Dishub DKI Evaluasi Pemanfaatan Tarif Integrasi

Penerapan tarif integrasi angkutan umum di Jakarta sudah jauh lebih baik. Walakin, teknologi transaksi di gerbang ataupun dalam unit bisa lebih cepat agar tidak terjadi kepadatan penumpang.

RIZA FATHONI

Rombongan jurnalis menempelkan kartu JakLingko pada mesin pemindai kartu JakLingko di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, saat turut dalam uji coba penggunaan kartu JakLingko untuk empat jenis moda transportasi publik, Senin (4/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengevaluasi pemanfaatan sistem tarif integrasi tiga moda angkutan umum. Pembahasannya paling cepat Maret nanti berdasarkan agenda Dewan Transportasi Kota Jakarta.

Sistem tarif integrasi tiga moda angkutan umum diluncurkan pada Jumat (7/10/2022). Sistemnya berlaku untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta jika satu penumpang melakukan satu kali perjalanan dengan lebih dari satu moda berbeda. Tarifnya maksimal Rp 10.000 yang dihitung ketika penumpang melakukan perjalanan dengan durasi maksimal 180 menit atau tiga jam.

”Tarif integrasi ini manfaatnya bagi warga yang berkegiatan minimal dengan dua moda. Evaluasi akan lihat berapa banyak pengguna tarif integrasi lebih dari dua moda. Pemanfaatannya dulu, belum kenaikan tarif,” tutur Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, Minggu (29/1/2023).

Pemprov DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal mengatur penumpang dikenai biaya awal Rp 2.500. Lalu, tarif perjalanan selanjutnya akan dibayar berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh atau penumpang membayar Rp 250 per kilometer dengan maksimum tarif Rp 10.000.

Baca juga: Sistem Tarif Integrasi Dimulai, Sosialisasi Masif Dibutuhkan

Tarif integrasi tersebut berlaku selama penumpang tidak keluar dari Sistem Angkutan Umum Massal. Tepatnya sejak pertama kali meletakkan kartu pembayaran di mesin validator atau tap in hingga penumpang mengakhiri perjalanan dengan meletakkan kembali kartu di mesin yang serupa atau tap out.

Rikobimo Ridjal Badri, anggota Komisi Tarif dan Pembiayaan Dewan Transportasi Kota Jakarta, menjelaskan, evaluasi sistem tarif integrasi berlangsung setiap enam bulan sesuai dengan keputusan gubernur dan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Agenda pembahasan evaluasi itu paling cepat Maret nanti.

”Sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika awal penerapan. Keluhan potong dua kali sudah tidak terdengar, tetapi tentu masih perlu perbaikan, terutama dari sisi teknologi, agar transaksi baik di gerbang maupun dalam unit bisa lebih cepat sehingga tidak menimbulkan kepadatan penumpang,” ucap Rikobimo, Minggu sore.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Rombongan jurnalis menempelkan kartu JakLingko pada mesin pemindai kartu JakLingko di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur, saat turut dalam uji coba penggunaan kartu JakLingko untuk empat jenis moda transportasi publik, Senin (4/10/2021).

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta Yusa C Permana mengatakan, sistem tarif integrasi merupakan hal baru sehingga perlu sosialisasi secara sistem dan praktik di lapangan harus masif, jelas, dan mudah dipahami semua level pengguna.

”Selain itu, harus ada uji coba terbatas dulu untuk identifikasi dan mitigasi masalah yang mungkin muncul,” kata Yusa yang tidak masalah dengan tarif Rp 10.000. Justru yang menjadi perhatian ialah target pertumbuhan penumpang dengan adanya sistem tarif integrasi lantaran berkaitan dengan besaran subsidi serta mitigasi atas masalah yang muncul saat implementasi.

Baca juga: Mewujudkan Kota Inklusif bagi Penyandang Disabilitas