Kabinet Jepang diguncang skandal suap. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengumumkan perombakan kabinetnya.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
AFP / KAZUHIRO NOGI
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bereaksi setelah penyampaian mosi tidak percaya kepada kabinetnya oleh partai oposisi ditolak di parlemen di Tokyo, Rabu (13/12/2023). Mosi tidak percaya disampaikan menyusul terkuaknya skandal pendanaan partai.
TOKYO, RABU — Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengumumkan perombakan kabinetnya pada Kamis (14/12/2023). Setidaknya empat menteri akan diganti. Perombakan itu buntut skandal penggalangan dana kampanye partai berkuasa di Jepang.
Kishida mengungkap rencana perombakan itu pada Rabu (13/12/2023), di Tokyo. ”Demi menjaga kepercayaan, saya akan menjadi bola api dan berdiri paling depan,” ujarnya.
Ia menyampaikan itu setelah selamat dari mosi tidak percaya di parlemen. Mosi dilayangkan menyusul penyelidikan kejaksaan Tokyo terhadap penggalangan dana kampanye Partai Demokrat Liberal (LDP).
Sebagian hasil penggalangan itu tidak dilaporkan dan malah diberikan ke sejumlah politisi LDP. Sekretaris Kabinet sekaligus Juru Bicara Pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno disebut menjadi salah satu penerima.
Ketua Partai Komeito Natsuo Yamaguchi menyebut, Matsuno akan diganti. Komeito merupakan mitra koalisi LDP di parlemen. Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi disebut akan menjadi pengganti Matsuno.
Selain Matsuno, Kishida juga akan mengganti tiga menteri. Mereka adalah Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miysahita.
Sejumlah wakil menteri disebut-sebut akan didepak karena terkait skandal itu. Walakin, nama dan posisi mereka belum terungkap.
AP / KYODO NEWS
Sekretaris Kabinet sekaligus Juru Bicara Pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno (tengah) di kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo, Senin (11/12/2023). Dia disebut akan dicopot karena tersangkut skandal dana kampanye.
Bukan hanya di kabinet, perombakan juga terjadi di LDP. Kepala Kebijakan LDP Koichi Hagiyuda mengundurkan diri gara-gara skandal itu. Kepala urusan Hubungan Parlemen LDP Tsuyoshi Takagi juga disebut akan ikut mengundurkan diri.
Penggalangan resmi
Partai-partai di Jepang diizinkan menggalang dana dari masyarakat. Syaratnya, hasil penggalangan dan identitas penyumbang tertentu dilaporkan. Penyumbang yang memberikan sekurangnya 200.000 yen wajib dilaporkan identitasnya secara lengkap.
Dana biasanya dilakukan dengan penjualan tiket acara. Setiap tiket rata-rata dijual 20.000 yen. Penyumbang diizinkan pula memberikan dana dengan cara lain. Syaratnya, semua dana itu dilaporkan.
Demi menjaga kepercayaan, saya akan menjadi bola api dan berdiri paling depan.
Di LDP, setiap anggota parlemen diberi target minimum penggalangan dana. Jika hasilnya melebihi target, kelebihan itu bisa diberikan kepada pengumpul. Kelebihan itu diterima sebagai dana kampanye politisi tersebut. Hal itu diizinkan selama dilaporkan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu.
Hentikan pengumpulan
Kishida telah memerintahkan penghentian pengumpulan dana. Perintah dikeluarkan setelah skandal itu diselidiki kejaksaan dan mendapat perhatian publik.
Skandal itu semakin menurunkan dukungan publik pada pemerintahan Kishida. Dosen pada Universitas Kanagawa, Corey Wallace, mengatakan, Kishida kini hanya bisa menahan laju penurunan itu. ”Untuk meningkatkan dukungan, dibutuhkan lebih dari sekadar perubahan kosmetik pada personelnya,” ujarnya.
Dalam jajak pendapat yang digelar NHK terungkap, dukungan warga pada pemerintah Kishida tinggal 23 persen. Belum pernah ada pemerintahan Jepang mendapat dukungan serendah itu.
Faksi Kishida di LDP disebut salah satu yang tidak melaporkan sebagian hasil pengumpulan dana kampanye. Seiwaken, faksi terbesar di LDP dengan 100 anggota parlemen, menjadi sorotan. Faksi itu disebut paling banyak tidak melaporkan hasil pengumpulan dana. (AFP/REUTERS)
