Segera Selesaikan Aturan Teknis Pemilu 2024

Penyelenggara pemilu yang akan segera dilantik harus langsung bekerja, khususnya menyelesaikan seluruh peraturan teknis untuk Pemilu 2024.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Spanduk ketidakserujuan atas penundaan pemilu terlihat di kawasan Mampang, Jakarta, Jumat (11/9/2022). Masyarakat sipil dan elite politik tetap harus mengawal Pemilu 2024 bisa berlangsung sesuai rencana. Sebab, pemilu periodik merupakan amanat konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemilu 2024 harus dipersiapkan dengan matang untuk mengakhiri wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Penyelenggara pemilu yang akan segera dilantik harus langsung bekerja, khususnya menyelesaikan aturan teknis Pemilu 2024.

Politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, mengatakan, presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara sudah menugaskan Menteri Dalam Negeri, dan bersama DPR, menyepakati agenda pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Karena itu, presiden tidak perlu lagi menjawab pertanyaan terkait isu penundaan pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pemerintah dan DPR juga sudah memutuskan nama-nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027 untuk menggantikan komisioner KPU 2017-2022 yang masa jabatannya berakhir pada 11 April 2022. Calon terpilih komisioner KPU 2022-2027 tersebut tinggal dilantik oleh presiden.

”Dalam tahapan pelaksanaan pemilu tentu butuh anggaran. Maka, nanti pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran tersebut dalam APBN kita termasuk anggaran persiapan pemilu dan pelaksanaan pemilu nantinya. Artinya, bahwa agenda pemilu itu sudah fix diputuskan pemerintah bersama DPR,” kata Masinton dalam diskusi bertajuk ”Stop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?” yang diselenggarakan oleh Para Syndicate, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga: Jubir Luhut: Luhut Patuh Arahan Presiden yang Minta Penundaan Pemilu Tak Lagi Disuarakan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Timeline atau tahapan Pemilu 2024 dipaparkan Ketua KPU Ilham Saputra saat rapat dengan Komisi II DPR membahas penetapan jadwal pemilu serentak tahun 2024 di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Pada rapat tersebut DPR, KPU, dan Pemerintah menyepakati Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menegaskan, pernyataan pemerintah bahwa penundaan pemilu tidak terjadi harus dipastikan dengan tindakan nyata dalam mempersiapkan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu yang akan segera dilantik harus langsung bekerja dengan melakukan pertemuan rapat bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan tahapan serta anggaran pemilu.

Ia mengingatkan, waktu persiapan Pemilu 2024 sangat pendek mengingat pada Agustus 2022 sudah masuk tahapan pendaftaran partai politik. Pemerintah dan DPR harus memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menambahkan, pemerintah bersama dengan partai koalisi pendukung pemerintah sebaiknya fokus bekerja. Dengan kinerja yang baik, maka mereka akan mendapatkan suara pada Pemilu 2024.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) D Nicky Fahrizal menegaskan, untuk memastikan pemilu tepat waktu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu harus segera membereskan seluruh peraturan teknis yang dibutuhkan, seperti pendaftaran, verifikasi, hingga persoalan surat suara. Karena itu, ia berharap penyelenggara pemilu yang akan dilantik harus segera menyelesaikan peraturan teknis yang dibutuhkan dan juga soal pendanaan pemilu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM seluruh Indonesia berunjuk rasa di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022). Unjuk rasa tersebut sebagai sikap penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

”Tanpa membereskan hal-hal yang teknis, pemilu sulit terwujud,” kata Nicky. Ia menambahkan, masyarakat harus terus mengawal penyelenggara pemilu agar bekerja tepat waktu dan sesuai harapan publik sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Cara tersebut bisa menutup wacana penundaan pemilu.

Dihubungi secara terpisah, anggota KPU, Viryan Aziz, menegaskan, KPU sudah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satunya penyiapan teknologi yang dibutuhkan seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), hingga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

”Sipol, Sirekap, Sidalih itu semua instrumen kerja berdasarkan PKPU (Peraturan KPU) masing-masing. Selama belum ditetapkan (PKPU-nya), aplikasi itu belum bisa difinalkan,” kata Viryan.

Baca Juga: Moeldoko: Presiden Sudah Tegas, Jangan Jadi Bahan Gorengan

Ia berharap, KPU periode 2022-2027 dapat dengan cepat menyelesaikan seluruh PKPU yang dibutuhkan karena tinggal proses uji publik. Ketika PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD serta PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu sudah selesai, Sipol dan Sidalih bisa segera ditetapkan karena sudah ada kerangka hukumnya.