Jakarta Berjuang Mengontrol Penggunaan Air Tanah dan Sumber Polutan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak pemimpin dan pemerintahan kota untuk menyusun solusi menghadapi perubahan iklim global melalui kolaborasi berbagai kerja sama bisnis dan investasi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Penjual air bersih melintasi rob di RT 005 RW 002 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (6/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Jakarta fokus mengendalikan penggunaan air tanah di pesisir utara dan polusi udara oleh kendaraan bermotor. Dua upaya itu merupakan bagian dari implementasi pengendalian dampak bencana iklim.

Organisasi nonpemerintah Forum Ekonomi Dunia mendaftarkan Jakarta sebagai kota yang paling berpotensi tenggelam pada 2050 dengan penurunan permukaan tanah hingga 6,7 inci atau 170 sentimeter per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Organisasi lingkungan global Greenpeace Asia Timur bahkan memprediksi potensi itu bisa terjadi lebih dini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di sela-sela diskusi peningkatan kapasitas dalam rangka implementasi pengendalian dampak bencana iklim kota-kota di Indonesia, Selasa (5/7/2022), di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, mengatakan, pengendalian penggunaan air tanah menjadi salah satu upaya menyikapi potensi tenggelamnya Ibu Kota.

”Beberapa organisasi perangkat daerah sudah melakukan operasi penggunaan air tanah. Ke depannya kami bekerja sama dengan Perumda Paljaya dan RPTRA untuk menyediakan air bersih. Juga sudah berkoordinasi untuk masalah limbah dan diharapkan sudah tidak ada lagi eksploitasi air tanah,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kondisi udara di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (4/6/2021). Polusi udara di Jakarta hingga kini masih tinggi dan beberapa kali melebihi baku mutu nasional.

Jakarta berkomitmen menjadi kota yang layak huni dan kota yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Asep, tengah merencanakan kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk menghubungkan sistem penyediaan air minum dari Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat langsung ke Jakarta. Upaya itu diharapkan kian memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta.

Pemanasan global yang meningkatkan risiko kenaikan permukaan air laut serta ekstremitas iklim yang bisa memicu hujan intensitas tinggi dan banjir menjadi momok bagi Jakarta yang penuh masalah. Selain berkurangnya area resapan tanah, penurunan tanah di bawah permukaan laut saat ini mencapai 14,43 persen dan diprediksi meluas sampai 28,33 persen wilayah Jakarta pada 2050.

Selain mengendalikan penggunaan air tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tanggul pantai National Capital Integrated Coastal Development, sistem polder, seperti pompa, pintu air, dan waduk. Pemprov juga membangun sistem pemantauan penurunan muka tanah dan rob dalam rangka pengambilan keputusan untuk strategi mitigasi dan pengembangan wilayah pesisir.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pemandangan gedung-gedung bertingkat yang diselimuti kabut polusi udara di kawasan Jakarta, Senin (6/6/2022).

Polusi udara

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Sejak 15 Juni 2022, konsentrasi PM 2,5 tercatat meningkat hingga mencapai puncak pada level 148 µg/m3 atau masuk kategori tidak sehat.

Asep menyebutkan, sumber pencemar udara di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor yang berkontribusi 75 persen pada pencemaran udara di Jakarta. Sisanya dari kegiatan industri, konstruksi, dan sebagainya.

”Jakarta membuka pintu kolaborasi dalam aglomerasi Jabodetabek dan Cianjur untuk beraksi mengatasi polusi dari kendaraan bermotor. Salah satunya, mengenakan sanksi uji emisi terutama untuk perpanjangan STNK,” ucapnya.

Sanksi yang tengah dikaji itu mengharuskan pemilik sepeda motor dan mobil untuk lulus uji emisi sebelum memperpanjang STNK. Tidak tertutup pula kemungkinan sanksi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat

Asep mengatakan, upaya tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan kepolisian dan instansi terkait supaya bisa terlaksana akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Karena itu, wilayah aglomerasi didorong aktif dalam kampanye dan pelaksanaan uji emisi supaya masyarakat terbiasa dan bisa menerapkan sanksi.

”Dalam waktu dekat kami akan buat nota kesepahaman dengan Kota Bekasi dan Kota Tangerang. Kami harapkan nanti juga akan diikuti oleh kota lain, seperti Kota Bogor dan Kota Depok, mungkin juga Cianjur supaya kebijakannya seragam dalam penyediaan sarana uji emisi,” katanya.

Baca Juga: Belum Terlambat untuk Cegah Jakarta Tenggelam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui siaran video, mengajak pemimpin kota dan pemerintahan kota untuk menyusun solusi menghadapi ketegangan perubahan iklim global. Kolaborasi untuk mengembangkan berbagai kerja sama bisnis dan investasi itu untuk menjaga inklusif, keragaman, dan pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab.

”Kita menghadapi tantangan global yang bergeser ke arah masa depan yang inklusif, ke arah berkelanjutan, yang mencakup inisiatif dalam mengembangkan kota yang tangguh, yang maju secara digital, yang berkelanjutan, dan layak huni. Jakarta berkomitmen menjadi kota yang layak huni dan kota yang berkelanjutan,” ucapnya.