Polisi Janji Humanis dan Tanpa Peluru Tajam Saat Unjuk Rasa BEM SI
Polda Metro Jaya dan Polda Banten berjanji bersikap humanis dan tidak membawa peluru tajam dalam pengamanan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI pada Senin (11/4/2022).
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI akan berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan aksi tersebut sehingga akan mengalihkan arus lalu lintas dan tak menggunakan kekerasan dan membawa peluru tajam sesuai permintaan Menko Polhukam Mahfud MD.
Tuntutan BEM SI melalui unjuk rasa esok antara lain Presiden Joko Widodo tegas menolak dan menyatakan sikap terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode, menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengusut spekulan minyak goreng.
Mahasiswa juga meminta presiden mengevaluasi kinerja menterinya, menyelesaikan konflik agraria, dan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkomitmen menuntaskan janji politik saat kampaye dahulu.
Kedepankan pelayanan kepada peserta dan tidak menggunakan peluru tajam sesuai arahan dari pimpinan polda sebagaimana permintaan Menko Polhukam.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan, polisi sudah menerima surat pemberitahuan aksi BEM SI dengan koordinatornya Kaharuddin.
”Polda siap mengamankan aksi. Kami imbau masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa dan peserta aksi agar tertib, damai, dan tidak anarkis,” ujarnya, Minggu (10/4/2022).
Zulpan enggan menyebutkan jumlah petugas yang akan mengamankan unjuk rasa BEM SI. Menurut dia, jumlah petugas yang diturunkan sebanding dengan peserta unjuk rasa dan akan bersikap humanis, mengedepankan pelayanan kepada peserta, serta tidak membawa peluru tajam.
”Kedepankan pelayanan kepada peserta dan tidak menggunakan peluru tajam sesuai arahan dari pimpinan polda sebagaimana permintaan Menko Polhukam,” katanya.
Pengalihan lalu lintas
Minggu pagi hingga siang belum ada persiapan pengamanan di kawasan Istana Negara. Warga dan wisatawan hilir mudik, terutama di Monumen Nasional (Monas). Mereka berswafoto dan berkeliling menggunakan dokar.
Polda Metro Jaya akan mengalihkan dan menutup arus lalu lintas di kawasan tersebut mulai pukul 08.30. Tujuannya supaya tak terjadi kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Pengalihan arus lalu lintas mencakup 11 ruas jalan, yakni kendaraan menuju Jalan Veteran I, Veteran II, dan Veteran III diluruskan ke Harmoni; kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Istana Negara dibelokkan ke Jalan Perwira; dan kendaraan dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
Kendaraan dari Jalan MH Tharmin menuju Bundaran Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda dibelokan menuju Kebon Sirih; kendaraan dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan dari Jalan Fachrudin menuju Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis; serta kendaraan dari Jalan Tanah Abang II dan Jalan Majapahit menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.
Kendaraan dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke Jalan Juanda; kendaraan dari Jalan Suryo Pranoto menuju Jalan Juanda dibelokkan ke Jalan Gajah Mada; kendaraan dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke Jalan Tanah Abang II; dan kendaraan dari Jalan Katedral ke Jalan Veteran dibelokkan ke Pasar Baru.
”Untuk di DPR/MPR bersifat situasional, melihat perkembangan massa. Bila massa cukup banyak, maka lalu lintas akan ditutup di bawah jembatan layang dan akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo.
Banten
Polda Banten juga telah menyiapkan petugas untuk pengamanan unjuk rasa mahasiswa di wilayah hukumnya, termasuk mengantisipasi pergerakan peserta aksi ke Jakarta.
Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Shinto Silitonga menuturkan, sekitar 400 petugas pengendali massa hingga unit negosiasi akan mengamankan unjuk rasa mahasiswa. Pengamanan mengendapkan sikap humanis dan tidak membawa senjata api. Namun, petugas diminta mendokumentasikan kegiatan positif dan temuan negatif di lapangan sebagai basis penegakan hukum.
”Unit negosiasi akan menjadi formasi awal yang bertemu massa supaya situasi terkendali. Petugas juga tidak membawa senjata api dan peluru tajam,” tuturnya.