Pekerjaan Rumah Menanti Penjabat Gubernur DKI Jakarta
Warga mengharapkan calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak terasosiasikan dengan kelompok tertentu. Calon independen dan profesional diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang masih mendera Jakarta.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Calon penjabat gubernur DKI Jakarta diharapkan melanjutkan program kerja, menjaga kestabilan politik di Ibu Kota, dan mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketiganya demi mengentaskan persoalan sehari-hari yang masih mendera Kota Jakarta.
Lembaga survei Pusat Data Bersatu merilis hasil survei terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang akan menyelesaikan pengabdian pada 16 Oktober 2022.
Hasil survei melalui telepon kepada 400 responden dengan nirpencuplikan 5 persen itu, antara lain, sebanyak 83,8 persen responden (mayoritas 17-25 tahun) puas terhadap kinerja Anies-Riza. Mereka puas karena pembangunan infrastruktur, tata kelola perkotaan, dan layanan transportasi umum.
Namun, dalam survei yang sama pula, responden mengharapkan calon penjabat gubernur yang tidak terasosiasikan dengan kelompok tertentu. Calon yang independen dan profesional diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari yang masih mendera Kota Jakarta.
”Mereka puas adanya penambahan koridor Tranjakarta, perbaikan halte, dan lainnya. Tetapi, responden mengingatkan masih ada pekerjaan rumah mengatasi dampak ekonomi dari Covid-19,” ucap Syarifudin, peneliti Pusat Data Bersatu, pada Kamis (29/9/2022).
Posisi penjabat gubernur strategis selama dua tahun ke depan untuk mengatasi warisan masalah yang belum selesai dan melaksanakan atau menyelesaikan program kerja gubernur sebelumnya.
Agus Herta Sumarto, peneliti Institute for Development of Economics and Finance, menyebutkan, hasil survei menunjukkan warga sudah rasional. Mereka puas, tetapi sadar masih ada masalah yang belum selesai.
”Sosok penjabat gubernur harus mampu diterima semua lapisan masyarakat karena kestabilan politik turut memengaruhi situasi ekonomi,” katanya.
Harus diingat APBD terbesar, duitnya jumbo, angka ketok palu Rp 82,4 triliun. Maksimalkan untuk perbaikan Jakarta.
Di sisa waktu dua tahun ini, penjabat gubernur diharapkan melanjutkan program kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022. Juga bekerja keras menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai barometer nasional.
Agus mengatakan, program pengendalian banjir merupakan salah satu yang terhambat atau terkendala selama pandemi Covid-19. Sebagian besar program masih dalam tahap pengerjaan sehingga penjabat gubernur harus mengawalnya.
”Masalah lain, menekan angka kemacetan dan menggenjot transportasi publik. Calon penjabat gubernur harus tuntaskan atau lanjutkan programnya,” ucapnya.
Profesional
Rapat pimpinan gabungan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022), telah mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur. Ketiganya ialah Heru Budi Hartono, saat ini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta; Marullah Matali yang menjabat Sekdaprov DKI Jakarta; dan Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta pernah menjabat Penjabat Sementara Gubernur Kepulauan Riau.
”Jakarta membutuhkan sosok penjabat gubernur yang cakap birokasi dan juga mampu memahami sosial kulutral. Tidak partisan dan mengayomi sehingga bisa menghadirkan modernitas,” ujar Alwan Ola Riantobi, pegiat pemilu.
Priyo Budi Santoso, politikus, menambahkan, penjabat gubernur akan menghadapi banyak tantangan. Jam terbang atau pengalamannya harus tinggi atau baik.
”Harus diingat APBD terbesar, duitnya jumbo, angka ketok palu Rp 82,4 triliun. Maksimalkan untuk perbaikan Jakarta,” katanya.