Konsultan Dadakan Menawarkan Politik Uang

(Tulisan 10 dari 16) Konsultan politik dadakan turut bermunculan di masa Pemilu demi turut meraup cuan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Penggunaan aplikasi konsultan untuk Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan umum memunculkan konsultan politik dadakan untuk memenangkan calon anggota legislatif. Konsultan dadakan memanipulasi kompetensi mereka demi meraih keuntungan dari klien.

Bisnis konsultan politik pada masa pemilu terbuka lebar. Sebab, lebih dari 250.000 calon anggota legislatif se-Tanah Air memperebutkan kursi legislatif mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, hingga Dewan Perwakilan Daerah.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Tim Kompas menelusuri sepak terjang konsultan politik pada masa pemilu ini. Kami menemui JR (60), konsultan politik yang juga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebuah kementerian. Setelah berkontak melalui telepon seluler, kami mengatur janji untuk bertemu di sebuah kafe di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Desember 2023 silam.

Pertemuan itu terjadi setelah kami menginformasikan ada seorang caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tertarik menggunakan jasanya sebagai konsultan. JR meyakinkan kami bahwa dia punya kapasitas sebagai konsultan politik. Dia mengaku punya pengalaman memenangkan caleg DPRD asal Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia juga pernah diminta memberikan pelatihan kepada tim pemenangan caleg DPRD asal Jawa Barat di tahun yang sama. Meskipun keduanya menggandeng JR atas dasar pertemanan.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

JR, pensiunan pegawai negeri sipil kementerian yang menawarkan jasa konsultasi politik saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

”Di Jawa Timur saya dulu ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu masih pegawai negeri, aturannya belum seketat sekarang. Dahulu tinggal izin saja,” kata JR.

JR juga menyebut dirinya memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan survei mengingat selama ini telah mengabdi selama 15 tahun sebagai peneliti di kementerian. Namun, hanya satu kali riset terkait politik pernah dilakukan, yakni pada 2019. Kala itu dia meneliti soal biaya kampanye caleg di Jakarta bersama tim dari lintas kementerian.

Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial

Kepada kami, JR menawarkan beberapa jasa sebagai konsultan politik. Pertama, dia akan melakukan riset lapangan selama satu pekan. Setelah itu, dia akan merumuskan strategi pembentukan tim, sosialisasi, hingga konsolidasi pemilih.

Tawarkan politik uang

Pada tahap konsolidasi pemilih, JR juga menyarankan kepada kami untuk melakukan politik uang sebelum pemilihan atau disebut serangan fajar. Agar strategi ini sukses, caleg harus memilih anggota tim yang dapat dipercaya pada tingkat rukun warga/RW. Mereka kemudian bertugas mendata pemilih-pemilih potensial di tingkat TPS sekaligus sebagai eksekutor serangan fajar.

”Dikasih Rp 50.000 (per kepala) selesai itu. Tetapi, mesti didaftar, siapa saja di sana. TPS ini jumlahnya sekian. Jadi ketahuan,” ujarnya.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar percakapan dengan JR.

Meski begitu, JR tetap menekankan pentingnya caleg turun ke lapangan untuk menyampaikan gagasannya langsung kepada calon pemilih. Gagasan tersebut mesti dicantumkan pada alat peraga dan bahan kampanye.

Pada pertemuan malam itu, JR malu-malu memasang tarif. Menurut dia, hal itu dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dia hanya memberi gambaran, proses riset lapangan tarifnya sekitar Rp 5 juta.

Untuk Pemilu 2024 ini, JR mengaku tidak aktif menawarkan jasa konsultasi politik kepada para caleg. Dia hanya akan melayani jasa konsultasi apabila ada caleg yang meminta. Padahal, sebelumnya seorang caleg DPRD DKI Jakarta mengaku pernah ditawari jasa konsultasi oleh JR. Namun, caleg tersebut menolak karena ragu dengan reputasi JR.

Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya.

Iklan

Tarif miliaran

Kemunculan konsultan politik juga marak terjadi di dunia digital. Sebuah platform digital bernama ”Sicaleg”, misalnya, juga membuka jasa konsultan pemenangan bagi caleg. Tak main-main, untuk pemenangan caleg DPR RI, mereka mematok tarif jasa Rp 8 miliar di luar biaya logistik. Jasa yang ditawarkan termasuk pembentukan tim sukarelawan di lapangan.

”Padahal, biayanya tidak murah, tetapi banyak caleg-caleg yang serius. Tetapi, saat ini sudah tidak melayani karena kami sudah full pegang tim lain," ucap seorang admin lewat percakapan daring.

Selain memberikan jasa konsultasi politik, Sicaleg juga menyediakan sistem manajemen pemenangan caleg. Mereka juga menyediakan daftar sukarelawan yang dapat direkrut. Daftar tersebut memuat informasi tentang nama, alamat, nomor induk kependudukan, hingga nomor telepon sukarelawan. Untuk mengakses layanan tersebut secara penuh, pengguna harus membeli lisensi tanpa batas antara Rp 5 juta-Rp 50 juta.

Baca juga: Pejabat Mobilisasi Ketua RT demi Meloloskan Anak

Ada juga Pemilu.ai, jasa konsultan politik yang baru muncul pada perhelatan demokrasi kali ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanannya.

Pemilu.ai menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengolahan terhadap 150-an set data, dan unik terhadap profil caleg serta kondisi di daerah pemilihannya. Platform itu bisa juga memberikan saran rumusan takarir (caption) pada media sosial hingga narasi pidato.

Koridor etik

Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani mengatakan, sudah 160-an caleg menjadi klien Pemilu.ai, dan 95 persen di antaranya berkontestasi untuk kursi DPR RI.

Tarif berlangganan untuk mendapatkan layanan Pemilu.ai sebesar Rp 29 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, Rp 99 juta untuk calon anggota DPRD provinsi, dan Rp 149 juta untuk calon anggota DPR RI.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani saat ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Biaya tersebut hanya sekitar 3 persen dari rata-rata besar modal ”nyaleg” per individu sesuai levelnya. Jika sudah berlangganan, caleg bisa menggunakan Pemilu.ai hingga Februari 2024.

Luky yang kini juga menjadi dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta menyebut, konsultan politik bekerja untuk memberikan saran-saran dan rekomendasi agar caleg mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, mereka wajib patuh pada koridor moral dan etik.

Konsultan profesional tidak menyarankan tindakan-tindakan yang mencederai sportivitas dalam kontestasi elektoral. ”Kalau konsultan menyarankan yang penting menang, lakukan apa saja, termasuk hoaks, manipulasi, intimidasi, kekerasan, politik uang, itu konsultan yang tidak bermoral,” ucap Luky.

Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul

Peneliti Senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman, menilai, saat ini semakin banyak pihak yang mendadak menjadi konsultan politik meski tidak punya pengalaman politik. Bahkan, ada yang sampai menjalankan peran layaknya tim sukses. Hal ini terjadi lantaran tidak ada aturan mengenai konsultan politik di Indonesia.

”Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Sekarang banyak konsultan yang cocok disebut tim sukses,” ujar Arif yang pernah bekerja sebagai konsultan politik.

Menurut Arif, konsultan politik yang punya reputasi akan bertindak sebagai wadah pemikir (think tank) dengan menyumbangkan pemikiran dan strategi. Adapun hal-hal teknis di lapangan menjadi tugas tim sukses.