Tenaga Kesehatan Terbatas, Layanan Terkendala

Anak-anak berkebutuhan khusus kesulitan mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan terapi yang spesifik. Situasi itu membuat proses tumbuh kembang mereka terganggu.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Tamu undangan mengikuti gerakan anak dengan down syndrome membawakan tarian jaranan saat Gebyar Hari Anak di kantor Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (27/8/2020). Kegiatan untuk memberikan ruang kreasi bagi anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus.

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah sumber daya manusia yang melayani anak berkebutuhan khusus masih terbatas. Akses pada layanan kesehatan tersebut kini semakin terkendala di masa pandemi Covid-19.

Data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan pada 2020 menunjukkan, jumlah fisioterapis di Indonesia berjumlah 6.484 orang. Sementara jumlah terapis okupasi berjumlah 464 orang dan terapis wicara sebanyak 473 orang. Seluruh sumber daya tersebut tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sebarannya tidak merata.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Senin (14/9/2020), pandemi Covid-19 menghambat tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Selain layanan terapi terganggu, bahkan sebagian layanan terhenti, proses pembelajaran juga sulit dilakukan dengan baik.

Baca juga: Semoga Anak Kami Bisa Terapi Lagi...

”Sebaran sumber daya untuk layanan anak berkebutuhan khusus belum merata. Ada 49 kabupaten/kota yang tidak memiliki fisioterapis dan 389 kabupaten/kota tidak memiliki okupasi terapis dan terapis wicara,” ujar Direktur Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan Erna Mulati saat dihubungi di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Kompas

Kategori Anak Berkebutuhan Khusus

Karena itu, peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar anak tidak perlu mengantre mendapatkan layanan ke rumah sakit rujukan di tingkat provinsi ataupun rumah sakit rujukan nasional.

Sebaran sumber daya untuk layanan anak berkebutuhan khusus belum merata.

Keterbatasan ini kian bertambah selama masa pandemi Covid-19. Meskipun sejumlah fasilitas kesehatan tetap  membuka layanan terapi, jumlah pasien yang bisa dilayani cukup terbatas, Hal ini bertujuan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku serta mencegah potensi penularan Covid-19.

Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI-RSCM), Bernie Endyarni Medise, menuturkan, anak berkebutuhan khusus (ABK) semakin terbatas untuk mengakses layanan kesehatan, baik layanan rutin maupun khusus. Layanan rutin yang terkendala antara lain imunisasi dan pemeriksaan untuk penyakit ringan.

Baca juga: Anak Berkebutuhan Khusus Makin Rentan

Di masa pandemi, sebagian orangtua ragu untuk membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini membuat kebutuhan kesehatan anak menjadi terkendala. Untuk itu, protokol kesehatan di fasilitas kesetan harus terjamin sehingga dapat meyakinkan orangtua bahwa layanan imunisasi tetap bisa diberikan dengan aman.

KOMPAS/SUCIPTO

Fitriani (45) mendampingi putranya, Arief Fadillah (16), siswa SLB Tunas Bangsa Balikpapan, saat belajar di rumah di Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/7/2020). Arief yang menyandang tunadaksa harus didampingi penuh oleh ibunya selama belajar dari rumah di masa pandemi Covid-19.

”Kendala lainnya adalah pada layanan terapi. Sejumlah layanan terapi kini terpaksa ditutup karena keterbatasan sumber daya di masa pandemi. Sementara, sebagian layanan terapi lain yang buka juga terbatas karena harus menjaga jarak waktu antarpasien,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Bernie menyampaikan, sejumlah layanan bisa dilakukan secara daring. Orangtua juga bisa melakukan konsultasi melalui telepon. Meski begitu, layanan ini tetap memiliki keterbatasan terutama untuk layanan terapi yang memerlukan tatap muka secara langsung.

Pengaturan layanan

Erna menjelaskan, pelayanan bersifat rutin dalam penanganan ABK atau anak penyandang disabilitas telah dilakukan pengaturan, antara lain dengan menerapkan pendaftaran daring, temu janji, dan konseling melalui daring. Sejumlah layanan pun dilakukan melalui kunjungan rumah ataupun mekanisme lain yang sesuai.

”Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan kontrol untuk kasus tertentu tetap bisa dilakukan sesuai jadwal. Namun, pada kasus lainnya, bilamana sumber daya manusia kesehatan terbatas dan yang perlu dilayani cukup banyak, akan ada perpanjangan waktu dari jadwal,” ujarnya.

Kompas

Profil Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan sejumlah pedoman khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Pedoman itu meliputi buku Kesehatan Ibu dan Anak, Pedoman Penanganan Kasus Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang Balita, Panduan Pelayanan Kesehatan Anak dengan Disabilitas bagi Keluarga, serta Pedoman Umum Perlindungan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus.

Baca juga: Utamakan Pengembangan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus

Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak berkebutuan khusus, baik di puskesmas ataupun di luar gedung puskesmas. Hal ini terutama untuk membina orangtua ataupun keluarga dalam membimbing anak dengan disabilitas, termasuk dalam memberikan asupan gizi dan stimulasi perkembangan yang dibutuhkan.

”Di masa pandemi, pemerintah juga mengimbau tenaga kesehatan dan orangtua untuk terus memelajari dan menerapkan panduan dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus melalui berbagai media, seperti pelatihan lewat webinar,” kata Erna.

Pemerintah daerah juga diharapkan semakin memerkuat kolaborasi dengan komunitas anak berkebutuhan khusus untuk memperluas informasi terkait cara memantau kesehatan anak selama berada di rumah serta mengenali tanda anak yang sakit.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) BF-Mandala, Kendari, Sulawesi Tenggara, mengikuti simulasi bencana yang diadakan oleh kantor SAR Kendari, Kamis (6/2/2020). Mitigasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus penting dilakukan di tengah kerentanan tinggi akan bencana.

”Kementerian Kesehatan telah menyediakan pedoman dan menyosialisasikan ke stakeholder terkait dalam kerangka perlindungan anak yang tertuang dalam kabupaten/kota layak anak. Kebijakan ini untuk menjadi acuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak termasuk anak disabilitas,” kata Erna.