Penipuan Daring Jadi Perhatian Kemenlu, Ratusan Korban TPPO Dipulangkan
Sepanjang 2023, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan 385 korban tindak pidana perdagangan orang.
Oleh
IRENE SARWINDANINGRUM
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang 2023, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan 385 warga negara Indonesia dari luar negeri. Mereka merupakan korban penipuan daring atau online scam. Perdagangan orang lewat penipuan daring yang menyasar WNI menjadi salah satu fokus diplomasi Kemenlu sepanjang 2023.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tahun 2023, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lewat online scam meningkat tajam. Terkait hal itu, secara khusus ia mengunjungi Kamboja untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Kamboja.
Tujuan pertemuan tersebut adalah meminta bantuan untuk memberantas penipuan daring itu. ”Sudah banyak warga yang diselamatkan dari TPPO onlinescam ini, tetapi tantangan ke depan masih sangat besar,” kata Retno dalam Diskusi Kilas Balik Diplomasi Indonesia yang digelar Media Center Indonesia Maju, di Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Kamboja merupakan salah satu lokasi dengan jumlah terbanyak WNI korban TPPO melalui penipuan daring. Selain Kamboja, lokasi lain di antaranya Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Kuala Lumpur, Dubai, dan Hong Kong. Dikutip dari situs Kemenlu, salah satu pengungkapan TPPO terbesar terjadi di Manila, Filipina, pada 26-27 Juni 2023. Saat itu, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) didampingi perwakilan-perwakilan asing di Manila, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia Manila, berhasil menyelamatkan warga negara asing yang bekerja di perusahaan online scam di Metro Manila.
Dalam operasi itu, 2.714 orang dari 18 negara, termasuk 137 WNI, berhasil diselamatkan. Selain itu, berbagai peralatan elektronik dan komunikasi yang terkait dengan kegiatan penipuan daring juga disita.
Kasus lainnya, KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan 41 WNI yang diselamatkan dari perusahaan penipuan daring di beberapa kota di Kamboja pada Sabtu (5/8/2023). Termasuk di antaranya adalah WNI bernama Steven dan kawan-kawan yang telah membuat video permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk diselamatkan.
Sebanyak 41 WNI tersebut diselamatkan oleh pihak Kepolisian Kamboja (CNP) secara bertahap pada 5-14 Juni 2023 dari sejumlah provinsi, antara lain di Provinsi Banteay Meanchey (perbatasan Kamboja-Thailand), Provinsi Svay Rieng (perbatasan Kamboja-Vietnam), dan Provinsi Phnom Penh.
Penyelamatan dilakukan berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh yang disampaikan melalui saluran formal dengan nota diplomatik ataupun saluran informal lainnya kepada pihak terkait di Kamboja.
Retno mengatakan, masalah TPPO lewat teknologi penipuan daring ini juga telah dibawa ke dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Penyelamatan dilakukan berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh yang disampaikan melalui saluran formal dengan nota diplomatik ataupun saluran informal lainnya kepada pihak terkait di Kamboja.
Pada umumnya WNI tersebut dijanjikan oleh agen perekrut di Indonesia akan diperkerjakan sebagai pekerja di pusat layanan panggilan (call center service) di luar negeri. Mereka diiming-imingi gaji besar. Namun, kenyataannya, mereka malah dipekerjakan sebagai penipu daring (online scammer). Sasarannya adalah warga di Indonesia. Penipuan dilakukan melalui berbagai skema.
Ribuan kasus
Sepanjang 2023, Kementerian Luar Negeri menangani total 44.521 kasus WNI di luar negeri. Selain korban TPPO, ada 1.119 kasus evakuasi dari berbagai kawasan yang rentan dan tengah dilanda konflik ataupun bencana, termasuk di antaranya dari Gaza ke Indonesia. ”Saat ini di Gaza tinggal ada dua WNI yang memilih tinggal di Gaza. Sementara lainnya sudah berhasil dievakuasi,” kata Retno.
Selain itu, evakuasi WNI juga dilakukan terhadap 557 WNI terkait konflik di Sudan dan 123 WNI dari gempa di Turki. ”Tahun 2023 adalah tahun yang sangat dinamis untuk penyelamatan WNI,” katanya menambahkan.
Di awal 2023, Kementerian Luar Negeri juga telah bersiap mengevakuasi sekitar 200 WNI yang berada di Lebanon Selatan terkait kekhawatiran meluasnya perang Israel Hamas ke lokasi tersebut. Saat ini, KBRI Beirut ataupun Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah berada dalam status Siaga 1 untuk melakukan evakuasi.
”Saat ini belum ada warning dari sistem kita untuk mengadakan evakuasi. Pada saat dibutuhkan evakuasi, kita sudah lebih dari siap untuk melakukannya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal.
Menurut Iqbal, dari informasi yang diterima Kementerian Luar Negeri, saat ini kondisi yang mengkhawatirkan di Lebanon baru berada di kawasan perbatasan antara Lebanon dan Israel, belum sampai meluas ke wilayah Lebanon.
Selain penyelamatan WNI, di tengah kondisi geopolitik yang terus berguncang, Indonesia juga terus melakukan diplomasi ke luar negeri, terutama untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian regional dan global. Salah satunya menjalankan posisi Ketua ASEAN di tengah gejolak geopolitik.
Selain itu, fokus utama diplomasi Indonesia tahun lalu adalah mewujudkan dukungan pada Palestina, yaitu melalui diplomasi lewat berbagai forum internasional dan pengiriman bantuan ke Palestina.
Untuk 2024 ini, Indonesia berkomitmen meningkatkan dukungan, di antaranya dengan rencana pengiriman rumah sakit terapung serta meningkatkan bantuan ke badan pengungsi Palestina di bawah PBB, UNRWA, hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan 2023.