Survei: Pemahaman Kota Bogor pada Covid-19 dan Vaksin Membaik
Pemahaman warga terhadap pandemi kian membaik di Kota Bogor. Mayoritas warga juga setuju dengan pelaksanaan PPKM selama ada antisipasi dalam mengatasi persoalan ekonomi.
Oleh
STEFANUS ATO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, bersama IPB University, Minggu (15/8/2021) merilis hasil survei pemahaman warga di daerah tersebut terhadap pandemi Covid-19. Dalam survei yang melibatkan 20.819 responden itu, mayoritas sudah memiliki pemahaman yang baik tentang Covid-19 dan vaksinasi.
Survei masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19 dilakukan dari 30 Juli 2021 hingga 14 Agustus 2021. Survei yang melibatkan 20.819 responden dan tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor itu untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang vaksin, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kepatuhan protokol kesehatan, serta dampak sosial ekonomi.
Dari survei itu, 92 persen responden paham bahwa vaksinasi Covid-19 berperan membangun sistem kekebalan tubuh. Selain itu, ada 77 persen percaya berbagai merek vaksin memiliki kesamaan dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Masyarakat Kota Bogor yang masih percaya bahwa produk vaksin merupakan konspirasi elite global hanya 2 persen.
Kepercayaan responden pada manfaat vaksin juga berbanding lurus dengan tingkat partisipasi untuk vaksin. Dari survei itu, 85 persen responden telah mengikuti vaksinasi Covid-19. Dari jumlah itu, alasan warga mengikuti vaksin karena yakin meningkatkan imun tubuhnya mencapai 87 persen.
Adapun terkait dengan pelaksanaan PPKM, yang sangat setuju sebanyak 30 persen dan yang setuju 46 persen. Masyarakat yang setuju dengan kebijakan PPKM juga mayoritas sepakat untuk harus patuh terhadap PPKM. Rinciannya, 40 persen sangat setuju dan 47 persen setuju.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, ada banyak hal penting dari hasil survei pada 2021 tersebut. Salah satunya, terutama pandangan publik terhadap Covid-19 yang dinilai jauh lebih baik. ”Pandangan publik tentang vaksin juga jauh lebih baik. Masyarakat antusias dan ingin divaksin,” kata Bima, Minggu (15/8/2021), di Bogor.
Bima mengakui, meski pandangan publik terhadap vaksin dan Covid-19 kian membaik, masih ada catatan, terutama terhadap pelaksanaan PPKM. Warga sebenarnya patuh terhadap kebijakan tersebut jika ada langkah antisipasi terlebih dulu dari pemerintah sebelum memperketat mobilitas warga.
Kelompok masyarakat yang perlu jadi perhatian pemerintah sebelum penerapan PPKM ialah pekerja harian. Sebab, selama penerapan PPKM, para pekerja harian kehilangan pekerjaan hingga pendapatan.
”PPKM ini menurunkan pendapatan mereka (pekerja harian). Jadi, ini harus ada langkah antisipasi sebelum pengetatan mobilitas. Harus ada strategi dulu untuk mengatasi dampak ekonominya, terutama kepada pekerja harian,” ujarnya.
Data terkini Dinas Kesehatan Kota Bogor, dari target 819.444 sasaran vaksinasi, sebanyak 382.032 orang atau 46,62 persen warga telah menerima vaksin tahap pertama. Adapun penerima vaksin lengkap terdapat 197.973 orang (24,16 persen). Bulan Agustus ini cakupan vaksinasi ditargetkan 50 persen.
Yakin kalahkan pandemi
Bima menambahkan, ada juga kabar baik dan optimisme publik yang tergambar dalam survei itu. Mayoritas responden atau 84 persen warga percaya Covid-19 bisa ditaklukkan.
”Ini modal sosial yang luar biasa dan warga memiliki solidaritas sosial. Cukup banyak persentase yang pernah menyumbang, ingin menyumbang, atau ingin membantu saudara-saudaranya. Jadi, survei ini membuat kita optimistis. Tetapi, juga banyak catatan bahwa ke depan harus ada hal-hal yang kami antisipasi, terutama ekonomi yang tidak mudah,” ucap Bima.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menambahkan, hasil survei bisa menjadi acuan memperbaiki kebijakan dan langkah penanganan Covid-19. Ia juga mengapresiasi Pemkot Bogor dan IPB University yang sudah melakukan studi secara maksimal, terutama dengan pendekatan berbasis ilmiah. Pendekatan ilmiah ini sangat penting dalam setiap pembuatan kebijakan.
Atang juga menyampaikan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki pemerintah daerah. Beberapa di antaranya ialah vaksinasi, penanganan masalah sosial ekonomi, dan penanganan masalah kesehatan serta pendidikan. Dari sisi vaksinasi, sebanyak 85 persen responden sudah mengikuti vaksinasi. Namun, mereka mengeluhkan masalah kerumunan dan jarak lokasi vaksinasi.
”Perlu memperbanyak lokasi vaksinasi yang mendekat ke wilayah dan pengaturan jam kehadiran. Perlu juga ada studi lanjutan untuk memotret warga yang belum vaksin karena belum ter-capture secara rinci. Ini penting untuk mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi warga yang belum vaksin,” katanya.
Terkait dengan masalah ekonomi dan sosial, kata Tatang, ini masih menjadi persoalan bagi masyarakat Kota Bogor. Sebab, 65 persen warga turun pendapatannya selama pemberlakuan PPKM dan 41 persen responden mengakui kehilangan pekerjaan akibat penerapan PPKM.
”Masalah ini perlu segera dicarikan jalan keluarnya. DPRD Kota Bogor bersama Bappeda dan TAPD Kota Bogor bisa merumuskan kebijakan untuk menangani masalah ini. Mumpung kami sedang membahas anggaran agar tepat kebijakannya. Jangka pendek perlu ada solusi cepat. Jangka menengah panjangnya perlu kebijakan yang strategis,” ucapnya.