Tarif BisKita di Kota Bogor Tunggu Persetujuan Kementerian Keuangan
Dari kajian Pemkot Bogor menetapkan tarif Rp 4.000 untuk BisKita Trans Pakuan. Usulan sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan, lalu dan sudah disetujui. Kementerian Keuangan, dan setpres untuk disetujui.
Oleh
AGUIDO ADRI
·4 menit baca
AGUIDO ADRI
Angkutan kota atau angkot di Kota Bogor sudah kembali beroperasi setelah aksi unjuk rasa para sopir pada Senin (17/4/2023).
BOGOR, KOMPAS — Pemberlakuan tarif BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, akan ditetapkan paling lambat dua minggu mendatang. Penetapan tarif menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Lamanya penetapan tarif BisKita Trans Pakuan menimbulkan protes oleh para sopir angkutan kota.
Para sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor, Jawa Barat, sempat menghentikan layanan transportasi pada Senin (17/4/2023). Para sopir ini juga memaksa menghentikan operasional BisKita Trans Pakuan pada pukul 08.00-14.00. Setelah itu BisKita Trans Pakuan kembali beroperasi.
Aksi ratusan sopir angkot ini sebagai bentuk protes karena merasa keberatan dengan kebijakan tarif gratis BisKita Trans Pakuan. Mereka pun berunjuk rasa di Balai Kota Bogor menuntut pemerintah menetapkan tarif BisKita Trans Pakuan.
Menanggapi aksi protes itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, sudah mengelar rapat bersama Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Keuangan, untuk membahas penetapan tarif.
AGUIDO ADRI
Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat memberikan keterangan kepada awal media di Pendopo Wali Kota Bogor, Selasa (18/4/2023).
”Tadi rapat dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan termasuk BPTJ. Saya minta uji publik tidak diperlukan lagi. Kami sudah membuat kajian dengan tarif Rp 4.000. Satu dua minggu paling lambat ditetapkan tarifnya. Siang tadi langsung diajukan ke setpres karena perlu persetujuan presiden,” kata Bima, Selasa (18/4/2023).
Bima menjelaskan, tarif Rp 4.000 sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan dan sudah disetujui. Kementerian perhubungan lalu menyurati Kementerian Keuangan.
Tarif Rp 4.000 itu belum segera disetujui oleh Kementerian Keuangan karena masih harus dilakukan proses pembahasan salah satunya uji publik. Menurut Bima, hal itu tak perlu dilakukan karena selain terlalu panjang, penetapan tarif yang mereka lakukan sudah termasuk kajian uji publik.
AGUIDO ADRI
Kemacetan kendaraan di sistem satu arah (SSA) Kebon Raya Bogor, Selasa (18/4/2023).
Komitmen
Setelah penetapan tarif, kata Bima, akan dilanjut dengan penetapan harga diskon untuk golongan pelajar, warga lanjut usia, dan disabilitas. Tak hanya itu, koridor 3 Terminal Bubulak-Sukasari/Lawang Gintung dan Koridor 4 Ciawi-Ciparigi akan beroperasi sehingga jangkauan rute layanan BisKita lebih luas.
Bima menegaskan, Pemkot Bogor komitmen menghadirkan transportasi publik yang lebih baik dan keberlanjutan. oleh karena itu, kebijakan konversi angkot menjadi bus akan terus berlanjut.
”Target Desember 2023 di pusat kota seperti SSA (sistem satu arah Kebon Raya Bogor) tidak ada angkot. Ke depan konversi angkot terus dijalankan, angkot menjadi angkutan penghubung,” ujar Bima.
AGUIDO ADRI
Sejumlah angkot berjalan lambat dan sering berhenti di badan jalan untuk mencari penumpang di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/4/2023).
Protes
Selain berunjuk rasa ke Balai Kota Bogor, ratisan sopir angkot juga mendatangi kantor DPRD Kota Bogor. Tuntutan mereka sama, yaitu tarif BisKita Trans Pakuan segera ditetapkan.
Ruli perwakilan sopir menyampaikan, tuntutan mereka di Balai Kota Kobor dan DPRD Kota Bogor, yaitu segera menetapkan tarif Biskita Trans Pakuan agar persaingan usaha sehat.
”Kalau Biskita gratis, sedangkan kami berbayar, tentu warga memilih yang gratis,” ujar Ruli.
Tak hanya itu, rute atau trayek Biskita Trans Pakuan juga berada di jalur yang sama oleh sejumlah angkot. Hal ini menjadi persoalan bagi para sopir mencari penumpang karena kalah saing.
HUMAS PEMKOT BOGOR
Ratusan sopir angkot di Kota Bogor, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Senin (17/4/2023). Mereka menuntut agar tarif Biskita Trans Pakuan segera ditetapkan agar tidak merugikan mereka.
Jika tidak berada dalam jalur yang sama, para sopir tidak akan protes. Mereka berharap pemerintah juga memperhatikan nasib mereka yang bergantung pada jasa transportasi publik.
Bima Arya melanjutkan sudah menerima dan mendengar tuntutan perwakilan para sopir. Ia pun berharap tarif BisKita Trans Pakuan bisa segera disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Meski begitu, Bima menyayangkan aksi protes dengan mengerahkan massa pada Senin kemarin sehingga merugikan masyarakat pengguna angkot dan BisKita Trans Pakuan. Bima meminta agar mengedepankan dialog dalam menghadapi permasalahan alih-alih mengerahkan massa.
Aksi protes pun disampaikan oleh sejumlah warga yang terdampak berhentinya operasional BisKita Trans Pakuan dan angkot. Mereka berharap ada penyelesaian agar warga tidak dirugikan lagi ke depan.
HUMAS KOTA BOGOR
Wali Kota Bogor Bima Arya menerima perwakilan sopir angkot di Kota Bogor, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Senin (17/4/2023). Mereka menuntut agar tarif Biskita Trans Pakuan segera ditetapkan agar tidak merugikan mereka.
Menurut Nurul Affriza (28), warga Bubulak, Bogor Barat, berhentinya transportasi umum selama enam membuat sulit beraktivitas dan terpaksa mengeluarkan uang lebih membayar jasa ojek daring.
”Sederhana saja, yang angkot itu juga mau berbenah dong. Bukan karena gratis atau tidak, kami pilih BisKita karena lebih nyaman dan tidak ngetem. Hal itu juga diperhatikan dong untuk pemilik atau sopir angkot,” kata Riza.
Hal senada juga diitarakan Yudi Dewantoro (32), warga Warga Tajur, Bogor Selatan. Ia menilai angkot dan BisKita masih menjadi moda transportasi yang dibutuhkan warga.
Ia berharap sopir angkot dan pemerintah bisa duduk bersama lagi mencari solusi sehingga tidak ada warga yang dirugikan.
”Pemerintah bisa merangkul mereka kerja sama tanpa mematikan penghasilannya. Angkot juga mau berubah menyesuaikan konsumen penumpang. Kita inginnya transportasi yang bersih dan nyaman. Lalu, semua sepakat pasti agar kemacetan berkurang. Kita lelah dengan itu,” katanya.
