Sanksi Denda dan Pidana bagi Pelanggar PPKM Darurat di Bogor

Kebijakan sanksi pelanggar PPKM darurat tidak hanya berlaku pada unit usaha atau perusahan terkait jam operasional dan WFH, tetapi juga berlaku untuk kejahatan yang memanfaatkan situasi pandemi demi keuntungan.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Suasana lalu lintas di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat, tak jauh dari pusat kuliner Suryakencana tampak lenggang, Minggu (4/7/2021). sejumlah toko tutup dari aktivitas jual beli, hanya toko sembako dan makan masih buka. Begitu pula dengan kondisi lalu lintas lancar dan tidak terjadi kemacetan seperti akhir pekan sebelumnya.

BOGOR, KOMPAS – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor mulai Senin (5/7/2021) memberlakukan sanksi denda dan pidana bagi pelanggar pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM darurat.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, setelah dua hari sosialisasi PPKM darurat, mulai Senin ini Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor memberlakukan sanksi denda dan pidana kepada pelanggar. Kebijakan sanksi harus berlaku agar kepatuhan aturan protokol kesehatan ketat dijalankan. Harapannya, penanganan kasus pandemi Covid-19 bisa maksimal dan angka kasus bisa turun.

Baca juga: Kota Bogor Mendapat Isi Ulang 100 Tabung Besar Oksigen dari Krakatau Steel

“Aturan sanksi berlaku hari ini, Senin. Jika ada yang melanggar aturan, masih nekat beroperasi kami akan tindak dan memberikan sanksi mulai dari teguran, penutupan, denda, hingga pencabutan izin operasional,” kata Bima, Senin (5/7/2021).

Bima juga meminta aparatur dari lurah, camat, dan dinas-dinas untuk aktif siaga dalam pemantauan dan pengawasan. Warga pun diminta untuk ikut mengawasi. Jika menemukan pelanggaran, warga diminta tidak segan melaporkan. Kerja sama dan kolaborasi di masa kedaruratan Covid-19 sangat dibutuhkan.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

PPKM darurat hari ke dua di Kota Bogor tampak sepi seperti di kawasan Jembatan Merah, Jalan Veteran, Minggu (4/7/2021). Kawasan ini biasanya selalu ramai dipenuhi PKL dan kendaraan yang terparkir memenuhi badan jalan, serta angkutan kota yang ngetem sehingga setiap hari selalu macet.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menyatakan, kebijakan sanksi bagi pelanggar PPKM darurat tidak hanya berlaku pada unit usaha atau perusahan terkait jam operasional dan bekerja dari rumah, tetapi juga individu yang melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat.

Petugas gabungan juga tidak segan untuk menindak oknum yang sengaja membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa warga. Di antaranya oknum atau toko obat, apotek, dan produsen oksigen yang menaikkan harga di atas patokan harga eceran tertinggi, serta mereka yang menjual obat palsu atau kadaluarsa.

Baca juga: Mobilitas di Luar Sektor Esensial dan Kritikal Tak Terbendung

”Saya ingatkan lagi untuk tidak menaikan harga apalagi melakukan upaya-upaya untuk keuntungan pribadi dan membahayakan masyarakat, kami akan tindakan tegas. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika ada oknum-oknum yang menjual obat atau oksigen dengan harga tidak wajar,” kata Susatyo menegaskan.