. Bagaimana kerja samanya hingga kini?
Jakarta, katanya, akan sepi setelah tidak jadi Ibu Kota, tetapi bila pembangunan terus berjalan, penduduk juga pasti akan tumbuh. Kerja sama dengan Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok menjadi penting.
Saya contohkan pembangunan MRT, kami coba membangun jalur hingga 2 kilometer dari perbatasan Bekasi. Jangkauan yang semakin jauh bisa mengurangi kemacetan karena warga Bekasi, misalnya, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Pemerintah di sana juga bisa memberikan lahan untuk depo bagi bus Transjakarta agar lebih efisien lagi waktu perjalanannya, sekarang, kan, hanya sampai Medan Satria.
Baca juga: Angan-angan Hidup Layak di Kawasan ”Jakarta Raya”
Begitu juga dengan Bogor. Agar feeder Transjakarta bisa masuk semakin jauh, kami meminta Dinas Perhubungan di sana untuk membuka jalur, tidak perlu khusus, tetapi setidaknya memastikan bus masuk dengan lancar. Kalau tidak ada jalur khusus ke daerah penyangga, malah akan membuat jalan semakin macet karena bus ini bolak-balik mengantar penumpang keluar-masuk Jakarta.
Koordinasi soal informasi juga perlu, seperti apakah arus warga yang masuk ke Jakarta dari Bogor sudah melebihi standar yang ada. Informasi itu jadi dasar kita untuk mengeluarkan bus Transjakarta lebih banyak, kita jemput. Para penumpang yang masuk ke Jakarta pun semakin nyaman.
Koordinasi dengan pemerintah daerah penyangga lain tentu membutuhkan intervensi pemerintah pusat agar kebijakan antarpemerintah daerah selaras. Komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai ini seperti apa?
Komunikasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Pemprov DKI Jakarta bisa didorong. Contohnya, seperti penambahan lajur di Stasiun Tanah Abang dari empat menjadi enam. Konsekuensinya Jakarta harus menambah armada Transjakarta karena penumpang pasti akan tumbuh. Jalannya juga mau tidak mau harus dilebarkan.
Mereka dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pun bisa mencari penghasilan di Jakrta dengan nyaman dan kembali ke daerahnya, lalu menumbuhkan perekonomian di sana. Bila daerah-daerah lain tumbuh, rezeki juga terbagi, kota-kota itu juga bisa tumbuh. Kerja sama dengan pemerintah pusat juga terlihat dari program pengendalian banjir yang banyak dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini menandakan pemerintah pusat tetap peduli terhadap Jakarta.
Ide-ide ini yang menginspirasi tema perayaan Ulang Tahun Ke 496, Jakarta Jadi Karya untuk Nusantara?
Jakarta memasuki tahun ke-496. Ini menurut saya sesuatu yang penting karena tahun depan mungkin tidak menyandang Ibu Kota lagi. Agar Jakarta tetap tumbuh, butuh dukungan semua pihak. Pertumbuhan Jakarta bisa membantu daerah-daerah lain juga tumbuh. Karya-karya selama ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain menjadi mandiri, termasuk dalam membangun IKN nantinya.
Di momen ulang tahun ini, apa saja tugas yang Bapak rasa belum dapat terselesaikan dengan tuntas? Bagaimana upaya ke depannya?
Masalah transportasi tentunya, sulit tapi kami terus berupaya, lalu ada persoalan penanganan sampah, dan polusi udara. Juga soal tanggul laut (giant sea wall), kita harapkan selesai tahun 2027. Program ini harus terus dilanjutkan karena bila tidak, biaya kerugian yang ditimbulkan lebih besar bila harus memindahkan seluruh penduduk di pesisir menuju daerah yang lebih aman.
Giant Sea Wall ini juga bisa dipadankan dengan jalan tol di atasnya, kita minta pengembang yang melakukan reklamasi bisa melakukannya. Batas antara pantai reklamasi dan giant sea wall ini coba dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.
Serangkaian kebijakan ini perlu dijaga keberlanjutannya. Seperti apa strategi menjaga kesinambungan semua program ini bila nanti adanya pergantian gubernur pada tahun 2024?
Sebuah kebijakan itu harus dilihat dari tujuannya, bukan siapa yang membuatnya. Kebijakan yang saya jalankan sekarang sebetulnya meneruskan konsep Pak Jokowi, Pak Ahok, hingga Pak Anies. Pembangunan di Jakarta itu selalu berkesinambungan, saya contohkan pembangunan Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu hasil karya semua gubernur.
Pertama, lahan yang ada sekarang itu dibuka oleh Pak Wiyogo Atmodarminto (Gubernur Jakarta 1987-1992). Pak Wiyogo meminta 14 pengembang untuk memanfaatkan tanah seluas 80 hektar di sekitar sana untuk membangun sebuah taman. Jadilah Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW).
Lalu, dilanjutkan Pak Sutiyoso (1997-2007) dan Fauzi Bowo (2007-2012), dan Joko Widodo (2012-2014) yang saat itu mulai merencanakan pembangunan MRT. Stadion Lebak Bulus yang dahulunya dipilih menjadi lokasi pembangunan depo MRT. Pemerintah pun merasa ”berutang” untuk mencari lahan untuk stadion baru. Dicarikanlah lahan pengganti di Taman BMW.
Pemerintah pun mulai memagari dan menyertifikasi tanah di sana. Dilanjutkan lagi oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) yang mulai mendesain taman tersebut untuk menjadi stadion. Lalu di era Pak Anies Baswedan, pembangunan stadion dimulai, dan akhirnya menjadi Jakarta International Stadium. Ini karya yang berkesinambungan.
Contoh lain, era Pak Ali Sadikin ada Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT), yang tujuannya menata kawasan kumuh di Jakarta. Ini, kan, dilanjutkan dengan nama lain, yakni program bedah RW kumuh.
Baca juga: Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Jakarta Sepenuhnya Berbasis Transit
Hal yang sama untuk taman dan jalur sepeda yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Saya perintahkan itu agar semua tetap dirawat. Cat yang mulai luntur diperbarui karena itu untuk masyarakat. Meski yang menggunakan masih sedikit, infrastruktur, prasarana, dan sarana yang sudah dibangun harus dijaga.
Semua rencana di atas sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan Jakarta oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Tahun depan Indonesia akan menggelar Pemilu, dan Jakarta selalu menjadi pusat pertarungan politik tingkat nasional. Bagaimana persiapan agar Jakarta tetap kondusif, dan posisi Bapak tetap netral?
Saya ini aparatur sipil negara (ASN), saya diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Komisi ASN, untuk itu saya pastikan netral karena harus menaati koridor-koridor ASN. Soal kondusivitas, kami terus sinergi dengan Kapolda, Pangdam, dan unsur pemerintah lainnya agar Jakarta tetap kondusif pada Pemilu 2024.
Mengenai Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta, sudah sampai di mana pembahasannya?
Masih terus berproses. Saya berharap kekhususan itu tetap ada, setidaknya dalam corak pemerintahan. Contohnya, wali kota tidak dipilih, tetapi tetap ditunjuk, ataupun legislatifnya juga hanya di tingkat provinsi, tidak perlu sampai kota administratif.
Terkait potensi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di tahun depan, apakah Bapak tertarik?
Sekali lagi saya tekankan, saya ASN. Tidak terpikirkan sampai ke sana, itu rahasia alam. Yang penting saya kerja sesuai tugas untuk membangun Jakarta. Masih banyak yang bagus, kok, silakan pilih yang lain.
Baca juga: Penyelesaian Sengketa, Pintu Awal Pembenahan Kawasan Kumuh Jakarta