Persiapan Sekolah Tatap Muka, 80 Persen Tenaga Pendidik di Bogor Sudah Divaksin

Berlangsung atau tidaknya pembelajaran tatap muka tak hanya bergantung kepada sekolah, dinas satuan pendidikan, dan satgas Covid-19. Izin dan komitmen orangtua menjadi unsur terpenting terlaksananya sekolah tatap muka.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah siswa kelas V SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, berjemur sinar matahari pagi sambil mengerjakan ujian tengah semester secara daring, Senin (21/9/2020).

BOGOR, KOMPAS — Menjelang pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, terus mengejar target vaksinasi tenaga pendidik. Saat ini realisasi target vaksinasi sudah mencapai 80 persen atau 15.240 tenaga pendidik. Persiapan pembelajaran tatap muka masih terus dimatangkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penularan wabah di kluster sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, pembelajaran tatap muka (PTM) mulai dilaksanakan pada Juli 2021. Selain persiapan teknis protokol kesehatan di sekolah, pihaknya terus berupaya mengejar target vaksinasi untuk tenaga pendidik. Vaksinasi untuk tenaga pendidik menjadi salah satu syarat utama terselenggaranya PTM.

”Vaksinasi bagi tenaga didik sudah berlangsung sejak Maret dan dilakukan secara massal. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga didik by name by address Kota Bogor sebanyak 15.240 orang dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Total tenaga pendidik yang sudah menerima 12.184 orang atau sudah mencapai 80 persen tahap vaksin dosis pertama dan kedua,” kata Retno, Rabu (28/4/2021).

Total tenaga pendidik yang sudah menerima 12.184 orang atau sudah mencapai 80 persen tahap vaksin dosis pertama dan kedua.(Sri Nowo Retno)

Retno melanjutkan, 3.236 tenaga pendidik atau 20 persen lainnya akan menerima vaksin seusai Lebaran. Dinas Kesehatan Kota Bogor menargetkan dalam dua pekan 3.236 tenaga pendidik bisa terealisasi menerima vaksin.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu pegawai di lingkungan pusat perbelanjaan modern menunjukkan kartu vaksinasi setelah mengikuti pemberian vaksin massal pengelola pusat perbelanjaan dan retail di mal Boxies 123, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/3/2021).

Namun, menurut Retno, saat ini ketersediaan vaksin hanya sekitar 22.000 dosis dan itu diprioritaskan untuk orang lanjut usia. Ia berharap ada alokasi vaksin tambahan dan masih terus berkoordinasi dengan jajaran terkait agar dosis vaksin tambahan bisa segera tiba di Kota Bogor untuk tenaga pendidik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi mengatakan, pihaknya masih belum bisa memastikan kapan uji coba PTM bisa terselenggara. Uji coba PTM harus dilakukan sebelum PTM pada Juli 2021 sesuai SKB 4 menteri. Meski begitu, pihaknya terus mematangkan konsep, teknis, dan persiapan PTM agar satuan tugas pendidikan nantinya siap melaksanakan.

”Kita harus persiapkan betul PTM ini, harus siap agar saat PTM Juli nanti Kota Bogor bisa berjalan sesuai harapan, tidak sembarang. Kami terus koordinasi dengan satgas Covid-19 dan instasi pendidikan lainnya. Semuanya kami koordinasikan dan evaluasi. Kami terus monitor persiapannya. Kami siapkan juga juklak juknis uji coba PTM,” kata Hanafi.

Baca juga : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Masih Berisiko Tinggi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para guru di SMP Negeri 10, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan peralatan laptop dan telepon selulernya memberikan materi pembelajaran jarak jauh dari sekolah, Senin (24/8/2020).

Hanafi menjelaskan, ada 37 sekolah menengah pertama (SMP), terdiri dari 20 sekolah negeri dan 17 swasta, yang sudah terverifikasi untuk uji coba PTM. Sementara untuk sekolah dasar nantinya di setiap satu kecamatan akan ada enam sekolah yang melaksanakan PTM.

”Di Kota Bogor ada enam kecamatan. Setiap kecamatan ada enam SD yang nanti disiapkan untuk PTM,” lanjut Hanafi.

Hanafi menegaskan, berlangsung atau tidaknya PTM tidak hanya bergantung kepada sekolah, dinas satuan pendidikan, dan satgas Covid-19 yang memiliki kewenangan memberikan verifikasi pelaksanaan. Namun, unsur terpenting adalah izin dari orangtua. Jika ada 50 persen orangtua tidak mengizinkan anaknya sekolah, pihaknya akan mengikuti suara orangtua. PTM jangan sampai menimbulkan kluster sekolah dan meningkatkan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

Baca juga : Ombudsman: Jangan Paksa Buka Sekolah

”Saya minta orangtua jangan memaksa anaknya untuk sekolah. Kita tidak tahu kondisi kesehatan anak itu. Makanya, PTM ini akan dipersiapkan betul. Saya akan minta izin kepada orangtua. Jika PTM terlaksana, orangtua juga tidak boleh membiarkan anak. Harus ikuti protokol kesehatan ketat, seperti antar jemput atau pakai ojek daring. Nah, kami juga akan koordinasi dengan dishub terkait sarana dan prasarana angkutan murid. Kita tidak mau, selesai PTM, anak berkeliaran,” tutur Hanafi.