”Status Quo” Tidak Boleh Diubah lewat Kekerasan

Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengusulkan meningkatkan kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN ke tahapan baru.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan kepemimpinan agenda ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan ADMM Plus kepada Menteri Pertahanan Laos Chansamone Chanyalath selaku ketua acara tahun depan.

Seusai Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) pada 5-7 September lalu, para menteri pertahanan negara anggota ASEAN menggelar pertemuan lanjutan pada 15 November 2023. Selain itu, mereka juga mengadakan dialog dengan sejumlah menhan negara mitra, antara lain Amerika Serikat dan Jepang. Isu krisis politik di Myanmar, Laut China Selatan, dan isu Selat Taiwan menjadi perhatian.

Secara khusus, beberapa isu yang menjadi perhatian adalah posisi Jepang atas ASEAN Outlook of Indo-Pacific. Saat ini, publik mengetahui bahwa ASEAN dan Jepang secara resmi sepakat membentuk kemitraan strategis komprehensif. Upaya itu dilakukan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan, khususnya di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan.

Baca juga: AS dan Jepang Diajak untuk Jaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara

Seiring dengan hal itu, komunitas internasional menghadapi permasalahan dan ancaman global yang semakin meningkat. ASEAN juga menghadapi masalah yang sama. Oleh karena itu, ASEAN membutuhkan teknologi pertahanan dan kebencanaan, termasuk kerja sama dari Jepang, untuk membantu menjaga stabilitas.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Suasana pertemuan informal Menteri Pertahanan di ASEAN dengan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara (pada tampilan layar) dan Miyazawa Hiroyuki di sela-sela The 17th ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Jepang telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan ASEAN melalui latihan bersama, kunjungan resmi, penjualan dan hibah sistem persenjataan utama. Terkait hal itu, Kompas mengajukan beberapa pertanyaan melalui wawancara tertulis kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Pertanyaan itu antara lain terkait perkembangan terkini implementasi kemitraan di bidang pertahanan dan keamanan. Isu kedua yang disoroti, apakah ada rencana kerja sama pertahanan dan keamanan lain yang masih dibahas dan disepakati di masa depan. Berikut petikan jawaban Kementerian Pertahanan Jepang.

Pada 15 November 2023, Pertemuan Informal Menteri Pertahanan ASEAN-Jepang diselenggarakan di Indonesia dengan tema ”Kerja Sama Pertahanan Jepang-ASEAN: Sejarah dan Langkah ke Depan”. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengusulkan meningkatkan kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN ke tahapan yang baru dengan mempertimbangkan situasi keamanan saat ini.

Baca juga: ASEAN Mitra Setara Jepang

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama Jepang-ASEAN di bidang pertahanan ke tahapan yang baru, Menhan Kihara mengusulkan empat pilar kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam upaya bertajuk ”Japan-ASEAN Ministerial Initiative for Enhanced Defense Cooperation: JASMINE”. Keempat pilar itu adalah: Jepang-ASEAN melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan keamanan yang tidak memperbolehkan adanya upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan secara sepihak. Kedua adalah melanjutkan dan memperluas kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN. Ketiga, mengupayakan persahabatan dan peluang lebih lanjut antara pejabat pertahanan Jepang dan ASEAN. Keempat, mendukung kerja sama pertahanan antara ASEAN, Jepang, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara di Forum ASEAN-Indo Pasifik di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Di bawah keempat pilar ini, Jepang mengusulkan dan mengumumkan prakarsa spesifik. Hal itu antara lain penyelenggaraan seminar pertama antara Jepang dan ASEAN tentang aturan hukum dan keamanan di ranah ruang angkasa; dukungan lebih lanjut untuk menciptakan rasa saling percaya dan meningkatkan kemampuan kesadaran situasional di ranah maritim dan udara; serta dukungan untuk meningkatkan kemampuan keamanan negara-negara sahabat, baik dalam bentuk perangkat keras, seperti penyediaan peralatan, maupun perangkat lunak, seperti bantuan teknis.

Baca juga: Melanjutkan Episentrum Pertumbuhan di ASEAN

Tujuan langkah itu adalah menyinergikan ”Official Security Assistance” dengan proyek-proyek yang sudah ada di Kementerian Pertahanan Jepang, seperti transfer alutsista dan teknologi serta pengembangan kapasitas; dukungan terhadap kerja sama antara ASEAN, Jepang, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, seperti dengan memanfaatkan ”Ship Rider Cooperation Program” yang diselenggarakan Jepang; dan peluncuran program peningkatan kapasitas baru Jepang-ASEAN tentang ”Women, Peace and Security”.

”Terkait pertanyaan tentang isu Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, pandangan Jepang tentang hal itu adalah Jepang menyambut baik perilisan ”Strategi Indo-Pasifik” Pemerintah AS pada 11 Februari 2022, yang berfungsi sebagai pedoman untuk langkah-langkah diplomatik, keamanan, dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Jepang, hal itu dengan jelas menunjukkan komitmen Pemerintah Amerika Serikat terhadap Kawasan Indo-Pasifik.

Di tengah lingkungan keamanan yang kian sulit di sekitar Jepang, Kementerian Pertahanan/Pasukan Bela Diri Jepang menegaskan akan terus bekerja sama secara erat dengan AS untuk lebih memperkuat kemampuan pencegahan dan respons Aliansi Jepang-AS dan untuk mewujudkan ”Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka”.