Dishub Tangsel Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Titik Kemacetan Lain
Dinas Perhubungan Tangerang Selatan berencana memberlakukan sistem satu arah di titik macet lain jika penerapan pertama di Serpong berhasil.
Oleh
NASRUN KATINGKA
·3 menit baca
NASRUN KATINGKA
Kepadatan lalu lintas dari arah perempatan Viktor menuju lampu merah Muncul, Tangerang Selatan, pada hari pertama pemberlakuan sistem satu arah atau SSA, Kamis (2/3/2023).
TANGERANG SELATAN — Sejak awal Maret 2023, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Banten, mulai menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau SSA hingga sebulan ke depan. Jika berhasil mengurai masalah kemacetan, mereka berencana menerapkan rekayasa lalu lintas serupa di sejumlah titik, seperti di ruas Jalan Pondok Cabe, Jalan Juanda depan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan Simpang Duren, Ciputat.
”SSA di simpang Buaran-perempatan Viktor-lampu merah Muncul-Bundaran Tekno merupakan yang pertama. Kami akan lihat selama sebulan ke depan. Kalau ini dianggap berhasil, kami akan terapkan juga di titik rawan macet lainnya,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Tangerang Selatan Arif Afwan Taufani, Jumat (3/3/2023).
Menurut rencana, sebelum memberlakukan sistem ini di ruas jalan lain, Dishub Tangsel akan melakukan mekanisme yang sama seperti SSA sesi pertama. Dishub terlebih dulu akan melakukan kajian dengan melibatkan akademisi serta berdiskusi dengan unsur masyarakat di sekitar ruas jalan pemberlakuan sistem.
Suasana lalu lintas dari arah perempatan viktor menuju Jalan Ciater Barat, Tangerang Selatan, pada hari pertama pemberlakuan SSA, Kamis (2/3/2023).
Arif mencontohkan, seperti SSA yang pertama, kajian mulai dilakukan pada Oktober 2022. Setelah melalui kajian, Dishub menentukan opsi untuk uji coba pada November 2022. Hingga akhirnya penerapannya dilakukan pada Maret 2023.
”Kurang lebih mekanismenya akan sama, tetapi tentu kami akan melihat kebijakan ini selama sebulan ke depan sambil mendengarkan masukan masyarakat,” ujar Arif.
Ia menyebutkan, rekayasa lalu lintas SSA menjadi pilihan yang harus diambil demi kepentingan orang banyak. Apalagi, pertumbuhan pesat Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi pusat bisnis dan pilihan bertempat tinggal warga sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya Jakarta. Kondisi ini membuat pertumbuhan kendaraan dan mobilitas berkendara akan semakin meningkat pula.
”Kami bahkan berencana, sistem ini tidak hanya dilakukan saat jam sibuk. Bisa saja kami perpanjang 24 jam,” kata Arif.
Suasana lalu lintas dari arah Jalan Ciater Barat menuju perempatan Viktor, Tangerang Selatan, pada hari pertama pemberlakuan SSA, Kamis (2/3/2023).
Belum terurai
Selama dua hari penerapan SSA yang pertama, Arif mengakui kemacetan di simpang Buaran-perempatan Viktor-lampu merah Muncul-Bundaran Tekno belum sepenuhnya terurai. Ada sejumlah kendala yang memengaruhi. Selain karena masih awal penerapan, hujan yang mengguyur pada jam-jam sibuk juga turut berkontribusi membuat lalu lintas semakin padat.
Namun, Arif meyakini sistem ini akan berjalan efektif berkaca dari uji coba yang dilakukan tahun lalu. Ia menunjukkan data keberhasilan saat uji coba SSA sesi pertama pada November 2022. Dalam uji coba selama dua hari, pada jam sibuk pagi dan sore hari di ruas Jalan Raya Serpong, kecepatan kendaraan bisa melaju 37 km per jam. Angkanya meningkat dibandingkan dengan sistem normal dua arah, kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 15 km per jam.
”Ini masih awal. Target kami saat ini adalah mengenalkan kepada masyarakat sehingga ke depan ini menjadi kebiasaan bersama,” ucapnya.
Suasana lalu lintas dari arah perempatan Viktor menuju Jalan Ciater Barat, Tangerang Selatan, pada hari pertama pemberlakuan SSA, Kamis (2/3/2023).
Dihubungi terpisah, pemerhati masalah transportasi, Budiyanto, mengingatkan agar instansi terkait memperhatikan sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan pemberlakuan SSA. Dishub harus melakukan berbagai kajian, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun yuridis di ruas jalan yang akan diterapkan rekayasa lalu lintas SSA.
”Kajian harus dilakukan dengan matang dan penuh dengan berbagai perhitungan. Kalau dari hasil kajian banyak manfaatnya untuk orang banyak, kebijakan ini perlu diambil kendati pasti ada yang saja yang tidak setuju. Kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak,” ujar Budiyanto.
