Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Jakarta Sepenuhnya Berbasis Transit
Pembangunan di Jakarta setelah tak lagi menyandang status IKN yakni penataan kembali perkotaan di beberapa titik di seluruh kota dengan pendekatan pembangunan berorientasi transit.
Oleh
STEFANUS ATO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Identitas Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara akan disiapkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala regional dan global. Peluang investasi yang dikembangkan di masa depan yakni menjadikan pembangunan berorientasi transit sebagai pijakan utama.
Setelah relokasi Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta akan berperan sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, moneter, perizinan penaman modal, serta kegiatan usaha skala regional dan global. Peluang investasi yang muncul antara lain relokasi ibu kota, konstruksi pembangunan berorientasi transit, dan rencana tata ruang terperinci berbasis investasi.
”Pergeseran kebijakan yang menguntungkan pascarelokasi ibu kota juga akan datang, termasuk dalam aspek investasi, khususnya di sektor properti. Struktur permodalan dan produk keuangan harus terintegrasi dengan biaya investasi yang dibutuhkan oleh pengembangan wilayah skala besar,” kata Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Tona Hutahuruk, Selasa (6/6/2023), dalam webinar ”Unlocking Jakarta’s Potential: Opportunities and Challenges”.
Dalam menyiapkan masa depan Jakarta sebagai pusat bisnis, pengembangan Jakarta mengutamakan pendekatan kewilayahan. Pemerintah Provinsi DKI akan menyiapkan semua infrastruktur secara awal dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Pembangunan di Jakarta setelah tak lagi menyandang status IKN yakni pembangunan kembali perkotaan di beberapa titik di seluruh kota dengan pendekatan pembangunan berorientasi transit. Pembangunan ini menjadikan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) sebagai pijakan utama.
Ide ini tidak terlalu baru karena sudah diterapkan di Genewa dan Bonn sebagai Kota PBB dan Kota New York sebagai markas besar PBB
Jakarta kota ASEAN
Membayangkan masa depan Jakarta tanpa status ibu kota sudah mulai direncanakan dan dilakukan penelitian dengan menjadikan kawasan Blok M sebagai studi kasus. Dari studi kasus itu, kawasan Blok M akan dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatan penggunaan area membuatnya lebih terintegrasi dengan area sekitar, seperti Senayan dan Kebayoran Baru.
”Dan membuatnya menjadi superblok yang terpadu, menampung diplomat, perumahan dan layanan perhotelan, kantor komersial, serta pasar bisnis. Ide ini tidak terlalu baru karena sudah diterapkan di Geneva dan Bonn sebagai kota PBB dan kota New York sebagai markas besar PBB,” ujar Tona.
Kawasan Blok M rencananya bakal dibangun sebagai superblok, berupa bangunan pencakar langit dengan ketinggian minimum 60-80 lantai. Konsep superblok yang dimaksud yakni ada pembagian blok untuk 13 negara anggota ASEAN, membuat konektivitas bangunan melalui jembatan langit dan jembatan bawah tanah. Konsep ini direncanakan mampu menampung seluruh pejalan kaki dan transportasi umum.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan tata ruang yang diperbarui untuk iklim bisnis dan investasi yang ramah demi menarik lebih banyak investor ke Jakarta. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para calon investor, mulai dari perizinan hingga memfasilitasi investor lokal maupun asing untuk dapat melakukan realisasi investasi di Jakarta.
CEO of China ASEAN Business Alliance (CABA) Victor Tay mengatakan, pada 2022, Indonesia berhasil mendapatkan investasi asing sebesar 43 miliar dollar AS dan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah negara ini. Indonesia juga jadi satu-satunya anggota G20 di ASEAN yang memiliki sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang besar dengan populasi penduduk sekitar 200 juta orang.
”Indonesia adalah pasar konsumen terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Kelas menengah Indonesia juga menjadi kekuatan dominan dalam pasar konsumen,” katanya.
Indonesia dinilai telah berinvestasi dalam proyek infrastruktur utama di bidang konektivitas, transportasi, urbanisasi, dan energi. Beberapa investasi dimaksud antara lain investasi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung, MRT Jakarta, dan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.