PM Jepang Coba Pulihkan Kepercayaan Setelah Skandal Suap
Dukungan publik bagi Fumio Kishida saat ini yang terendah bagi seorang perdana menteri. Persetujuan hanya mencapai 17,1 persen.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
FRANCK ROBICHON/POOL PHOTO VIA AP
PM Jepang Fumio Kishida saat berbicara dalam konferensi pers di kantor Perdana Menteri di Tokyo, 13 Desember 2023.
TOKYO, JUMAT — Pemerintah Jepang berupaya memulihkan kepercayaan publik menyusul skandal suap yang menerpa kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida. Dukungan publik bagi Kishida saat ini yang terendah bagi seorang perdana menteri sejak partainya kembali berkuasa pada 2012.
Ini ketiga kalinya Kishida merombak kabinet sejak menjabat 16 bulan lalu. Setelah diterpa skandal demi skandal, ditambah meroketnya inflasi, dukungan publik bagi Kishida menurun drastis. Terlebih para menteri yang terlibat dalam skandal itu berasal dari faksi terbesar di tubuh Partai Demokrat Liberal (LDP).
Menurut profesor ilmu politik pada Universitas Kobe, Naofumi Fujimura, hal ini memperumit pemerintahan Kishida. ”Skandal ini melemahkan dukungan publik secara signifikan bagi LDP dan pemerintahan Kishida. Meski demikian, belum jelas apakah akan ada perubahan dalam pemerintahan, terutama karena dukungan publik bagi partai-partai oposisi juga rendah,” ujarnya, Kamis (14/12/2023).
Kishida mengganti empat menteri, lima wakil menteri, dan sejumlah pejabat senior atas dugaan kasus korupsi dana partai yang tidak dilaporkan sebesar 500 juta yen (sekitar Rp 54 miliar). Keempat menteri yang diganti adalah Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Pertanian Ichiro Miyashita, dan Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki.
AFP / KAZUHIRO NOGI
Dalam foto ini mantan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno saat menghadiri penyampaian mosi tidak percaya kepada kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida, Rabu (13/12/20203), oleh partai oposisi di Parlemen di Tokyo.
Yoshimasa Hayashi, Kepala Sekretaris Kabinet yang baru, mengatakan, dia telah ditugasi oleh Kishida untuk bekerja keras memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah. Menurut Ikuo Gonoi, profesor politik pada Universitas Takachiho, seperti dilansir kantor berita Kyodo, mengatakan, Kishida belum memberikan detail tentang langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan publik. ”Dengan posisinya sebagai pemimpin LDP, dia tidak mengatakan hal yang substansial, seolah-olah ini masalah orang lain,” ujarnya.
Berdasarkan jajak pendapat yang dipublikasikan Jiji Press, Kamis, dukungan bagi kabinet Kishida turun menjadi tinggal 17,1 persen pada Desember. Dukungan itu turun 4,2 poin dibandingkan bulan lalu. Ini pertama kalinya persetujuan publik berada di bawah 20 persen sejak September 2009.
Dengan posisinya sebagai pemimpin LDP, dia tidak mengatakan hal yang substansial, seolah-olah ini masalah orang lain.
Kala itu kabinet pimpinan PM Taro Aso hanya mendapat dukungan 13,4 persen. Persetujuan publik bagi LDP juga turun ke titik terendah sejak kembali berkuasa. Dukungan turun 0,8 poin dari bulan sebelumnya menjadi 18,3 persen bulan ini.
Fujimura menambahkan, pemecatan para menteri yang merupakan anggota faksi terbesar LDP akan membuat tugas Kishida makin sulit. Faksi itu dipimpin mendiang PM Shinzo Abe. ”Pemecatan ini tidak memberi Kishida lebih banyak kebebasan dalam memerintah. Perpecahan dalam faksi Abe akan mempersulit manajemen pemerintahan,” jelas Fujimura.
FRANCK ROBICHON/POOL PHOTO VIA AP
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (tengah) menggelar konferensi pers di kantor PM di Tokyo, 13 Desember 2023.
Faksi terbesar ini, menurut Kyodo, dibentuk pada 1979 oleh mendiang PM Takeo Fukuda dan memiliki sekitar 100 dari 370 anggota parlemen dari LDP. Faksi tersebut menelurkan empat PM sejak tahun 2000, yakni Yoshio Mori, Junichiro Koizumi, Abe, dan Yasuo Fukuda.
Laman Nikkei edisi 13 Desember 2023 mengungkap, faksi Abe terlibat sangat dalam pada pengambilan kebijakan pemerintahan Kishida. Mereka memegang jabatan penting di pemerintahan dan partai. Mereka berada di garis depan dalam mengadvokasi landasan kebijakan, seperti pelanggaran moneter dan belanja fiskal yang besar. Ini disebut sebagai pilar utama Abenomics.
Selain itu, mereka juga berperan penting dalam kebijakan memperkuat pertahanan Jepang menghadapi manuver militer dan maritim China yang makin kuat. Penggantian pejabat tinggi dari faksi Abe itu kemungkinan besar akan berpengaruh pada kecepatan dan arah kebijakan pemerintahan Kishida, khususnya penyusunan anggaran tahun 2024 yang sedang berjalan.
Sosok yang berperan besar pada kebijakan-kebijakan itu adalah Ketua Kebijakan LDP Koichi Hagiuda yang turut mundur. Kishida berkeinginan agar Hagiuda fokus pada penyusunan rancangan anggaran sampai kabinet menyetujui, yang dijadwalkan pada 22 Desember 2023. Namun, mundurnya Hagiuda di tengah proses penyusunan rancangan anggaran dapat memperlambat penyelesaian isu-isu penting.
Meski belum ada langkah jelas untuk melengserkan Kishida dari kekuasaan, mulai muncul seruan kepadanya untuk mundur sebagai pimpinan LDP sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal politik. Shigeru Ishiba, mantan Sekretaris Jenderal LDP, mengatakan, ada kemungkinan Kishida akan mundur tak lama setelah anggaran fiskal tahunan pada 2024 disahkan parlemen, biasanya pada Maret setiap tahun. (AP/AFP/REUTERS)
