Perbaikan Rumah di Kota Bogor Sasar Pengentasan BABS

Kota Bogor urutan terakhir dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada triwulan kedua 2022 sebagai wilayah dengan warga yang buang air besar sembarangan atau BABS tinggi. Dari 68 kelurahan, baru 2 kelurahan bebas BABS.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Kawasan permukiman padat penduduk di Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/12/2020).

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menargetkan renovasi 4.583 rumah tidak layak huni pada 2023. Program renovasi tidak hanya semata perbaikan fisik bangunan, tetapi sekaligus mengatasi sanitasi yang masih rendah.

Program renovasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH) menggunakan dua dana melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai sekitar Rp 49 miliar. ”Ada 4.363 rumah dengan anggaran senilai Rp 45,3 miliar dari APBD Kota Bogor. Lalu ada 220 rumah dari bantuan Gubernur sebesar Rp 4,4 miliar,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Rabu (1/2/2023).

Pada renovasi RTLH, kata Bima, tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan rumah, seperti atap, dinding, dan lantai, tetapi ada aspek penting dan harus diperhatikan, yaitu sanitasi.

Baca juga: Mimpi ”Kota dalam Taman” Bogor

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Saat susur Sungai Ciliwung pada hari kedua, Rabu (11/11/2020), Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta rombongan dari Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung dan sukarelawan dari Komunitas Pencinta Ciliwung Bogor tidak hanya banyak menemukan titik tumpukan sampah, tetapi juga permasalahan limbah pembuangan kotoran manusia.

Kota Bogor masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki RTLH sekaligus memperhatikan kondisi kesehatan dan kebersihan warga dan lingkungan. Kota Bogor belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS).

”Ini (program renovasi RTLH) mendukung upaya open defecation free (ODF) atau Bogor bebas dari perilaku buang air besar sembarangan,” ujar Bima.

Bima meminta aparat pemerintah di wilayah ikut memantau penyaluran bantuan dan mengawasi renovasi rumah warga agar tepat sasaran. Begitu pula dengan aspek sanitasi harus terpenuhi.

”Saya pastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Pelaksanaannya dikawal supaya kualitas pekerjaannya bagus dan memenuhi standar kualitas hidup warga,” ujar Bima.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang anak bermain di tengah aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Pulo Geulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021).

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, capaian renovasi RTLH pada 2022 sebanyak 4.286 rumah atau 99,7 persen.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah melanjutkan, angka BABS di Kota Bogor masih tinggi. Dari total 68 kelurahan, tercatat baru dua kelurahan bersih dari BABS. Dua wilayah itu yaitu Kelurahan Rancamaya di Kecamatan Bogor Selatan dan kelurahan Pabaton di Kecamatan Bogor Tengah.

Saya pastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Pelaksanaannya dikawal supaya kualitas pekerjaannya bagus dan memenuhi standar kualitas hidup warga. (Bima Arya Sugiarto)

Capaian itu membuat Kota Bogor menempati urutan terakhir dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada triwulan kedua 2022 sebagai wilayah BABS yang tinggi.

Dari pemetaan penanganan BABS, kata Syarifah, pihaknya menandai kelurahan berdasarkan kasus BABS, seperti warna hijau, kuning, merah, merah tua, dan coklat.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu sudut perkampungan padat penduduk di Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/12/2020).

Kelurahan dengan tanda warna coklat merupakan kelurahan dengan jumlah BABS terbanyak, yaitu 999 hingga 1.978 rumah keluarga. Pemkot Bogor pun membuat satuan tugas untuk mengatasi masalah BABS itu.

”Kami saat ini bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Dalam penanganan ODF 2023, Pemkot Bogor menetapkan setiap operasi perangkat daerah BUMD, keterlibatan lembaga di antaranya Baznas dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendampingi 66 kelurahan agar bebas BABS,” kata Syarifah.

Baca juga: Jalan Tengah Pemenuhan Sanitasi Aman Kawasan Urban

Pendampingan tidak hanya melalui memperhatikan sanitasi melalui program RTLH, tetapi juga mengedukasi untuk mengubah kebiasaan membuang kotoran langsung ke sungai terutama di permukiman pinggir sungai. Pemerintah Kota Bogor menargetkan penurunan BABS mencapai 70 persen dalam lima bulan. Target 100 persen bersih BABS pada 2023 harus terealisasi di seluruh kelurahan.