Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Pertimbangkan Tawaran Relokasi

Sejumlah warga mempertimbangkan tawaran relokasi dari pemerintah. Kendati demikian, mereka berharap relokasi yang diberikan tidak menyulitkan warga.

FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo menyapa warga di tenda pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). Presiden Jokowi menyambangi korban kebakaran Terminal BBM Plumpang yang mengungsi di RPTRA Rasela.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah solusi saat mengunjungi warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). Salah satu solusi yang ditawarkan adalah merelokasi tempat tinggal warga. Menanggapi hal ini, warga turut mempertimbangkan tawaran relokasi tersebut.

Presiden telah menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan solusi terbaik. Jokowi memberikan pilihan antara memindahkan lokasi depo Pertamina atau merelokasi tempat tinggal warga.

”Keputusan (memindahkan depo atau merelokasi warga) akan disampaikan dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Jokowi kepada wartawan saat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rawa Badak Selatan.

Baca juga : Presiden Jokowi: Segera Ditemukan Solusi Depo Plumpang

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Warga melintas di antara puing rumah yang terbakar di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Warga memadati permukiman terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang untuk memungut barang-barang yang tersisa.

Sejumlah warga korban kebakaran di Kelurahan Rawa Badak Selatan mempertimbangkan untuk direlokasi karena tidak punya pilihan tempat tinggal. Di sisi lain, warga menginginkan kejelasan tawaran relokasi tersebut. Mereka khawatir relokasi justru memberatkan mereka.

”Kalau direlokasi ke tempat yang baru mau saja asal tempatnya layak dan cocok. Saya sudah tidak punya pilihan, rumah sudah hancur dan tempat keluarga jauh dari sini,” kata Agus (26), warga RT 006 RW 006 Kelurahan Rawa Badak.

Hal senada diungkapkan Nugroho (44), warga RT 006 RW 001 Rawa Badak. Dia turut mempertimbangkan tawaran relokasi jika pemerintah mau memberikan ganti rugi atas kerusakan bangunan dan lahan mereka.

Baca juga : Wapres Amin: Ganti Rugi Hunian Plumpang Diurus Pemprov DKI Jakarta

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara hunian warga yang terbakar akibat kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

Nugroho yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari tembok Pertamina juga mengaku mengalami trauma atas kejadian yang menewaskan 19 orang tersebut. Kendati tidak ada korban jiwa di keluarganya, dia mengalami pengalaman buruk melihat langsung korban terbakar. Dia pun berharap pemerintah segera mencari solusi terbaik.

”Sangat tidak ideal tinggal di permukiman padat seperti ini. Bahayanya tidak bisa diprediksi, seperti banjir,” kata Nugroho.

Harapan warga

Adapun sejumlah warga masih berharap tetap tinggal di rumah mereka. Warga berharap PT Pertamina mau mengalah. Mereka khawatir jika relokasi dilakukan, pilihan yang ditawarkan adalah berpindah ke rumah susun.

Baca juga : Cegah Kebakaran, Tata Ulang Jarak Obyek Vital Nasional dan Permukiman

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian warga yang luluh lantak akibat kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

”Kami, kan, di sini ngontrak dengan harga murah. Kalau pindah ke rumah susun pasti mahal. Apalagi hanya dengan kerjaan sebagai pengumpul barang rongsokan, pasti enggak bisa bayar,” ujar Neni (50), warga RT 012 RW 009 Rawa Badak.

Ketua RW 009 Rawa Badak Selatan Abdus berharap pemerintah memilih memindahkan lokasi depo Pertamina. Keberadaan depo di tengah permukiman padat sangat berbahaya. Apalagi, beberapa insiden kebakaran yang terjadi bermula dalam depo Pertamina itu.

”Di sekitar depo itu, kan, ada enam RW yang terdampak. Kan, saya juga pernah dengar Pertamina sudah punya lahan di tempat lain. Demi kepentingan orang banyak, harusnya mereka mengalah saja,” ucap Abdus.

Baca juga : Aroma Maut Bensin Plumpang

FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Relokasi jadi solusi

Dihubungi terpisah, pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai, pilihan relokasi warga menjadi alternatif memungkinkan yang akan diambil pemerintah. Pemerintah akan kesulitan jika mengambil opsi memindahkan lokasi depo.

”Meskipun di Tanjung Priok BUMN punya lahan dan lokasinya jauh dari permukiman, itu pasti akan butuh waktu yang tidak sebentar (pembangunannya) serta butuh dana yang banyak. Di tengah ekonomi sulit saat ini, saya rasa itu pilihan yang sulit,” ujar Nirwono.

Menurut akademisi Universitas Trisakti ini, pemerintah bisa mempertimbangkan solusi relokasi warga. Akan tetapi, menurut dia, jika keputusan itu tidak segera diambil, mereka akan kesulitan untuk membujuk warga.

”Mumpung warga masih di pengungsian, pemerintah harus mulai menetapkan batas radius aman untuk disterilkan (untuk relokasi),” kata Nirwono.

Ia khawatir warga di pengungsian akan kembali ke rumah dan memperbaiki kembali hunian mereka tersebut. Dengan demikian, upaya untuk merelokasi warga sulit terwujud.

”Tahun 2009 lalu, daerah sana pernah terjadi kebakaran, tetapi saat itu pemerintah lamban bergerak. Seharusnya kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih cepat,” ucapnya.