Cegah Perundungan, Pejabat Dinas Pendidikan DKI Diminta Turun ke Lapangan

Pejabat turun ke lapangan agar tahu kondisi yang terjadi di Jakarta. Tidak boleh ada perundungan kepada murid dan berbagai program tak tepat sasaran.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pengarahan tertutup kepada pejabat dalam lingkup Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (13/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pejabat dalam lingkup dinas pendidikan hingga kepala sekolah diingatkan kembali agar menjaga kualitas pendidikan di Jakarta. Hal tersebut tak lepas dari dinamika yang terjadi, seperti masalah zonasi, tawuran, dan mutasi jabatan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan hal tersebut dalam pengarahan tertutup kepada pejabat dalam lingkup Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (13/4/2023). Hadir Plt kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala suku dinas, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pejabat terkait.

Hal yang pertama ditekankan Heru adalah menjaga kualitas pendidikan dengan banyak turun ke sekolah dan memastikan Kartu Jakarta Pintar tepat sasaran. Juga mengingatkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah hal biasa yang wajar.

”Kepala suku dinas rajin turun ke lapangan mengecek layanan. Tak boleh ada perundungan kepada murid, pastikan jika ada, tanggung jawab penuh kepala sekolah. Pengawas dan kepala sekolah pastikan Kartu Jakarta Pintar membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Heru seusai pengarahan yang berlangsung di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Heru turut menyayangkan tawuran yang marak terjadi. Keributan antarsekolah ataupun antarpelajar itu menunjukkan turunnya kualitas pendidikan.

Baca juga: Marak Tawuran Saat Ramadhan, Puluhan Remaja Ditangkap

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika meninjau pameran sebelum pengarahan tertutup kepada pejabat dalam lingkup Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat, hingga hari keempat Ramadhan atau Minggu (26/3/2023), tawuran terjadi atau akan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kota Tangerang. Setidaknya 61 remaja ditangkap karena keterlibatannya.

”Zonasi berarti ada kualitas. Perhatikan tak boleh ada tawuran. Ajak siswa diskusi, termasuk orangtuanya juga. Saya tugaskan wakil kepala dinas. Tawuran buat apa? Waktu sudah cukup untuk belajar, mengerjakan tugas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Cabut Kartu Jakarta Pintar kalau tawuran,” kata Heru.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menguatkan kolaborasi dengan Polda Metro Jaya dan instansi terkait untuk giatkan patroli dan menyambangi sekolah untuk tekan angka tawuran dan kriminalitas lainnya.

Penekanan lainnya dari Heru adalah pembangunan sekolah ke depannya yang memperhatikan aspek tahan gempa dan bangunan hijau atau green building. Aspek tersebut nantinya berdasarkan catatan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.

”DKI mengarah ke sana agar tak terjadi seperti di daerah lain yang terdampak bencana,” ujar Heru.

Baca juga: Ragam Reaksi, Minim Mitigasi Bencana di Ibu Kota

BPBD DKI Jakarta terus menyosialisasikan dan menyimulasikan penanganan bencana kepada masyarakat umum, sekolah-sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, dan pengelola gedung. Setiap tahun tercatat 50 kegiatan di komunitas atau masyarakat, 20 sekolah, 20 gedung, dan 20 kantor kelurahan, serta 30-40 lokasi lain berdasarkan permintaan warga.

Subkoordinator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Basuki Rakhmat menyebutkan, hasil evaluasi sosialisasi dan simulasi penanganan gempa bumi menunjukkan masih perlu banyak pembenahan. Selain memasifkan sosialisasi dan simulasi, perlu pengawasan terhadap bangunan atau hunian warga karena belum diketahui kekuatannya sebab tak ada regulasi yang mengatur.

”Kalau bangunan delapan lantai ke atas sudah lebih ketat pengawasannya karena ada regulasi. Harus terus konsisten supaya mitigasi dan kesiapsiagaan terbentuk,” katanya.