Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Kampanye, Eks Ketua KPU Depok Tidak Ditahan

Mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati menjadi tersangka korupsi, tetapi sampai saat ini tidak ditahan. Tersangka juga masih aktif menjadi anggota KPU Jawa Barat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Wartawan menyaksikan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, melalui layar lebar di Kantor KPU Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9/2020). Sehari sebelumnya pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia juga telah mendaftarkan diri di KPU Kota Depok.

DEPOK, KOMPAS — Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 2013-2018 Titik Nurhayati ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye 2015. Kendati berkas perkara dugaan korupsi sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Titik tidak ditahan.

Saat ini, Titik juga masih aktif sebagai anggota KPU Jawa Barat. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Depok Andi Rio Rahmatu, dalam keterangan resmi, Rabu (27/7/2022), mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Depok tidak menahan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok 2013-2018 Titik Nurhayati karena kewenangan subyektif dari penyidik. Jaksa mengklaim dalam perkara itu, alat bukti dan barang bukti juga sudah dipegang oleh penyidik. Tersangka tidak ditahan hingga perkara disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Baca juga: KPU Diingatkan Area Rawan Korupsi

Menurut Andi, pihaknya menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berisi permintaan agar tersangka tidak ditahan. Dalam surat itu, KPU RI meminta agar tersangka tidak ditahan karena jabatannya sebagai komisioner KPU Jawa Barat.

Saat ini, KPU sedang melakukan tahapan pemilu sehingga kehadiran tersangka dalam kegiatan KPU Jawa Barat dianggap penting. Tersangka juga menyerahkan surat keterangan yang berjanji untuk kooperatif mengikuti persidangan.

”Ada surat permintaan untuk (tersangka) tidak ditahan dari KPU Pusat dan KPU Jabar. Surat permintaan dari pimpinan KPU Pusat,” ujar Andi, saat dikonfirmasi, Rabu (27/7/2022).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Spanduk yang menghiasi Kantor KPU Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9/2020). Ada dua pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Depok yang telah mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pilkada Depok 2020. Pasangan itu adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris- Imam Budi Hartono.

Dalam kasus ini, Titik disangkakan dengan dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4-20 tahun berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor. Sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun seharusnya ditahan.

Kendati demikian, Andi menjelaskan, adanya surat permintaan dari KPU agar tersangka tidak ditahan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk tidak menahan tersangka. Selain itu, penahanan merupakan kewenangan subyektif dari jaksa penyidik. Saat ini, posisi perkara tersebut sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Jabar.

Meski tahapan pemilu masih lama, lanjut Andi, pertimbangan dari kejaksaan tahapan pemilu berjalan panjang. Tidak hanya terkait hari pemungutan suara, tetapi juga ada pendataan daftar pemilih tetap (DPT) dan persiapan teknis lainnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Spanduk yang menghiasi Kantor KPU Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9/2020). Ada dua pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Depok yang telah mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pilkada Depok 2020. Pasangan itu adalah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

”Karena alat bukti dan barang bukti sudah dikantongi jaksa penyidik, tersangka pun tak ditahan. Tersangka (Titik) sudah kami teliti kemarin berikut barang buktinya. Tim jaksa penuntut umum juga sudah ditunjuk sehingga minggu ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” ujar Andi.

Penyalahgunaan wewenang

Titik Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan dana hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye 2015. Awalnya, Titik mendapatkan dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok per 23 Maret dan 30 Oktober 2015. Titik diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Ketua KPU Depok.

Total dana hibah yang diterima KPU Depok tahun 2015 itu senilai Rp 44,9 miliar. Titik kemudian menggunakan dana itu untuk kegiatan berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon serta iklan media massa cetak dan elektronik tahun anggaran (TA) 2015. Ia diduga mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung dan menyusun nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada (copy paste) dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa survei dan komunikasi dengan pihak terkait. Akibatnya, terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp 817 juta.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, terkait hasil pertemuan pimpinan KPU dengan Presiden, Senin (30/5/2022). Pertemuan Presiden dengan KPU membahas kesiapan KPU dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024. Beberapa poin dari pertemuan Presiden dan KPU di antaranya Presiden mendukung penuh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, Presiden mendukung penuh kebutuhan KPU baik regulasi maupun pendanaan, dan Presiden meminta KPU untuk bisa meningkatkan kualitas pemilu. Selain itu, Presiden dan KPU menyepakati masa kampanye selama 90 hari dan Presiden mendorong kementerian/lembaga untuk mendukung penuh KPU dalam menyiapkan dan melaksanakan Pemilu 2024.

Terkait dengan anggota KPU Jabar yang tersangkut kasus korupsi tetapi masih bertugas, Ketua KPU Hasyim Asy’ari membenarkan ada surat permintaan dari KPU RI yang meminta tersangka tidak ditahan karena sedang melakukan tahapan pemilu.

Pertimbangan KPU membuat surat permintaan itu adalah aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu menyebutkan bahwa anggota KPU, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diberhentikan sementara jika statusnya sudah menjadi terdakwa. Terdakwa yang dimaksud adalah dakwaan dibacakan di muka persidangan.

Baca juga: KPU dan Jerat Korupsi

Itu baru nanti ada ketentuan di UU Pemilu yang menyatakan untuk diberhentikan sementara. (Hasyim Asy’ari)

Hasyim menjelaskan, karena ketentuan di UU Pemilu menyatakan seperti itu, hak seseorang, asas praduga tak bersalah, dan proses hukum akan dihormati. Sebelum meminta surat permintaan agar tersangka tidak ditahan, KPU sudah mempertimbangkan ketentuan di UU tentang kapan status seseorang itu bisa diberhentikan sementara ketika tersangkut kasus hukum.